1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Rencana Jokowi untuk Rakyat Miskin

4 Juli 2014

Calon presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana mengatasi kemiskinan dan menciptakaan jutaan lapangan kerja, dalam upaya meraih kembali dukungan masyarakat.

https://p.dw.com/p/1CVY8
Foto: AFP/Getty Images

Gubernur Jakarta Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi, untuk waktu yang lama sempat terlihat akan meraih kemenangan dengan mudah untuk menjadi presiden Indonesia berikutnya.

Namun keunggulan besar yang ia rasakan selama beberapa bulan lalu, belakangan menyusut hanya menjadi beberapa persen, dan lembaga riset Roy Morgan pekan ini mengatakan kompetisi diantara kedua kandidat itu kini terlalu sulit untuk ditebak siapa yang akan menang.

Sebagai upaya untuk merevitalisasi kampanyenya yang dikritik tidak terorganisir dan lesu dibanding Prabowo, Jokowi mengumumkan proposal baru untuk membantu jutaan rakyat Indonesia yang hidup miskin.

Subsidi keluarga miskin

Rencana yang diungkapkan dalam kampanye di Bandung, termasuk diantaranya adalah penciptaan 10 juta lapangan kerja untuk lima tahun, dengan fokus pada usaha skala kecil dan menengah, serta sektor digital dan kreatif.

Rencana ini, diuraikan dalam dokumen kebijakan, termasuk diantaranya proposal untuk mengalihkan kepemilikan tanah kepada 4,5 juta keluarga, dan secara bertahap menaikkan gaji pegawai negeri, TNI dan polisi selama lima tahun ke depan.

Dan jika Indonesia mampu meraih pertumbuhan tahunan tujuh persen, pemerintahan Jokowi akan ”menaikkan anggaran pengentasan kemiskinan dengan memasukkan subsidi Rp 1 juta per bulan kepada keluarga-keluarga miskin“, demikian isi dokumen tersebut.

Tim kampanye Jokowi sebelumnya telah mengeluarkan manifesto pemilu – tapi itu dikritik karena dianggap tidak fokus dan terlalu panjang.

Pria 53 tahun itu meraih lebiun penggemar selama kepemimpinannya di ibukota dengan sikapnya yang merakyat, dan dilihat sebagai sosok yang bisa mendobrak generasi elit politik lama yang telah berkuasa sejak masa pemerintahan diktator Suharto.

Sebaliknya, Prabowo adalah seorang figur militer terkemuka selama masa kekuasaan Orde Baru, yang mengaku memerintahkan penculikan aktivis pro-demokrasi beberapa bulan sebelum Suharto, yang saat itu adalah mertuanya, terjungkal dari kekuasaan.

ab/rzn (afp,ap,rtr)