Layakkah Rumah bersejarah Pejabat Korup VOC Dirobohkan?

Beberapa bulan ini ramai diperbincangkan di media maupun di sosmed, kasus Rumah Cimanggis di Depok, yang akan dirobohkan untuk membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Rumah Cimanggis yang dibangun tahun 1775 merupakan rumah singgah dan tempat tinggal istri kedua Gubernur Jenderal VOC Petrus Albertus van der Parra. Pada tahun 2011 atas usul sekelompok sejarawan, rumah tersebut mendapat status sebagai cagar budaya.Namun karena pemerintah kota Depok tidak mempunyai tim ahlinya, maka bangunan tersebut terbengkelai, dan kini kondisinya mengenaskan.

Ketika dikabarkan bahwa Rumah Cimanggis akan dirobohkan, maka sejarawan seperti JJ Rizal, Farah Diba, ketua Depok Heritage Community dan anggota masyarakat peduli beraksi memprotes rencana tersebut.

Selain nilai historis Rumah Cimanggis, keprihatinan masyarakat juga pada dampak lingkungan pembangunan UIII. Menurut Heri Syaefudin, koordinator Forum Komunitas Hijau (FKH) Depok, keputusan mendirikan universitas sebenarnya melanggar rencana tata-ruang wilayah kota antara lain karena lahan tempat UIII akan dibangun dimaksudkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Hal ini dibenarkan Sahat Farida Berlian, anggota DPRD Depok. Ia menambahkan, konstruksi kampus sama sekali tidak mengindahkan kebutuhan warga dan kota Depok dimana sudah ada 12 perguruan tinggi. Yang dibutuhkan Depok, seperti halnya di seluruh Indonesia, adalah sekolah dasar dan menengah.

Apakah benar-benar perlu membangun universitas Islam lagi?

Di Indonesia sudah ada 378 perguruan tinggi Islam. Mengapa tidak memaksimalkan yang ada saja? Hal ini akan lebih sejalan dengan seruan Presiden Joko Widodo untuk melakukan menghematan.

Pembangunan UIII membutuhkan dana Rp 3,9 trilyun, sebagian dari APBN, sebagian dari hibah negara sahabat. Negara sahabat atau negara yang punya kepentingan tertentu?

Uang Rp. 3,9 trilyun ini cukup untuk membangun 110.000 sekolah dasar. Bukan main. Jadi apakah alasan mereka membangun UIII ini?

Menurut Presiden Joko "Jokowi” Widodo, UIII dibangun bukan hanya untuk menjawab kebutuhan domestik, tapi untuk kebutuhan masyarakat internasional, serta untuk "memperkokoh kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, terutama umat Islam internasional”, ujarnya.

Belum lagi banyak pihak yang pasti kecipratan. Uang sebanyak itu, beberapa tetes saja sudah banyak. Menurut wapres Jusuf Kalla, negara-negara lain memuji Indonesia sebagai negara yang mempraktikkan Islam moderat. Karena itu, Indonesia harus menjadi pusat studi Islam yang "mendorong perkembangan Islam yang rahmatan lilalamin.”

Benarkah? Bagaimana mau rahmatan lilalamin kalau pembangunan UIII di atas RTH itu justru mengakibatkan banjir, bukan hanya di wilayah Depok, tapi juga imbas ke Jakarta yang letaknya bersebelahan?

Dan bila Indonesia benar-benar mempraktikkan Islam moderat, mustahil mantan gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok” Tjahaya Purnama dipenjara untuk "penistaan agama” yang menurut banyak ulama Islam yang dihormati, tidak dilakukannya, sebenarnya.

Kenyataannya, Islam moderat yang kita banggakan di Indonesia sudah tergeser Islam konservatif, kaku, literalistik, yang diwarnai Arabisasi yang kian kental. Hal ini menciptakan konteks berkembangnya ekstremisme dan radikalisasi, termasuk di kampus. Mimpi di siang hari bolong bila berharap kehadiran proyek mercu suar seperti UIII ini akan dapat membendung menyebarnya radikalisme dan ekstremisme.

Baca juga:Orangtua Asuh bagi Makam Bersejarah

Belum apa-apa sudah buruk sangka

Yang juga memprihatinkan dari kasus Rumah Cimanggis vs UIII ini adalah sikap pemerintah, yang diekspresikan secara sangat vokal oleh wapres Jusuf Kalla. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan dari Rumah Cimanggis itu mengingat situs itu adalah bekas istri kedua pejabat VOC yang korup.

Rupanya Kalla menduga istri kedua itu istri simpanan, padahal maksudnya istri setelah istri pertamanya meninggal saat van der Parra menjabat di Srilanka. Begitulah kalau belum apa-apa sudah buruk sangka.

Jika alasan itu yang dipakai, bagaimana dengan begitu banyak bekas bangunan penjajah yang korup? Apakah kesemuanya harus dihancurkan juga? Rizal mencontohkan Museum Sejarah Jakartadan seluruh Kota Tua Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan VOC yang korup.

Segala sesuatu dalam hidup adalah pilihan. Pilihannya di sini bukan hanya mendirikan sesuatu yang tidak benar-benar diperlukan dengan mengorbankan  warisan  budaya dan lingkungan. Lebih dari itu, ini merupakan pilihan antara kepentingan rakyat dengan kelompok kecil elite dan penguasa modal, dan bahkan antara oligarki dan demokrasi.

Penulis: Julia Suryakusuma (ap/vlz) 

Pengamat sosial-politik, penulis, kolumnis, dan intelektual publik Indonesia yang membahas berbagai isu sosial, politik, budaya, agama, gender, seksualitas dan lingkungan hidup. Karyanya yang dianggap paling berpengaruh adalah "State Ibuisme/Ibuisme Negara". Ia juga menulis beberapa buku lainnya, yang terakhir adalah "Julia's Jihad" (2013), antologi kolomnya di harian The Jakarta Post.

@JihadJulia

Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.