Salah "Klik" di Thailand Bisa Berarti Penjara

Ampon Tangnoppakul total mengirimkan empat SMS kepada sekretaris pribadi mantan PM Abhisit Vejjajiva. Pengadilan melihat itu sebagai bukti bahwa Paman SMS demikian julukan pria itu oleh pers Thailand, menghina ratu. Isi SMS itu sendiri tidak diketahui dan memang tidak boleh diteruskan kembali, karena itu berarti mengulang penghinaan terhadap monarki yang juga memiliki konsekuensi hukum. Hingga kini Ampon membantah melakukan hal tersebut. Nomer pengirim SMS bukanlah nomer ponselnya. Pengadilan Thailand menetapkan hukuman 20 tahun penjara bagi Ampon.

Dalam keputusan itu hakim mengacu pada dua UU. Pertama pasal 112 UU Hukum Pidana yang disebut UU „Lese Majeste“. Pasal itu mencantumkan setiap pernyataan kritis terhadap raja, keluarga raja dan monarki akan dihukum. Pasal lainnya dalah UU untuk memerangi kriminalitas komputer yang ditetapkan tahun 2007. Ini mulanya ditujukan untuk memerangi pornografi dan kasus kejahatan komputer.

Jumlah Kasus Meningkat

Kombinasi penggunaan UU seperti itu pada waktu belakangan memicu meningkatnya penangkapan dan penjatuhan vonis. Menurut keterangan Bangkok Post tahun lalu terjadi 478 proses pengadilan. Dibanding tahun 2005 hanya ada 33 kasus.

Yang juga terkena proses pengadilan adalah surat kabar internet Prachatai. Situs ini sangat digemari di Thailand karena laporannya yang terbuka dan kritis. Sering kali kantor harian ini digeledah polisi. Pihak berwenang menuduh Prachatai melanggar UU anti kriminalitas komputer dan menghina monarki. Cara pengejaran ini menyebabkan forum online Prachatai yang dulunya dapat digunakan pengguna untuk bertukar pikiran kini ditutup. Mereka mengatakan tidak dapat menjamin kemanan pengguna ataupun keamanan portal itu sendiri. Demikian dilaporkan Jos Pachally dari Yayasan Jerman Heinrich Böll di Bangkok.

Perburuan di Internet

"Pemerintah Thailand masih melangkah lebih jauh. Dalam mengejar pelanggar kejahatan komputer berdasarkan studi yang dilakukan Yayasan Heinrich Böll, sejak tahun 2007 sedikitnya 57 ribu halaman internet yang diblokir. Jika halaman internet diblokir, ini menyangkut pelangaran UU Lese Majeste. Pornografi anak-anak, spamming dan phising, yang merupakan kasus klasik kriminalitas komputer, sebaliknya jarang ditangani. Demikian kata Pachally dari Yayasan Heinrich-Böll.

UU memerangi kriminalitas komputer di Thailand secara utama berfungsi bukan untuk memerangi kejahatan melainkan sebagai alat untuk mengawasi internet. Peran internet dapat diketahui dari bagaimana gencarnya pemerintah memeranginya.“ Demikian dikatakan penanggungjawab kawasan Asia pada Amnesty International, Maja Liebing. „Itu menjadi isyarat kepada masyarakat: Sampai di sini dan tidak lebih. Itu tentu saja membuat setiap orang berpikir seberapa jauh ia dapat menyampaikan pendapat politisnya secara umum.

Sementara ini Facebook di Thailand yang memiliki sekitar 13 juta anggota juga diamati pemerintah. Plattform itu diminta menghapus 10 ribu halamannya oleh pemerintah Thailand. Pihak oposisi bahkan masih menuntut lebih jauh yakni menutup total YouTube dan Facebook, jika artikel-artikel yang kritis terhadap monarki gagal dihapusMenghadapi pembatasan kebebasan berpendapat di bawah payung hitam Lese Majeste muncul perlawanan. Muncul suara-suara kritis, kata Jost Pachally. Ada banyak diskusi di Facebook dan Twitter. Selain itu tema tersebut semakin banyak menjadi tema di Bangkok Post dan televisi. Para kritisi menyerukan untuk reformasi dan pembatasan UU Lese Majeste tsb. Mereka mengutip raja Thailand sendiri, yang pada tahun 2005 dalam pidatonya mengatakan bahwa ia sendiri tidak lepas dari kesalahan dan harus dikritik.

Amerika Serikat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Raja Bhumibol pada hari jadi ke-84 tanggal 6 Desember 2011 lalu. Sekaligus memperingatkan secara jelas agar Thailand menghormati hak mengeluarkan pendapat.

DW/AFP/DK/HP