Sejumlah Perjanjian Ditandatangani dalam KTT ASEAN ke 15
26 Oktober 2009
Dalam KTT yang digelar di Thailand, dibahas pembentukan zona ekonomi bersama yang mengikuti contoh Uni Eropa. Selambatnya tahun 2015, negara ASEAN berencana membentuk kesatuan politik dan ekonomi yang mencakup 600 juta warga. Selain itu, juga dilakukan studi kelayakan bagi dua zona perdagangan bebas dengan negara tetangga ASEAN. Mula-mula, kerja sama direncanakan dengan Cina, Jepang dan Korea Selatan. Kemitraan yang lebih luas kemungkinan juga mencakup India, Australia dan Selandia Baru. Saat ini, negara ASEAN sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan keenam negara ini.
Meski ASEAN berencana memperluas kemitraan dengan enam negara kawasan Asia Pasifik, tapi fokus utama kerja sama ekonomi negara ASEAN adalah Cina dan India, kata Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo menjelang KTT ASEAN. Arti dan peranan penting dua negara terbesar Asia ini akan meningkat di masa depan.
Topik bahasan lainnya adalah usul Jepang untuk membentuk Uni Asia Timur. Kepada harian Thailand "Bangkok Post" Perdana Menteri Yukio Hatoyama mengatakan, kemitraan antara sepuluh negara ASEAN dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru dapat menjadi kekuatan kunci di masa depan. Gagasan Jepang ini dipandang dengan skeptis oleh Cina karena usul untuk turut melibatkan Amerika Serikat dalam Uni Asia Timur ini.
Di hari pertama pertemuan, negara ASEAN mengukuhkan komisi yang bertugas membantu menjaga catatan HAM di kawasan Asia Tenggara. Tapi, komisi ini tidak memiliki mandat untuk secara aktif meneguhkan HAM. Noda hitam bagi catatan HAM adalah situasi di Myanmar yang dulu bernama Birma. Anggota ASEAN mendesak Myanmar untuk menggelar pemilu yang adil dan bebas tahun 2010 depan.
"Perdana Menteri Myanmar menegaskan, negaranya bertekad untuk menyelenggarakan pemilu bebas dan adil. Anggota ASEAN menyambut baik dibebaskannya 7.000 tahanan," dikatakan Menteri Luar negeri Thailand Kasit Piromiya.
Pembebasan tahanan ini dilakukan junta militer Birma dalam rangka amnesti massal. Tapi di antara ribuan tahanan itu hanya terdapat segelintir tahanan politik. Organisasi HAM Amnesty International memperkirakan, 2.100 lebih tahanan mendekam di penjara di Myanmar karena alasan politis. Awal pekan ini PBB mengecam pelanggaran sistematis HAM di Birma dan menyatakan situasinya sungguh menguatirkan.
Dari kalangan diplomat terdengar bahwa PM Birma Thein Sein berjanji untuk meringankan tahanan rumah tokoh oposisi Aung San Suu Kyi. "Irrawaddy News", harian Birma yang terbit di pengasingan melaporkan ini adalah pertama kalinya anggota junta militer secara terbuka menyatakan sikap menyoal penerima hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Tokoh oposisi ini baru dikenakan tahanan rumah selama 18 bulan.
Bernd Musch-Borowska/Ziphora Robina
Editor: Yuniman Farid