Serdadu Israel Divonis Bersalah

Serdadu Israel yang menembak mati seorang warga Palestina yang sedang terluka divonis bersalah dengan dakwaan pembunuhan. Pengadilan militer menunda pembacaan hukuman pada tanggal yang berbeda. Elor Azaria terancam dipenjara hingga 20 tahun.

Ketiga hakim menilai Azaria bertindak di luar aturan militer ketika membunuh Abdel Fattah al-Sharif, sesaat setelah korban menusuk dan melukai seorang serdadu di sebuah pos pemeriksaan di Hebron. Sharif terluka dan berbaring di aspal ketika Azaria membunuhnya. Dalam pembacaan putusan, Hakim Kolonel Maya Heller mengecam pledoi yang dilampirkan kuasa hukum Azaria.

Mimik Azaria berubah seketika saat hakim membacakan putusan pengadilan. Tampil dengan seragam militer, Azaria sebelumnya memasuki ruang sidang dengan senyum lebar sembari diiringi tepuk tangan pendukung dan keluarganya. Tapi ia dan keluarga terlihat kaget ketika hakim mulai berbicara. Setelah pembacaan keputusan, ibu Azaria berteriak kepada hakim, "anda harusnya malu pada diri sendiri!"

Sidang tersebut memicu kontroversi di Israel. Politisi konservatif membela Azaria kendati petinggi militer mengecam tindakan pemuda berusia 20 tahun tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan menghubungi ayah Azaria untuk menyampaikan simpati. Sementara kelompok ultra konservatif Israel mendesak Netanyahu untuk memberikan pengampunan pada Azaria.

Sejak kasusnya disidangkan, militer Israel mendapat hujan kecaman dari publik. "Saya minta politisi untuk berhenti menyerang militer dan kepala staf," kata Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman yang sebelumnya juga aktif mendukung Azaria sebelum menjabat. Namun Menteri Kebudayaan Miri Regev tetap mengritik militer karena mendakwa Azaria. "Dia adalah putra kami," ujarnya.

Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jendral Gadi Eisenkot membantah, "seorang pemuda berusia 18 tahun yang mengabdi pada militer Israel bukan putra semua orang," katanya.

Kasus Azaria membelah publik Israel. Ketika kaum moderat mengritik militer karena dianggap membiarkan pelanggaran HAM di kalangannya, kelompok ultra konservatif malah mengecam petinggi militer lantaran dinilai berkhianat pada serdadu sendiri.

Meski mengakui adanya "dialog yang ramai di kalangan publik dan internet," Eisenkot bersikukuh militer tidak dipilih oleh publik atau dibentuk sesuai dengan jajak pendapat paling populer. Diskusi itu menurutnya "tidak berdampak pada strktur komando."

rzn/ap (afp,dpa)