Solusi bagi Haiti Harus Libatkan Semua Pihak

Haiti membutuhkan solusi jangka panjang yang setidaknya harus didukung oleh dunia internasional dengan uang dan bantuan hingga sepuluh tahun ke depan. Perdana Menteri Kanada Stephen Harper, Senin (25/01), mengatakan di Montreal, semua pihak harus siap bekerja keras. "Konferensi di Montreal telah menyepakati visi yang sama bagi langkah selanjutnya, yaitu suatu rencana yang melibatkan semua pihak."

Tujuan jangka pendek dalam perencanaan tersebut adalah kerjasama yang efektif dan pertanggungjawaban bersama. Satu hal yang juga disepakati semua peserta konferensi adalah setiap langkah yang diambil harus melalui persetujuan pemerintahan Haiti.

"Adalah hal yang penting, bahwa dunia internasional menyadari posisinya sebagai partner bagi Haiti dan bukan sebagai penyokong dana. Kita harus bekerja sama secara intensif untuk meraih hasil yang jelas." Demikian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton. Ia bereaksi atas tuduhan, bahwa Amerika Serikat memegang peranan yang terlalu dominan dalam gelombang pertama pemberian bantuan bagi Haiti. Clinton menambahkan, bahwa sebagai negara tetangga bisa membantu secara cepat dan tanpa dukungan Amerika Serikat pertolongan pertama bagi Haiti hampir tidak mungkin ada.

Clinton mengundang semua peserta konferensi Montreal untuk datang bulan Maret mendatang ke konferensi donor internasional di markas PBB di New York. Berapa dana yang dibutuhkan bagi pembangunan kembali Haiti diperkirakan akan diketahui lebih jelas pada konferensi tersebut.

Perdana Menteri Haiti Jean Max Bellerive menegaskan, bahwa selain masalah pembangunan kembali negaranya, ia juga akan membenahi tatanan politik Haiti dalam beberapa tahun ke depan. Ibukota Port-au-Prince yang akan dibangun kembali, harus menjadi simbol sebuah Haiti yang baru. "Kita harus melakukan desentralisasi. Sebagian besar warga ibukota yang terancam gempa bumi, harus bermigrasi ke kawasan yang lain," kata Bellerive.

Laporan yang mengatakan bahwa Haiti menuntut bantuan dunia internasional dana sebesar 3 milyar Dolar, tidak dibenarkan oleh Bellerive. Ia mengaku telah melihat beberapa penelitian dan perhitungan, tetapi pemerintahnya belum memiliki angka resmi yang bisa diajukan.

Thomas Schmidt/Vidi Legowo-Zipperer

Editor: Asril Ridwan