1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Sudan Selatan Tarik Satuan Polisi dari Abyei

12 Mei 2012

Uni Afrika berusaha memediasi konflik berdarah antara Sudan dan Sudan Selatan. Atas tekanan internasional kini Sudan Selatan menarik satuan polisi dari kawasan yang dipersengketakan.

https://p.dw.com/p/14uOM
Oil engineers work before a ceremony in which oil operations at Heglig oilfield will resume in Heglig May 2, 2012. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah (SUDAN - Tags: ENERGY BUSINESS)
Foto: Reuters

Sudan Selatan menurut keterangan Uni Afrika menarik pasukannya dari kawasan Abyei, yakni kawasan perbatasan kaya minyak yang dipersengketakan kedua Sudan. Satuan polisi terakhir sementara ini sudah ditarik dari situ. Aksi penarikan ini diawasi oleh pasukan keamanan interim PBB untuk Abyei UNISFA. Uni Afrika menyerukan kepada Sudan untuk mengikuti contoh tersebut. Sudan masih menempatkan ratusan tentara di Abyei dan Sudan Selatan. Para tentara ini satu tahun lalu memasuki kawasan perbatasan yang paling dipersengketakan.

Pertempuran hebat sejak April

Sampai Juli 2011, Sudan secara geografis masih merupakan negara terbesar di Afrika. Setelah puluhan tahun dilanda perang saudara dengan lebih dari dua juta korban tewas, Sudan Selatan yang kaya akan sumber daya alam memisahkan diri dari utara Sudan yang didominasi warga Arab. Masih belum jelas siapa yang memiliki kawasan perbatasan yang kaya akan minyak, termasuk diantaranya kota Abyei yang dipersengketakan.

A SPLA-N fighter sits with an anti-aircraft weapon near Jebel Kwo village in the rebel-held territory of the Nuba Mountains in South Kordofan, May 2, 2012. REUTERS/Goran Tomasevic (SUDAN - Tags: CIVIL UNREST)
Sudan Selatan tarik satuan polisinya dari kawasan perbatasan ke SudanFoto: Reuters

Awal April Sudan Selatan menguasai ladang minyak terpenting Heglig, yang secara umum dipandang sebagai territorial Sudan di utara. Sehubungan aksi tersebut pesawat tempur Sudan membombardir Sudan Selatan dan memicu pertempuran terhebat sejak kemerdekaan Sudan Selatan. Awal Mei PBB mengancam kedua negara tetangga yang bertikai dengan sejumlah sanksi seandainya kedua negara itu tidak segera menghentikan pertikaian.

DK/dpa/afp