Non-Islamis Mesir

Sejak lengsernya Ikhwanul Muslimin, oposisi Mesir non-Islamis naik daun secara politis. Contohnya, Mohammed El-Baradei telah ditunjuk militer untuk menjadi wakil Perdana Menteri. Setidaknya sampai sekarang, kekompakan yang tercapai dengan susah payah antara sekian banyaknya partai dan kelompok non-Islamis, kelihatan masih bertahan.

Pelajaran dari Tahun 2012

Tak seorang pun melupakan kekalahan pada putaran pertama pemilu presiden 2012. Seandainya mereka saat itu menyepakati satu calon presiden, Ikhwanul Muslimin diduga tidak akan berkuasa di Mesir. Juga kampanye Tamarod yang 30 Juni lalu menggiring jutaan warga Mesir ke jalan, mencerminkan kesatuan. Menurut Mohamed Doss, seorang pendiri kampanye, kebanyakan organisator Tamarod berasal dari partai-partai politik dan kelompok tersebut.

Namun, setelah Mohammed Mursi tersingkirkan, semakin sulit untuk mempertahankan persatuan. Tapi Ziad El-Alemi, bekas anggota parlemen dan salah seorang pendiri demokrat sosial Mesir, tetap merasa optimis dan mengatakan, para revolusioner dan kekuatan sipil Mesir banyak menimba pengalaman sepanjang dua setengah tahun terakhir. Misalnya, bagaimana untuk mencari kompromi. Semua kelompok ini akan membantu untuk mencapai kesepakatan dalam upaya membangun sebuah negara yang moderat, tambahnya.

Revolusioner versus Simpatisan Rejim Mubarak

Salah satu tantangan utama bagi partai-partai non-Islamis adalah kerja sama dengan pendukung rejim Mubarak. Banyak di antaranya turun ke jalan 30 Juni lalu. Diragukan apakah Mursi saat itu dapat dijatuhkan demikian cepatnya tanpa dukungan kelompok ini. Namun bagi revolusioner muda dari gelombang protes 2011 sangat sulit bekerja sama dengan pendukung Mubarak. Pasalnya, mereka dulu sempat menderita akibat kekerasan dan tindakan brutal aparat keamanan yang saat ini sebagian masih aktif.

Selain itu, kompromi politik sangat sulit karena banyak revolusioner menjunjung hak asasi manusia dan menginginkan reformasi badan politik. Ziad El-Alemi. "Kami tidak dapat menghapuskan kebencian antara revolusioner dan pendukung rejim Mubarak, bila kami tidak mengupayakan keadilan yang sebenarnya. Hal terpenting yang kami pelajari dua tahun terakhir adalah, orang tidak dapat mengawali pembaruan bagi masa depan tanpa menyelesaikan masa lalunya secara tuntas."

Rekonsiliasi yang sulit

El-Alemi menilai rekonsiliasi sangat penting. Namun diperkirakan bahwa untuk jangka pendek, rekonsiliasi antara pendukung Mubarak, rejim militer dan juga dengan rejim Ikhwanul Muslimin akan sangat sulit.

Sekarang pun konflik itu sudah mengemuka. Misalnya yang tercermin pada deklarasi konstitusi yang dikeluarkan Dewan Militer. Ziad Abdel Tawab, wakil direktur Cairo Institute For Human Rights Studies, membenarkan hal itu. Kelompok-kelompok terpenting yang mempelopori pembakangan 30 Juni tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan hingga penunjukkan perdana menteri. Mereka juga tidak diberi peluang untuk menyampaikan hak dan pandangannya dalam perumusan deklarasi konstitusi, tambah Tawab.

Hubungan dengan Islamis

Isu konflik lainnya adalah mengenai bagaimana menyikapi kelompok Islamis. Pernyataan konstitusi yang dikeluarkan pengganti Mursi menunjukkan dengan jelas bahwa penulis berusaha mengakomodasi kelompok Salafis. Juga penunjukkan Hezam Beblawi sebagai perdana menteri dapat dilihat sebagai upaya militer menenangkan Islamis. Lain halnya dengan Mohammed El-Baradei yang merupakan calon yang tidak begitu mempolarisasi warga.

Semua konflik ini memicu ketegangan besar di antara partai-partai non-Islamis. Tampaknya sangat sulit untuk mengontrol kondisi semacam itu.