Thaitanic: Negeri Gajah Putih dalam Krisis

Pemimpin demonstran antipemerintah Suthep Thaugsuban telah menyerukan "dorongan terakhir" pembentukan pemerintahan sementara untuk melaksanakan reformasi antikorupsi sebelum pemilihan baru berlangsung. Kelompok anti-pemerintah mendesak Senat, departemen kehakiman dan juga Komisi Pemilu untuk menunjuk perdana menteri baru yang netral.

Kini pengunjuk rasa antipemerintah memindahkan lokasi reli mereka ke sekitar parlemen, guna berharap dapat menekan Senat untuk menunjuk pemerintah sementara sebelum pemilu. Namun para pengamat mengatakan, Senat, Komisi Pemilihan dan pengadilan tidak mungkin melaksanakan rencana tersebut karena akan menempatkan mereka pada risiko melanggar hukum dan memperburuk konflik.

Pendukung dan penentang pemerintah yang menggelar unjuk rasa besar di ibukota Thailand, telah menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya aksi kekerasan.

Tak cukup dengan lengsernya Yingluck

Pemerintah Thailand yang masih tersisa kini berusaha menyusun rencana penanganan untuk mengatasi krisis politik berkepanjangan pasca lengsernya Yingluck Shinawatra dari kursi perdana menteri.

Minggu lalu, Yingluck Shinawatra dilengserkan lewat keputusan pengadilan konstitusional Thailand. Wakil Perdana Menteri Niwatthamrong Boonsongphaisan kemudian ditunjuk menjadi PM Thailand sementara. Tetapi penunjukan Boonsongphaisan, yang juga Menteri Perdagangan ini, menuai protes, baik dari pihak oposisi maupun demonstran yang antipemerintah.

Kelompok antipemerintah menyebut seluruh pemerintahan kabinet Yingluck tak punya kewenangan. Mereka mendesak ditunjuknya perdana menteri sementara yang netral serta dianggap mampu mengawasi jalanannya proses reformasi, dengan harapan dapat menjauhkan Yingluck dan kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra dari kekuasaan.

Ketua Senat Thailand yang baru ditunjuk, Surachai Liengboonlertchai mengatakan, Senat menggelar sesi khusus pada Senin (12/5) ini untuk menyusun rencana aksi dalam rangka mengakhiri krisis di Thailand. Rencana ini penting menjelang pemilu yang akan digelar pada pertengahan Juli mendatang.

Meski kelompok demonstran anti-pemerintah menyerukan Senat, departemen kehakiman dan juga Komisi Pemilu untuk menunjuk perdana menteri baru yang netral, Surachai menyatakan, hal tersebut tidak masuk pembahasan: "Kami akan membahas bagaimana cara menyusun rencana aksi untuk mengeluarkan Thailand dari situasi ini," jelas Surachai. "Seorang perdana menteri yang netral belum akan dibahas sebagai bagian dari rencana aksi," tandasnya.

Krisis diplesetkan jadi 'Thaitanic'

Para pengamat pengunjuk rasa dan media Thailand setuju bahwa keputusan itu tidak menyelesaikan kekacauan politik di negara itu. "Begitu sering, pemerintah mengatur ulang kursi, seperti 'Thaitanic' terus menerus merangsek lebih lanjut ke wilayah yang belum dipetakan, tanpa kapten,“ demikian ditulis surat kabar Bangkok Post dalam sebuah editorialnya.

Para pengunjuk rasa yang telah menyerukan penggulingan Yingluck menyatakan, pelengseran itu tidaklah cukup. Mereka ingin mendirikan dewan rakyat yang melaksanakan reformasi memerangi korupsi dan politik uang. Mereka menentang pemilu yang telah dijadwalkan pada bulan Juli mendatang, karena khawatir bahwa partai yang berkuasa saat ini kemungkinan akan menang.

Krisis politik Thailand mulai memanas pada tahun 2006, ketika kakak Yingluck, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra digulingkan lewat kudeta militer, setelah dituduh melakukan aksi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan tidak menghormati Raja Thailand Bhumibol Adulyadej.

Thaksin, sang mantan miliarder telekomunikasi, ternyata tetap sangat populer di kalangan masyarakat miskin pedesaan di utara dan timur laut Thailand. Adiknya yang baru saja dilengserkan, selalu disebut-sebut sebagai boneka Thaksin. Para demonstran antipemerintah mengatakan, mereka ingin menghapus semua jejak politiknya Shinawatra dari mesin politik.

Perdana menteri sementara Thailand bersikeras bahwa digelarnya pemilu baru adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan berlarut-larutnya krisis politik di negeri itu. Niwatthamrong Boonsongphaisan mengatakan, pemerintah bersedia bekerja sama dengan semua pihak untuk mengakhiri kebuntuan, namun menekankan bahwa semuanya harus dilakukan "dalam kerangka konstitusi."

Niwatthamrong akan bertemu dengan Komisi Pemilihan Selasa (13/05) besok, untuk menemukan kemungkinan tanggal untuk pemilu baru. Dia mengatakan, dia tidak akan menjadi kandidat. Dia juga bersikeras bahwa pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik dengan tentara dan memelihara komunikasi.

ap/ml (ap, afp, rtr, dpa)