1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

TNI Tunda Kerja Sama Militer dengan Australia

4 Januari 2017

Menyusul temuan materi pelajaran yang dituding melecehkan Pancasila di barak militer Australia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menangguhkan semua bentuk kerjasama militer dengan negeri jiran tersebut.

https://p.dw.com/p/2VE8J
Indonesien Militärübung
Latihan militer TNIFoto: AFP/Getty Images/J. Kriswanto

Indonesia menangguhkan kerjasama militer dengan Australia sejak Desember silam. Keputusan tersebut diambil menyusul adanya materi pendidikan yang dianggap melecehkan. "Ada alasan teknis yang masih harus dibahas," kata jurubicara Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jendral Wuryanto.

Pangkal perkara adalah temuan seorang pelatih dari Komando Pasukan Khusus TNI saat mengajar di Australia. Ia mengklaim mendapati sejumlah materi pelajaran yang melecehkan TNI dan Pancasila. Buntutnya pada 29 Desember 2016 lalu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan penghentian sementara semua bentuk kerja sama militer dengan Australia.

Namun begitu Wuryanto memastikan kerjasama kedua negara "akan dilanjutkan," jika perkara tersebut dituntaskan.

Menurut media-media Australia, materi pelajaran tersebut ditemukan di pangkalan militer, Campbell Barracks di dekat Perth. Sejauh ini kantor Perdana Menteri Julie Bishop, Kementerian Pertahanan dan pengelola barak menolak memberikan komentar.

Australia pernah menghentikan kerjasama militer dengan Kopassus menyusul dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama operasi Seroja di Timor Leste, 1999. Sejak peristiwa bom Bali 2002, kedua negara mulai menjalin kerjasama di bidang anti terorisme. Baru pada September tahun lalu Indonesia dan Australia kembali menggelar latihan militer bersama di utara Darwin.

Tahun 2013 silam Indonesia sempat membatalkan kerjasama militer dengan Australia menyusul dugaan aktivitas spionase terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. November tahun lalu Presiden Joko Widodo berencana melawat ke Canberra buat mempererat kerjasama di bidang maritim, ekonomi dan militer. Namun rencana tersebut dibatalkan menyusul situasi politik di Jakarta.

rzn/ap (rtr,afp,dpa)