Trump Diprotes Keras Akibat Larang Transgender di Militer

Bercuit di Twitter untuk umumkan kebijakan politik, jadi ciri khas Presiden AS Donald Trump. Ini juga dilakukannya Rabu kemarin untuk mengumumkan perubahan kebijakan drastis dalam militer AS, yang ditetapkan tahun lalu.oleh presiden AS sebelumnya, Barack Obama.

Obama saat itu menetapkan, kaum transgender boleh mengabdi secara terbuka kepada negara sebagai anggota militer. Trump sendiri, ketika berkampanye menjelang pemilu presiden AS tahun lalu, menyatakan mendukung hak-hak LGBT.

Argumentasi tak berdasar fakta

Trump mengajukan alasan pelarangan ini berdasarkan "biaya medis yang besar dan gangguan" yang muncul sebagai akibatnya. Tapi studi yang dibuat Rand Corporation menunjukkan fakta yang tidak mendukung alasan Trump. Seorang blogger Washington Post bahkan mengungkapkan, bahwa militer AS mengeluarkan biaya 84 juta Dolar untuk pengobatan disfungsi ereksi atau impotensi. Sementara perkiraan biaya medis terkait anggota militer yang transgender hanya sepersepuluhnya, yaitu 8,4 juta Dolar.

Baca juga: Sri Mulyani: Kebijakan Ekonomi Trump Membingungkan

Jika masalah biaya bukan alasannya, analis politik Patrick Egan dari New York University memperkirakan, langkah Trump didorong keinginan sejumlah orang dalam pemerintahannya, termasuk Wakil Presiden Mike Pence. Tampaknya Pence berada di balik upaya penghapusan perawatan kesehatan bagi anggota militer yang transgender. Tetapi upaya itu ditolak di Dewan Perwakilan Rakyat bulan lalu.

Larangan yang disampaikan lewat cuitan di jejaring media sosial Twitter, mungkin membuat senang kaum ultra konservatif yang mendukung Trump. Tapi ia kemungkinan harus membayar mahal langkah itu dari segi politik.

Kritik tajam LGBT dan perlawanan dari orang kuat di kubu sendiri

Komunitas LGBT menghantam Trump dengan serangkaian kecaman bahwa ia tidak menepati janji yang disampaikan saat kampanye pemilu. Ketika itu Trump menyataka secara terbuka bahwa ia mendukung hak-hak LGBT. Chad Griffein, ketua kelompok advokasi LGBT, Human Rights First menyatakan, Trump tidak layak jadi "Commander in Chief". Ia juga menyebut langkah Trump yang "keji dan menjijikkan membahayakan nyawa anggota militer AS, melumpuhkan kesigapan militer dan merugikan keamanan negara."

Langkah Trump juga bisa semakin mendorong perpecahan di tubuh kabinetnya. Anggota kabinet seperti James Mattis selama ini berfungsi sebagai faktor stabilitas dalam administrasi yang kerap kacau-balau. Mattis yang direktur Pentagon sedang cuti saat dikejutkan cuitan soal larangan terhadap transgender di lembaga yang dipimpinnya.

Selain itu, tokoh kunci Partai Republik seperti John McCain, yang jadi ketua Armed Services Committee di Senat AS, juga melancarkan kritik keras terhadap Trump. McCain mengatakan keputusan seperti ini tidak layak disampaikan lewat Twitter, dan ia menyatakan menentang pemecatan para transgender yang kini sedang mengabdi dalam militer.

Tapi tidak jelas, apa konsekuensi konkret keputusan Presiden Donald Trump terhadap mereka yang sudah berada dalam militer  Karena sejauh ini terjadi pingpong kebijakan. Gedung Putih merujuk kepada Pentagon untuk menyampaikan perinciannya, sementara Pentagon justru balik merujuk kepada Gedung Putih.

Penulis: Michael Knigge (ml/as)