180111 Tunesien Lage

Awal baru politik adalah tema nomor satu. Perdna Menteri Mohammed Ghannouchi menegaskan hal itu ketika mengumumkan komposisi pemerintahan baru yang ditunggu dengan tegang.

Paling tidak, tiga tokoh penentang rezim lama duduk dalam kabinet baru setelah era Ben Ali. Salah seorang diantaranya Najib Chebbi, tokoh oposisi kawakan, yang ditugasi menjabat menteri perkembangan regional. PM Ghannouchi ibaratnya berusaha membangun jembatan. Ia membubarkan Kementrian Komunikasi yang dibenci rakyat, menjamin kebebasan pers serta mengumumkan amnesti bagi seluruh tahanan politik.

Langkah-langkah yang diambil ini merupakan sebuah sinyal positif, kata Ralf Melzer dari Yayasan Friedrich Ebert di Tunis. "Pembubaran kementrian komunikasi yang dibenci rakyat serta pembebasan tahanan politik, keduanya merupakan langkah penting untuk membuat awal baru politik dan kemasyarakatan dapat dipercaya. Dan pada akhirnya memperkuat kredibilitas pemerintah dan aktor politik."

Tentu saja masih harus dibuktikan, bahwa diikutsertakannya tokoh oposisi dalam pemerintahan, bukan hanya sekedar isyarat yang sudah diperhitungkan. Tokoh oposisi Moncef Marzouki, yang juga akan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden, menyebut pemerintahan baru itu sebagai sebuah kemunafikan. Tokoh partai komunis, Hammam Hammami juga menyatakan, tidak dapat menerima bahwa tokoh partai pemerintah lama-RCD, tetap menduduki jabatan kunci, yakni Kementrian Luar Negeri, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pertahanan dan Kementrian Keuangan.

Partai Komunis Tunisia dinyatakan terlarang di era Ben Ali. Juga PM Ghannouchi menghendaki, Partai Komunis seperti juga partai radikal Islam, tetap tidak banyak memainkan peranan. Hammami berkomentar, "Kami tidak akan menerima pemerintahan baru. Ini seperti pemerintahan Ben Ali tanpa Ben Ali dan dihiasi sedikit demokrasi."

Terutama serikat buruh Tunisia kini menggelar protes terhadap pemerintahan yang baru dibentuk. Penyebabnya, banyak warga Tunisia mengkhawatirkan, revolusi yang mereka jalankan kini akan dicuri di meja perundingan. Tidak mengherankan, karena sejak beberapa dekade terakhir, di Tunisia tidak pernah ada pemerintahan yang benar-benar mengikut sertakan partai politik. Semua tunduk pada perintah Ben Ali. Karena itulah, banyak warga, yang ingin memandang ke depan, harus menahan kegeramannya, bahwa kader-kader Ben Ali tidak segera lenyap dari panggung politik.

Rakyat menyadari, harus siap menjalin kompromi. Juga jika hal itu menyakitkan. Juga jika bayang-bayang Ben Ali masih cukup panjang. Karena disadari Tunisia masih dalam keadaan darurat. Dan tidak bisa mengganti personal dalam semalam, serta masih memerlukan orang-orang yang berpengalaman.

Alexander Göbel/Agus Setiawan

Editor: Dyan Kostermans