UNESCO Juga Dililit Krisis Anggaran

Menjadi sebuah kejutan ketika Amerika Serikat Oktober lalu menghentikan dukungan finansial kepada UNESCO. Tiba-tiba lebih dari seperlima anggaran UNESCO, tepatnya 22 persen kas badan urusan Pendidikan dan Budaya PBB tersebut menjadi kosong. Mula-mula 72 juta dollar, yang seharusnya akan dibayarkan akhir tahun ini. Penghentian pemasukan yang besar, meskipun Arab Saudi dan Norwegia masing-masing menyalurkan 20 juta dollar ke dalam dana darurat. Sementara ini jumlah dana yang kurang mencapai 144 juta dollar.

Satu tahun lalu Dirjen UNESCO Irina Bokova sudah menyebut adanya "krisis". Dipicu keputusan UNESCO yang mengakui keanggotaan penuh Palestina. Sebelumnya Amerika Serikat sudah mengancam akan membekukan pembayarannya. Tapi dengan mayoritas besar permohonan Palestina diterima tanggal 31 Oktober 2011. Seperti Amerika, kala itu Jerman juga memberikan suara menolak dan juga mengambil langkah menghentikan segera pembayarannya kepada UNESCO.

Kontrapoduktif Bagi AS?

UNESCO memutuskan dengan segera dilakukannya penghematan ketat, yang lebih berdampak terhadap urusan administrasi dibanding program kerja. Tapi sampai sekarang itu "pukulan yang sulit". Secara terbuka, Irina Bokova mengatakan langkah Amerika Serikat akan kontraproduktif.

Karena organisasi itu, secara luas tidak hanya bertangggung jawab untuk memberikan predikat hasil karya budaya peradaban manusia dengan "warisan kebudayaan dunia." Mungkin memang warisan budaya di masyarakat dunia juga populer sebagai kegiatan lain UNESCO. Yang merupakan singkatan dari "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization." Atau Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya. Dan dalam undang-undang UNESCO menetapkan sasaran, "memperkuat penghargaan di seluruh dunia untuk hukum dan keadilan, hak asasi manusia dan hak kebebasan dasar."

Pendidikan dan Demokrasi

Pendidikan adalah salah satu kunci terpenting. Bukan tanpa alasan jika UNESCO memainkan peran penting dalam program: dekade PBB untuk Alfabetisasi, yang menetapkan sasaran menurunkan separuhnya jumlah buta aksara pada orang dewasa di seluruh dunia.

Tapi juga untuk pembangunan masyarakat sipil. Misalnya dimana UNESCO mendorong pendidikan jurnalis di kawasan krisis dan negara-negara yang sedang mengalami perubahan. Selain itu UNESCO juga membentuk kantor perwakilan di Irak untuk mendorong "Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya," seperti halnya "Komunikasi dan Informasi."

Segera setelah keputusan Amerika Serikat itu, Bukova menyatakan, tugas-tugas UNESCO terancam, demikian pula program alfabetisasi di Afghanistan. Proyek-proyek yang selama ini juga merupakan target pemerintah Amerika Serikat.

Pada kenyataannya Duta Besar AS untuk UNESCO David T. Killion dan pemerintahan Obama beberapa bulan terakhir melakukan langkah-langkah untuk kembali ke dalam lingkungan anggota donatur dalam UNESCO. Tapi rencana itu dengan cepat kembali dihentikan.

Pengelakan di Jerman

Bagaimana Jerman, yang selama ini pembayar dana ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan Jepang? Atas pertanyaan yang diajukan itu, Kementerian Luar Negeri Jerman menahan diri. Seorang juru bicara mengakui bahwa pembekuan pembayaran AS "mempersulit" pekerjaan UNESCO, meski demikian "dengan upaya penghematan yang dilakukan" kesulitan itu "berkurang."  Lebih lanjut dalam keterangan singkat disebutkan, Jerman "dengan transfer pembayaran lebih dini pada tahun ini sudah memberikan kontribusinya, untuk mengurangi kesulitan keuangan." Selain itu ada pembayaran tambahan dari Jerman untuk proyek-proyek di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan dan budaya.

Walaupun demikian proyek-proyek UNESCO yang berada dalam tahap perencanaan gagal, lainnya dihentikan atau dibekukan. "Setahu saya, tidak ada program yang tidak terkena dampaknya, keluh Dirjen UNESCO kepada harian New York Times. Dan dia sekali lagi menyampaikan kritiknya terhadap AS: Kemungkinan untuk meraih dunia Muslim dan membahas pembangunan demokrasi di negara-negara Arab, dengan dihentikannya pembayaran itu semakin berkurang. "Sangat disayangkan bahwa Amerika Serikat tidak bersama kami, jika kami menjunjung tinggi nilai-nilai, yang menurut saya, memiliki makna bagi rakyat Amerika."

Bobot Bergeser

Sebenarnya pernah terjadi antara tahun 1984 dan 2003, saat UNESCO harus melaksanakan tugasnya tanpa dana Amerika Serikat. Kala itu di bawah Presiden Ronald Reagan, AS bahkan langsung keluar dari organisasi PBB tersebut. Tapi saat ini tampaknya bobot di dalam UNESCO mengalami pergeseran.

Negara-negara yang turun tangan pada saat kas organisasi itu menipis, selain Arab Saudi dan Norwegia, ada pula Cina, Malaysia, Korea Selatan juga Indonesia, Qatar dan Aljazair. Bahkan Gabon dan Chad turut menyumbang ala kadarnya.

Negara-negara barat yang selama ini memiliki nada penting dalam politik budaya, kehilangan maknanya. Komposisi kekuatan di dalam UNESCO mengalami pergeseran.