Uni Eropa: Sanksi bagi Iran, Bukanlah Tujuan Akhir

Dengan sanksi barunya, Uni Eropa jauh melewati keputusan Perserikatan Bangsa Bangsa. Contohnya, pelarangan investasi di bidang industri gas dan minyak bumi di Iran di masa mendatang. Uni Eropa juga membekukan aset Garda Revolusi di negara-negara Eropa. Penting bagi Uni Eropa, bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak membebani rakyat Iran, melainkan ditujukan bagi para pemimpin di negara tersebut.

Pemerintah Iran selama ini berkilah bahwa mereka mengembangkan program nuklir bukan untuk membuat senjata, melainkan untuk kepentingan sipil. Namun Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle meragukan hal itu, "Iran tentu saja memiliki hak untuk memanfaatkan energi nuklir demi kepentingan sipil. Namun Iran juga memiliki kewajiban melakukannya dengan transparansi sepenuhnya, karena pengembangan senjata nuklir di Iran tidak dapat diterima."

Namun sanksi ini hanyalah satu aspek saja, sebagaimana ditekankan Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Asthon, "Sanksi ini bukanlah akhir tujuan itu sendiri. Tujuan kami kini dan di masa depan adalah membawa Iran ke meja perundingan untuk memecahkan masalah. Kami menginginkan sebuah solusi, yang dapat membuat kami percaya bahwa program atom itu untuk kepentingan sipil. Dan memungkinkan untuk mengembangkan hubungan antara Iran dengan Eropa, yang mengembangkan kemitraan komprehensif di segala bidang."

Islandia Siap 2012 atau 2013

Dalam pertemuan hari Senin (26/07), para menteri luar negeri Uni Eropa juga telah memberikan lampu hijau bagi negosiasi awal Islandia untuk menjadi anggota Uni Eropa. Permohonan itu telah diajukan Islandia tahun 2009 lalu, saat krisis keuangan negara tersebut mencapai titik puncaknya. Islandia telah memenuhi berbagai persyaratan, dengan demikian secara teoritis sudah siap untuk menjadi anggota Uni Eropa tahun 2012 atau 2013 kelak. Kemungkinan berbarengan juga dengan Kroasia. Namun masih belum ada tanda yang jelas bahwa hal itu bakal terjadi. Sebab mayoritas penduduk Islandia menolak untuk bergabung dengan Uni Eropa. Mereka tak setuju dengan sistem kuota penangkapan ikan dan perburuan paus yang ditetapkan Uni Eropa.

Perbedaan Sikap Terhadap Kemerdekaan Kosovo

Keraguan menyelimuti negara-negara Uni Eropa dalam menyikapi keputusan Mahkamah Internasional atas status Kosovo. Mahkamah Internasional secara mengejutkan beberapa waktu lalu mengakui proklamasi kemerdekaan Kosovo. Serbia merasa dilecehkan dengan keputusan itu, karena sebelumnya Kosovo merupakan salah satu dari provinsinya. Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini menunjukan sikap bersahabat terhadap Serbia, "Eropa seharusnya mengirimkan pesan positif terhadap Serbia. Dan ini amat jelas: Kita tidak dapat mengajukan persyaratan tambahan bagi proses pendekatan Serbia dengan Uni Eropa, seperti misalnya agar Serbia mengakui Kosovo. Banyak negara Eropa yang tidak mengakui Kosovo dan hal itu tidak menjadi masalah bagi Uni Eropa."

Penyebutan banyak negara oleh menlu Italia tersebut, berlebihan. Hanya lima anggota Uni Eropa yang tidak menagkui kemerdekaan Kosovo, salah satunya adalah Siprus. Menteri Luar Negeri Siprus Markos Kyprianou menandaskan alasannya, "Kami yakin, bahwa semua yang berhubungan dengan wilayah kedaulatan, harus diatur lewat perundingan dan pembahasan dan tidak secara sepihak menyatakan kemerdekannya."

Latar belakang sikap Siprus tersebut adalah: Di bagian utara wilayahnya, yang dihuni penduduk berbahasa Turki, juga telah menyatakan kemerdekaannya dari Siprus. Negara-negara lainnya yang hingga kini tak mengakui kedaulatan Kosovo juga punya kecemasan serupa, lepasnya bagian dari negara mereka. Sebut saja misalnya Spanyol dengan separatisme di wilayah Baskia – nya. Karena itu, dalam tubuh Uni Eropa tak dapat diharapkan adanya kesatuan sikap atas tema ini.

Christoph Hasselbach/Ayu Purwaningsih

Editor: Agus Setiawan