Utusan Khusus PBB Desak Sanksi atas Kekerasan Kongo
15 Oktober 2010
Utusan khusus PBB untuk masalah kekerasan seksual dalam konflik Margot Wallström menyerukan agar Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi atas tindak pemerkosaan massal di Kongo Timur. Terutama sanksi hukum bagi komandan pemberontak Hutu dari Rwanda, yang dituding sebagai pelaku tindak kekerasan.
Pernyataan yang disampaikan Wallström, pada hari Kamis (14.10.2010) di depan Dewan Keamanan PBB di New York itu, menambahkan adanya bukti-bukti yang disampaikan oleh para saksi mata atas tindakan pemimüin pemberontak Pasukan Demokratik bagi Pembebasan Rwanda Serafim. Ketika aksi pemerkosaan terhadap kurang lebih 300 orang, pada awal Agustus lalu berlangsung, ia menjabat sebagai komandan tertinggi
Setelah insiden pemerkosaan di bagian timur Kongo, masyarakat yang tinggal disana, menjadi korban tentara Kongo. Ada sejumlah bukti yang disampaikan pasukan untuk misi perdamaian MONUSCO, bahwa di wilayah tersebut terjadi aksi pemerkosaan, pembunuhan dan penjarahan yang dilakukan tentara Kongo. Masalah ini menimbulkan keresahan. Oleh sebab itu menurut Wallström, pemerintah Kongo, harus menyelidiki kasus itu secepatnya.
Di bulan Juli dan Agustus, sekitar 500 perempuan, anak-anak dan juga laki-laki di provinsi Kivu Timur dan Kivu Selatan yang terletak di Kongo bagian timur mengalami pemerkosaan, yang dilakukan anggota milisi Mai-Mai dan Pasukan Demokratik bagi Pembebasan Rwanda.
Namun sejumlah desa juga menderita atas penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan tentara Kongo. Wallström.menambahkan hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja.
Di hadapan anggota dewan keamanan PBB, Utusan khusus PBB tersebut juga memuji pasukan helm biru asal India atas penangkapan kepala milisi, yang terkait dengan tindak pemerkosaan massal. Pekan lalu MONUSCO melaporkan, pimpinan tertinggi milisi Mai-Mai Cheka Sadoke Mayele ditangkap dan diajukan ke pengadilan militer Kongo.
Namun Wallström menandaskan badan PBB seharusnya juga mengakui kelalaiannya, karena pasukan helm biru di Kongo, tidak mengambil tindakan atas tindakan kekerasan tersebut.
Ambar Braselmann / Ayu Purwaningsih /dapd/afp
Editor : Marjory Linardy