1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Warisan Politik Keamanan AS

Sven Pöhle12 September 2015

Ground Zero sudah lama dibangun kembali. Terduga dalang serangan itu, Osama bin Laden, telah mati. Yang tersisa adalah politik keamanan, yang menentukan sikap dan tindakan pemerintah AS sejak serangan 9/11.

https://p.dw.com/p/19g4K
Foto: cc-by-U.S. Navy

Sejak presiden George W. Bush mengumumkan "Perang Melawan Teror“, dinas rahasia AS bertambah besar. Anggaran bagi ke-16 dinas rahasia AS dilipat gandakan. Tahun 2002 dibentuk Kementerian Perlindungan Negara dan menjadi lembaga federal ke-tiga terbesar di negara paman Sam. Tugas utama 200.000 karyawannya adalah melindungi rakyat AS dari ancaman teror.

Biaya militer AS yang pada 2001 sebesar 312,74 miliar Dolar membengkak menjadi 682,45 miliar di tahun 2012, terutama akibat peperangan di Afghanistan dan Irak yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dengan alasan "Perang Melawan Teror“.

Peningkatan kapasitas dinas rahasia dan militer juga terjadi akibat pemberlakuan undang-undang Patriot Act yang meskipun awalnya hanya untuk kurun waktu terbatas, masa berlakunya terus menerus diperpanjang oleh Kongres.

Dengan bertambahnya kekuasaan dinas rahasia dan militer, banyak pula metode kegiatannya yang berubah. Kasus-kasus penganiayaan dilaporkan baik dari Guantanamo maupun penjara-penjara rahasia di Afghanistan dan Irak.

Kelompok teroris yang bergerak secara desentral, juga menyebabkan peluncuran perang yang asimetris, ungkap Martin Thunert. Akibatnya, tanpa proses pengadilan, terjadi sejumlah pembunuhan terhadap lawan yang diduga mengancam.

Bayang-bayang panjang politik anti-teror

Instrumen-instrumen yang digunakan dalam perang melawan teror berdampak buruk bagi citra AS, ungkap pakar politik AS, Peter Rudolf.

Pemerintah Obama telah berusaha memperbaikinya, misalnya dengan menjanjikan penutupan penjara Guantanamo dan membatasi serangan pesawat tanpa awak, selain memberlakukan peraturan yang lebih ketat..

"Secara faktual Amerika masih melihat dirinya dalam konflik bersenjata dengan jaringan Al-Qaida," ungkap Peter Rudolf. Ia menambahkan, "Namun perang ini bukan di peringkat utama prioritas Presiden Obama, meskipun ia bisa menggunakannya untuk melegalisasi tindakannya“.

Meskipun Obama akan mengatur instrumen dan metoda kerja politik keamanan ini lebih jauh, sulit dibayangkan bahwa ke depan Amerika akan melepaskan warisannya.