100 Tahun Hari Perempuan Internasional: Indonesia Perlu Perbaiki Kondisi Perempuan

Barisan Perempuan Indonesia menggelar sebuah konferensi untuk mendesak pemerintah memperhatikan nasib perempuan. Dalam Konferensi Perempuan Indonesia di depan istana negara, sejumlah persoalan perempuan dipapar dengan teaterikal sederhana. Mulai dari persoalan lingkungan, kemiskinan hinggga masalah buruh migran yang mayoritasnya perempuan.

Tercatat dalam satu hari bisa 12 buruh migran tewas di negara tempat kerja. Juga di tanah air, ribuan buruh perempuan di phk dan sampai kini masih ada 5,3 juta perempuan di atas 15 tahun yang buta aksara.

Sepuluh tuntutan "perempuan keluar dari krisis", yang disingkat PKK mencerminkan perubahan yang diinginkan para pembela perempuan ini. “Pertama, turunkan harga bahan pangan. Kedua, dukung keterwakilan perempuan dalam politik dan ruang publik. Ketiga, cabut kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Empat, hentikan kekerasan berikan jaminan dan perlindungan hukum bagi perempuan”, begitu terdengar dari pengeras suara.

Aksi damai yang diikuti para wakil kelompok perempuan dan sejumlah organisasi lainnya dari berbagai kawasan Indonesia mengkritik ketidakpedulian pemerintah. Linarwati dari Koalisi Perempuan Indonesia menunjuk kasus kemiskinan yang membelit perempuan di sejumlah daerah sebagai bukti bahwa pemerintah abai dan tidak melindungi mereka.

Linarwati mengungkap, “Kalau toh ada PNPM Mandiri, tetap itu dari hutang bank dunia, artinya perempuan dipaksa berhutang. Kemudian ada BLT ternyata perempuanya yang tidak punya suami tidak bisa mengakses itu karena di Indonesia perempuan bukan kelapa keluarga. Yang paling mendesak sebetulnya adalah mengatasi kemiskinan perempuan, yang berada di kawasan tidak terjangkau dari wilayah Indonesia, di pinggiran NTT, Papua itu sama sekali tidak terjangkau dari program program pemerintah. Kondisinya sudah semakin parah terbukti dengan naiknya angka HIV AIDS yang hari ini didominasi oleh ibu ibu rumah tangga. Terjadi kenaikan 100 persen”.

Tak banyak kebijakan pro perempuan yang tuntas diterapkan di tingkat akar rumput. Namun Linarwati mengakui bahwa belakangan di tingkat politik ada yang berhasil dicapai, seperti meningkatnya jumlah politisi perempuan di parlemen yang mencapai titik tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Menurut dia, ini berkat inisiatif aksi afirmatif yang didesakkan kelompok perempuan. Namun aksi afirmatif itupun terancam.

“Pencapaian yang cukup signifikan, tindakan affirmative action, keterwakilan perempuan yang dibatalkan oleh MK. Kemudian ada pencapaian kecil Undang Undang kesetaraan gender yang maunya kami adalah UU pengarus utamaan gender. Yang lain UU tindak pidana perdagangan orang yang sayangnya tidak tersosialisasikan dengan baik karena faktanya polisi tidak tau ada UU itu di daerah. Jadi tetap berlanjut perdagangan orang, perdagangan perempuan, anak tetap berlanjut hingga hari ini”, begitu Linarwati.

Di Indonesia peringatan hari perempuan internasional tahun ini, dibayangi meningkatnya ancaman kekerasan terhadap perempuan. Laporan terbaru Komnas Perempuan menunjukkan sepanjang tahun 2010 tercatat lebih dari seratus ribu kasus kekerasan pada perempuan, dimana lebih dari 90 persen kekerasan itu terjadi dalam Rumah Tangga. Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat kekerasan dalam ranah negara meningkat delapan kali lipat dibanding tahun 2009 lalu.

Zaki Amrullah
Editor: Edith Koesoemawiria