Gempuran Terhadap KPK
15 Desember 2015
Pada awal tahun 2015, serangan terhadap KPK dimulai ketika Presiden Joko Widodo akan mengajukan calon tunggal Kapolri, Komisaris Besar Jenderal Budi Gunawan --yang dicurigai atas dugaan kepemilikan rekening tidak wajar. KPK menetapkannya sebagai tersangka, tepat sebelum proses di DPR untuk nominasi calon kapolri berlangsung. Jokowi kemudian menunda pencalonan Budi Gunawan dan menunjuk Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas kapolri.
Bak berbalas serangan, orang kepercayaan Budi Gunawan, yakni Budi Waseso naik menjadi kabareskrim dan menahan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto atas kasus dugaan kesaksian palsu sidang Pilkada 2010. Tak lama kemudian pimpinan KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen dan paspor. Dua petinggi KPK, Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja juga tak luput dari bidikan kepolisian.
Pelemahan lewat perundang-undangan
Pengamat politik Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengingatkan, pelemahan terhadap KPK bukan hanya kriminalisasi yang dilakukan kepolisian. Di bidang legislasi, KPK pun berada di bawah ancaman: “Lewat revisi undang-undang, kekuasaan lembaga itu dilucuti, di antaranya dalam hal penyadapan percakapan telefon. KPK perlu mengingatkan publik, bahwa lewat penyadapan inilah banyak keberhasilan tercapai alam pemberantasan korupsi.
Pembatasan usia KPK yang disarankan DPR, juga dinilai Zainal sebagai langkah pemberangusan kerja lembaga anti rasuah itu. Menurutnya, membuka kasus korupsi bukan hal yang mudah, sehingga membutuhkan waktu.
Sementara itu, di media sosial tak sedikit mengalir kritik terhadap bagaimana politisi menyikapi masalah korupsi yang mengerogoti lembaga pemerintahan dan pelemahan KPK:
Tantangan 2016
Zainal Mochtar menambahkan, pada tahun mendatang, tantangan dan hambatan serupa masih akan menghantui badan anti korupsi tersebut: “ Bagaimanapun KPK akan kembali menghadapi kepolisian dan kejaksaan seperti yang dikenal masyarakat dengan istilah Cicak vs Buaya. Jika menghadapi kasus yang berhubungan dengan kepolisian, bukan tidak mungkin bisa kembali terjadi badai. Oleh sebab itu, pimpinan KPK yang baru ini harus menyiapkan kapasitas dan integritasnya.“
Jika melihat kegigihan tak tergoyahkan dari DPR dan kepolisian untuk melemahkan KPK, bukan tidak mungkin upaya-upaya pelemahan ini masih membayangi KPK lagi di tahun depan.