Aktivis HAM Ditangkap, Jagat Maya Penuh Dukungan dan Desakan Pembebasan Robertus Robet

Menyusul ditangkapnya Robertus Robet yang dianggap menghina TNI, jagat internet dipenuhi dukungan untuk Robet. Polisi hari Kamis (6/3) menyatakan pemeriksaan selesai dan Robertus Robet sudah dibolehkan pulang.

Peristiwa yang banyak orang klaim sebagai terbungkamnya kebebasan berpendapat di Indonesia terjadi pada seorang aktivis HAM. Robertus Robet, anggota Dewan Pembina Amnesty International Indonesia yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta Robet ditangkap di rumahnya Rabu malam (06/03) dan langsung dibawa ke Mabes Polri. Ia diduga memelesetkan mars ABRI saat aksi Kamisan (28/02) di depan Istana Negara, Jakarta. Videonya menyanyikan mars ABRI tersebut pun beredar luas.

"Pada hari Rabu, 6 Maret 2019, pukul 00:30 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia," ujar Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (7/3/2019), seperti dilansir detik.com.

Baca juga: Kebebasan Berekspresi di Seluruh Dunia

Ia dikenakan pasal 28 ayat (2) jo, UU ITE yang mengatur "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Kliping
Dunia | 01.05.2015
Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

7 September 2004

Aktivis hak asasi manusia, Munir Thalib Said, meninggal dunia dalam penerbangan menuju Belanda menggunakan pesawat Garuda.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

11 November 2004

Hasil penyelidikan otopsi di Belanda menyatakan bahwa Munir tewas setelah menenggak minuman yang ditaburi racun arsenik.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

23 Desember 2004

Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, mengesahkan tim pencari fakta (TPF) untuk menyelidiki kematian pejuang hak asasi Indonesia ini lewat Keppres no 111 tahun 2004.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

15 Maret 2005

TPF kasus Munir merekomendasi enam nama yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Empat orang dari Garuda dan dua nama dari Badan Intelejen Negara (BIN).

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

18 Maret 2005

Pollycarpus Budihari Priyanto ditetapkan sebagai salah seorang tersangka.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

27 Juni 2005

Laporan TPF kasus Munir diserahkan dan dibagikan kepada para pejabat berwenang. Demikian dikutip dari Kumparan.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

28 November 2014

Pollycarpus dibebaskan bersyarat.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

17 Februari 2016

Organisasi HAM KontraS mengajukan laporan TPF kasus Munir agar segera diumumkan. Pada 1 Maret 2016 Sekretariat Negara menyatakan tidak memiliki informasi yang dimaksud.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

28 April 2016

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengajukan permohonan sengketa informasi publik terkait laporan temuan TPF kasus Munir.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

10 Oktober 2016

Komisi Informasi Publik (KIP) menyatakan bahwa hasil laporan TPF kasus Munir adalah informasi publik dan harus diumumkan.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

25 Oktober 2006

Presiden Indonesia waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar konferensi pers terkait hilangnya laporan temuan TPF kasus Munir, yang ada hanya salinannya.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

16 Februari 2017

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dan menyatakan Setneg tidak wajib membuka hasil temuan TPF kepada publik.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

27 Februari 2017

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS ) mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

16 Agustus 2017

Kasasi KontraS ditolak Mahkamah Agung.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

29 Agustus 2018

Pollycarpus bebas murni. Status terpidana mantan pilot Garuda Indonesia itu berakhir setelah ia menyelesaikan hukumannya selama 10 tahun penjara terkait kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

Pemerintahan Terus Berganti, Kapan Kasus Pembunuhan Pejuang HAM Munir Thalib Bisa Terungkap?

07 September 2018

14 tahun Munir terbunuh, KontraS, Suciwati, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty Internasional Indonesia, Setara Institut dan AJAR mendesak Presiden dan Kapolri memberikan dukungan yang nyata dan kuat untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir. (Sumber: Kumparan, Tempo, KontraS, dll./ap/ml)

Mengritik Dwifungsi TNI

Dalam video yang beredar, Robet terdengar menyanyikan mars ABRI dengan lirik: "Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tidak berguna, bubarkan saja, diganti Menwa, kalau perlu diganti pramuka."

Tentang orasinya tersebut, ia telah menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan ia tidak bermaksud menghina institusi TNI.

Aksi Kamisan pada 28 Februari silam menyoroti rencana pemerintah untuk menempatkan TNI pada kementerian sipil. Bagi Robet, "menempatkan TNI di kementerian sipil artinya menempatkan TNI di luar fungsi pertahanan yang akan mengganggu profesionalitas TNI seperti telah ditunjukkan di Orde Baru", seperti dinyatakan dalam rilis pers Amnesty International Indonesia.

Baca juga: Mahkamah HAM Eropa: Pelecehan Agama Bukan Kebebasan Berbicara

Dukungan penuh dari dunia maya

Peristiwa penangkapan Robertus Robet ini pun memenuhi lini masa jagat maya Indonesia, Kamis (07/03). Hingga berita ini diturunkan, tagar #BebaskanRobet bertengger di trending topic Indonesia di Twitter dengan lebih dari 8800 cuitan.

Berbagai cuitan dukungan untuk Robet disampaikan oleh netizen dari berbagai kalangan.

Allan Nair, jurnalis investigatif AS, mencuit "Sejalan dengan upaya tentara yang sedang berlangsung untuk mengambil kembali kendali di Indonesia, seorang akademisi terkemuka telah ditangkap karena menyanyikan lagu kebebasan yang mengolok-olok mereka"

Dave McRae, pakar Indonesia di Institut Asia, Universitas Melbourne, Australia juga menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan Robet dan mendukung sepenuhnya upaya pembebasannya.

Berbagai aktivis dan organisasi HAM juga menyerukan pembebasan Robet dengan turut serta membagikan tautan petisi "Tolak Penangkapan Robertus Robet" di laman change.org.

Hingga berita ini diturunkan, 1836 orang sudah menandatangani petisi tersebut, dari target 2500 tanda tangan.

Petisi yang dimulai oleh Terry Sutansyah itu mendesak Kapolri untuk "bebaskan Robertus Robet tanpa syarat sebab itu semua merupakan bagian dari hak atas kebebasan berpendapat yang tidak boleh dibungkam."

Amnesty International Indonesia menyatakan masih menunggu kepastian apakah Robet akan dilepas atau ditahan. "Kita masih menunggu kepastian apakah setelah 1×24 jam jangka waktu penangkapan akan dilepas atau ditahan," kata Arif Maulana saat dihubungi DW.

Kepolisian hari Kamis (7/3) mengatakan pemeriksaan Robertus Robet sudah selesai dan dia sudah dipulangkan. Kompas Online melaporkan Robertus Robet terlihat keluar dari Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.25 WIB, didampingi tim kuasa hukumnya beserta Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Robertus sempat memberikan keterangan kepada wartawan dan meminta maaf atas orasinya yang dinilai polisi menghina institusi TNI.

na/hp (dari berbagai sumber)

Tanpa Sensor: Perempuan Muslim Berbicara Soal HAM

Mendambakan Kebebasan di Mesir

Buku itu diawali dengan penuturan dokter perempuan asal Mesir Nawal El Saadawi, yang juga penulis dan aktivis hak perempuan. Es Saadai menjelaskan, mengapa perempuan di Timur Tengah belum berhasil dalam perjuangan mereka: "Dalam sistem patriarkal, imperial dan militer, perempuan tidak bisa bebas. Kami dikekang oleh kekuasaan bukan keadilan, oleh demokrasi palsu, bukan kebebasan."

Tanpa Sensor: Perempuan Muslim Berbicara Soal HAM

Psikolog Asal Suriah dalam Pengasingan

Pakar psikologi Rafah Nached ditangkap September 2011 di Damaskus, ketika ia ingin membantu demonstran anti Assad yang menderita trauma. Dua bulan kemudian ia dibebaskan. Ia kemudian tinggal di Paris dalam pengasingan. "Masyarakat Arab menolak perubahan, karena siapapun yang tidak sepaham dengan masa, dianggap ateis dan tidak normal", kata Rafah Nached dalam buku yang ditulis Huitfeldts.

Tanpa Sensor: Perempuan Muslim Berbicara Soal HAM

Demokrasi Adalah Kehendak Rakyat

Shirin Ebadi adalah pengacara asal Iran, yang berjuang bagi hak-hak perempuan, anak-anak dan pengungsi. Akibatnya, pemerintah dan polisi di Iran mengancam Ebadi. 2003 ia mendapat Nobel Perdamaian. "Bagi demokrasi tidak ada Barat dan Timur. Demokrasi adalah kehendak rakyat. Jadi saya tidak mengakui ide adanya model demokrasi yang berbeda-beda," katanya.

Tanpa Sensor: Perempuan Muslim Berbicara Soal HAM

Perdamaian antara Israel dan Palestina

"Pendudukan adalah sifat pria, terutama pendudukan militer. Konflik antara Israel dan Palestina diakibatkan manusia, dan kita sebagai perempuan harus mengakhiri konflik itu," demikian dikatakan anggota parlemen Palestina, Hanan Ashrawi, yang juga aktivis dan ilmuwan. Ashrawi memberikan sumbangan penting bagi perdamaian Israel-Palestina.

Tanpa Sensor: Perempuan Muslim Berbicara Soal HAM

Rasa Takut Pria terhadap Perempuan di Yaman

Amal Basha adalah feminis asal Yaman. Dalam indeks PBB tentang kesetaraan antara perempuan dan pria, negaranya ada di posisi bawah. Hak perempuan Yaman di bidang ekonomi, sosial dan budaya dibatasi hukum Shariah. Penyebabnya? "Pria takut kepada perempuan, karena perempuan adalah suara kebebasan. Perempuan tidak tertarik untuk berperang, karena perempuan bukan pedagang senjata," kata Amal Basha.

Tanpa Sensor: Perempuan Muslim Berbicara Soal HAM

Pembunuhan Kehormatan di Yordania

Di Yordania, aktivis HAM dan feminis serta wartawan penyelidik Rana Husseini menulis tentang kekerasan terhadap perempuan. "Masyarakat Yordania menyalahkan perempuan untuk segalanya. Membiarkan diri diperkosa dan dilecehkan, karena lahirkan anak, karena seks yang tak memuaskan, juga kalau suami tidak setia. Daftarnya masih panjang lagi." Itu penjelasannya bagi pembunuhan dengan alasan kehormatan.

Tanpa Sensor: Perempuan Muslim Berbicara Soal HAM

Secercah Harapan di Libya?

Untuk mengakhiri perang saudara yang terus berlangsung di Libya, pria dan perempuan harus mengubah sikap, demikian pendapat Hajer Sharief, staf PBB asal Libya. "Kalau orang menengok ke rumah-rumah, orang bisa melihat para ibu, yang mengirim putra mereka ke medan perang. Walaupun ibu itu sendiri tidak mengangkat senjata, mereka ikut mendorong spiral kekerasan di Libya." Penulis: Jan Tomes (ml/hp)

Ikuti kami