Apakah Ada Perubahan Kuba untuk Masalah HAM?

Pemerintah di Havana membebaskan 52 tahanan politik dari penjara Kuba, tapi sekaligus mendepaknya ke Spanyol. Demikian cara rezim mengatasi pihak oposisi. Namun Havanna tidak kelihatan bersedia mereformasi politik hak asasi manusia atau menjamin keamanan atau kebebasan para pembangkang.

Begitu pula perkiraan kelompok tahanan pertama yang dibebaskan, setelah tiba di Madrid. Itu adalah aksi kebingungan pemerintah yang terdesak untuk mendapat kredit dengan segala cara, demikian pesan tertulis para tahanan yang dibebaskan kepada menteri luar negeri Uni Eropa. Dengan demikian mereka mengaitkan pesan itu dengan permintaan agar tidak mengubah sikap keras Uni Eropa terhadap Kuba.

Günther Maihold, wakil pimpinan Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Politik juga merasa skeptis:

„Selama ini tidak ada petunjuk adanya penataan baru politik Kuba, baik dalam hal hak asasi manusia maupun kebebasan berpolitik atau pembaharuan ekonomi. Bagi saya tampaknya kepentingan Kuba pertama-tama adalah mengurangi nama cemarnya dalam politik internasional dan memperbaiki citra buruknya dalam hal hak asasi manusia. Dimana sampai terjadi kasus kematian dalam aksi mogok makan."

Demikian disampaikan Maihold dalam wawancara dengan Deutsche Welle. Pembebasan suksesif 52 tahanan dari keseluruhan 75 oposisi yang ditangkap awal tahun 2003 dan dijatuhi hukuman penjara, berasal dari upaya intensif gereja Katolik di Kuba. Sebagai syarat pembebasan, Havanna meminta para tahanan itu mengasingkan diri ke Spanyol. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan tujuh pembangkang, yang sejauh ini menolak untuk menukar status tahanannya di Kuba dengan pengasingan di Spanyol.

Sedikitnya 167 tahanan politik saat ini meringkuk di penjara-penjara Kuba. Demikian menurut keterangan Komisi Kuba untuk Hak Asasi Manusia. Meski demikian Organisasi HAM internasional memperkirakan jumlahnya jauh di atas itu, karena Kuba tidak mengijinkan adanya inspeksi PBB dan pengamat khusus PBB untuk pelanggaran hak asasi manusia.

Penulis dan jurnalis asal Kuba yang hidup di Berlin, Amir Valle masih ingat bahwa rezim Kuba dalam 50 tahun terakhir selalu mempergunakan pembebasan tahanan untuk melonggarkan secara sementara tekanan internasional.

„Saat kunjungan mendiang Paus Yohanes Paulus ke-2 di Kuba, 80 tahanan dibebaskan. Kala itu Kuba benar-benar diisolir dari dunia luar. Hal yang sama terjadi pada masa jabatan Jimmy Carter dan Perdana Menteri Spanyol Felipe Gonzalez. Selalu bila pemerintah Kuba ingin meyakinkan dunia bahwa negara itu akan mengubah haluan, mereka membebaskan sekelompok tahanan. Itu bukan hal baru dan tidak seorangpun boleh percaya bahwa hal itu berarti perubahan yang baik. Hal itu cenderung sama seperti sebelumnya."

Amir Valle termasuk salah seorang penulis muda terkenal Kuba untuk cerita naratif . Sejak bukunya mengenai Fidel Castro dilarang, secara diam-diam karyanya menjadi „bestseller“. Valle yakin, Havana tidak akan patuh pada tekanan dari luar. Tapi menurut Valle, ada tekanan lainnya yang menyudutkan rezim di Havanna. Akibat krisis situasi ekonomi, hal terburuk bagi Kuba adalah tidak lagi dapat mengandalkan minyak bumi dari Venezuela dan dukungan sejumlah negara Amerika Latin.

Tahun 1992, pada masa yang disebut periode khusus setelah kasus blok sosialistis, Kuba adalah negara termiskin ke-7 di Amerika Latin. Data aktual menyebutkan, dalam hal kemiskinan hanya tinggal negara-negara seperti Haiti dan Bolivia yang dapat menyaingi Kuba. Tiga tahun setelah naiknya Raul Castro, Kuba adalah salah satu negara termiskin Amerika Latin, berbeda dengan saat kemenangan kelompok revolusioner (red. 1959). Menurut Valle dulu di banyak bidang, Kuba adalah salah satu negara paling berkembang di Amerika Latin dan dunia.

Meskipun demikian pemerintah Spanyol mengandalkan politik perubahan melalui pendekatan. Sementara kepemimpinannya di Dewan Eropa enam bulan pertama tahun 2010, Spanyol aktif untuk mengubah posisi bersama Uni Eropa terhadap Kuba, sehingga memungkinkan pertukaran ekonomi dan kerjasama dengan Kuba.

Karena tidak dapat meyakinkan mitra-mitra Eropanya, Menteri Luar Negeri Spanyol Miguel Moratinos menunda keputusan untuk menyikapi Kuba hingga September mendatang.

Penulis Amir Valle mengharap agar Uni Eropa tetap mengingatkan Kuba akan kewajibannya, yakni memperhatikan hak-hak dasar warganya.

"Misalnya agar warga Kuba memiliki hak untuk mendirikan perusahaan ekonomi swasta pribadi dan bebas keluar masuk Kuba, tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu. Selain itu undang-undang nomor 88 yang ketat harus dihapus. Menurut undang-undang yang juga disebut undang-undang mutlak itu, warga dapat dijatuhi hukuman penjara 30 tahun jika ia mengkritik rezim."

Peraturan-peraturan lainnya dalam kitab undang-undang hukum Kuba juga mengijinkan pemerintah menangkap setiap orang, yang memang tidak melakukan kejahatan tapi diduga akan melakukannya di masa depan. Dan tidak hanya itu, dikatakan Valle lebih lanjut

„Salah satu kejahatan terbesar hak asasi manusia di Kuba adalah peluang naiknya prestasi di kalangan masyarakat, mutlak dikaitkan dengan kesetiaan terhadap Partai Komunis Kuba. Itu melanggar semua pandangan Undang-Undang yang tercantum dalam Piagam Hak Asasi Manusia Internasional."

Eva Usi/Dyan Kostermans

Editor: Christa Saloh