Arroyo Jamin Keamanan ASEAN Summit

Pertemuan para pimpinan negara yang tergabung dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN di Cebu, Filipina pekan ini, dihantui ancaman terror. Namun Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo meyakinkan bahwa Filipina sudah mempersiapkan pengamanan khusus untuk mencegah serangan teror. Apalagi pertemuan kali ini diharapkan menghasilkan deklarasi perang terhadap terorisme. Staf bagian politik Kedutaan Besar Indonesia untuk Filipina, Zakaria, yang saat ini berada di Cebu.

Zakaria: „Akan dideklarasikan semacam deklarasi counter terrorism, yang tidak akan menjadi duplikasi dari yang sudah ada. Jadi ini akan melengkapi deklarasi-deklarasi yang sudah ada.“

Pertemuan ASEAN di Cebu ini sempat diundur dari sedianya Desember lalu, gara-gara angin taufan. Selain adanya nasehat perjalanan dari berapa negara mengenai kondisi keamanan yang tak menentu di Filipina. Kanada, Inggris dan Australia bahkan mengeluarkan peringatan perjalanan. Zakaria, staf politik KBRI mengungkapkan, saat ini di Cebu persiapan keamanan lebih ditingkatkan dengan adanya bantuan keamanan dari negara-negara lain. Sementara cuaca di Cebu dalam kondisi stabil.

Zakaria: „Karena ini kepala negara yang datang ya pengamanan khusus. Sekarng memang belum kelihatan tapi mungkin dalam 1 atau 2 hari lagi. Pemerintah Filipina juga minta bantuan dari Australia dan New Zealand.“

Sementara itu kalangan aktivis hak asasi manusia jauh-jauh hari sudah mendesak agar negara-negara di kawasan Asia yang tergabung dalam ASEAN dalam pertemuan ini lebih memperhatikan masalah hak asasi manusia. Direktur LSM Ateneo Filipina Carlos P. Medina mengatakan sudah puluhan tahun ASEAN berdiri, namun hingga kini belum ada badan formal yang menangani masalah HAM di kawasan regional. Padahal begitu banyak kasus pelanggaran HAM terjadi di Asia Tenggara.

Carlos Medina: “Tidak ada mekanisme yang diambil untuk mengatasi situasi ini. Di kawasan lain terdapat mekanisme penyelesaiannya, namun di kawasan Asia Pasifik, kawasan terbesar di dunia, malahan tidak memilikinya. Begitu banyak mekanisme untuk memperhatikan isu-isu ekonomi, namun pada isu hak asasi manusia, sama sekali tak ada mekanismenya. Disinilah dituntut mekanisme tersebut. Saat ini negara-negara ASEAN bersiap mendiskusikan rencana aksi HAM, namun tidak ada bentuk hubungan kerjasama antar pemerintah untuk memperhatikan isu-isu HAM.”

Beberapa pimpinan negara di luar ASEAN juga akan menghadiri pertemuan ASEAN tersebut. Di antaranya menteri luar negeri Timor Leste Jose Luis Guterres yang datang sebagai pengamat. Turut hadir pula para partner dialog ASEAN yaitu Wen Jiabao, perdana menteri Cina, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Australia John Howard. Serta PM India Manmohan Singh, Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun dan PM Selandia Baru Helen Clark.