ASEAN Tuntut Myanmar Bertanggungjawab atas Nasib Rohingya

Rancangan naskah pernyataan akhir dalam KTT ASEAN menuntut militer Myanmar "bertanggungjawab" atas pelanggaran HAM berat terhadap minoritas Rohingnya. Namun tidak jelas apakah rancangan tersebut akan diloloskan.

Negara-negara Asia Tenggara mempertajam tuntutan terkait pembantaian minoritas Rohingya di Myanmar. Menurut rancangan naskah yang disiapkan untuk deklarasi penutup KTT ASEAN di Singapura, semua pihak yang mendalangi kekejaman di negara bagian Rakhine harus "bertanggungjawab" atas kejahatan tersebut.

"Kami mengimbau komisi pencari fakta independen yang dibentuk pemerintah Myanmar agar menjalankan investigasi terhadap tuduhan pelanggaran HAM secara independen dan imparsial, serta membuat mereka yang terlibat bertanggungjawab," begitu bunyi rancangan naskah deklarasi tuan rumah KTT ASEAN.

Baca juga:Tanpa Trump, Rusia dan Cina Berlomba Dominasi KTT ASEAN 

Naskah itu juga menilai bencana kemanusiaan di Rakhine merupakan "hal yang mengkhawatirkan."

Meski demikian naskah yang bocor ke kantor berita Reuters itu masih bisa berubah sebelum ditandatangani ke Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menjelang penutupan konferensi, Kamis (15/11). Pemerintah Singapura sendiri menolak berkomentar terhadap rancangan tersebut.

Di Singapura, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dijadwalkan bertatap muka dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Dia sebelumnya mengatakan telah "kehilangan kepercayaan" terhadap Suu Kyi perihal nasib minoritas Rohingnya.

Warga Rohingya Setahun di Negeri Tak Bertuan

Rohingya tuntut PBB

Lebih dari 15 ribu warga Rohingya turut ambil bagian dalam demonstrasi di tempat pengungsian di Kutupalong, Distrik Cox Bazar, di sebelah selatan Bangladesh (25/08). Mereka menutut "keadilan dari PBB“. Pada sebuah spanduk tertulis: "Tidak terulang lagi: Hari Peringatan Genosida Rohingya, 25 Agustus 2018“.

Warga Rohingya Setahun di Negeri Tak Bertuan

PBB akui genosida

PBB menyebutkan bahwa peristiwa kekerasan yang dialami warga Rohingya di Myanmar sebagai bentuk "pembersihan etnis". Maret lalu, pejabat khusus PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee mengungkapkan tentang adanya "genosida".

Warga Rohingya Setahun di Negeri Tak Bertuan

Ribuan terbunuh

Menurut data yang dirilis "Doctors Without Borders" pada bulan pertama ketika kekerasan merebak, sedikitnya 6.700 warga Rohingya terbunuh. Saat ini ada sekitar 900.000 warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh.

Warga Rohingya Setahun di Negeri Tak Bertuan

Tempat pengungsian terbesar dunia

Selama setahun, para pengungsi Rohingya tidak disebar ke berbagai lokasi di Bangladesh, melainkan hanya menempati lahan seluas 14 kilometer persegi, ini hanya seluas sebuah desa kecil. Tempat itu dikenal saat ini sebagai lokasi pengungsian terbesar di dunia.

Warga Rohingya Setahun di Negeri Tak Bertuan

Hidup di tenda

Ribuan pengungsi di Kutupalong tidak diperbolehkan meninggalkan kamp dengan bebas atau menetap di tempat lain di Bangladesh. Warga Rohingya pun hidup berhimpitan dalam tenda sederhana. Mereka mencoba membangun kembali rumah, lengkap dengan masjid dan toko-toko, di daerah yang mereka namai "tempat tak bertuan".

Warga Rohingya Setahun di Negeri Tak Bertuan

Kembali ke rumah

Mungkinkah kembali? Jawabannya tak mudah, meski Bangladesh dan Myanmar telah melakukan perjanjian repatriasi, implementasinya masih tertunda. Persoalan berikutnya: ke mana mereka harus pergi? Meski demikian warga Rohingnya tetap menyuarakan harapan saat demonstrasi berlangsung: "Kami diusir dari negara kami, dari rumah kami. Kami menginginkan keadilan, kami ingin kembali ke rumah kami."

Selasa (12´/11) Amnesty Intenational mencabut penghargaan Hak Azasi Manusia paling bergengsi terhadap Suu Kyi lantaran dianggap mendiamkan pelanggaran HAM di Rakhine.

Agustus lalu PBB menerbitkan laporan detail mengenai pembantaian dan pemerkosaan masal dengan "niat genosida" yang dilakukan militer Myanmar terhadap minoritas Rohingya. Badan dunia itu menuntut panglima militer dan lima jendral lain diseret ke pengadilan internasional atas dugaan kejahatan perang.

Rancangan pernyataan ASEAN yang disiapkan untuk KTT di Singapura sudah sesuai dengan tuntutan sejumlah negara di Asia Tenggara agar pengungsi Rohingya yang mencari suaka di Bangladesh bisa kembali ke kampung halamannya. Selain itu pemerintah Myanmar juga didesak untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan mendorong proses rekonsiliasi.

Baca juga: "Aku Tinggalkan tubuhku di sana": Kisah Perempuan Rohingya Yang Terlantar

Sejumlah diplomat meyakini Singapura cendrung mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Myanmar. Namun ketika sikap tersebut didukung negara-negara ASEAN bermayoritaskan muslim seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, pemerintah di Yangoon selama ini selalu mendapat dukungan dari jiran terdekat, yakni Laos, Kamboja, Vietnam dan Thailand.

"Kami sudah menegaskan bahwa kami tidak lagi mendukung dia," kata Mahathir tentang Aung San Suu Kyi dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Turki, TRT, bulan lalu. "ASEAN memegang teguh kebijakan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara anggota, tapi ini sudah merupakan ketidakadilan yang sangat besar," imbuhnya lagi.

rzn/ap (rtr)

Live
00:55 menit
Dunia | 05.02.2018

Krisis Rohingya Bisa Meluas Jadi Konflik Keamanan Regional

Ikuti kami