Bagaimana Nasib Tahanan Politik di Era Jokowi?

Presiden Joko Widodo sejak awal berjanji memulangkan semua tahanan politik yang didakwa lewat pasal makar. Tapi hingga kini masih banyak tapol yang dibui, termasuk Fredy Akihary yang menutup usia di penjara.

Hanya tujuh bulan setelah dilantik Presiden Joko Widodo bergegas menyambangi Lembaga Permasyarakatan Abepura di Papua buat memberikan grasi bagi lima tahanan politik dan menggariskan arah kebijakan pemerintah untuk sisa masa jabatannya.

"Ini adalah langkah awal. Sesudah ini akan diupayakan pembebasan para tahanan lain di daerah lain juga," kata dia kepada BBC Indonesia saat itu.

Kejadian pada 2015 itu kembali terngiang menyusul kematian Fredy Akihary, tokoh kelompok pemberontak Republik Maluku Selatan, yang meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Senin (18/6), ketika masih berstatus tahanan. Ia divonis penjara selama 15 tahun pada 2004 silam lantaran ikut serta dalam upacara bendera untuk memperingati 54 tahun berdirinya RMS.

"Sudah setahun ini dia diberitahukan akan bebas," kata pegiat HAM Andreas Harsono yang sempat menemui almarhum. "Seharusnya dia dibebaskan karena sudah menjalani dua pertiga masa hukuman dengan kelakuan baik," imbuhnya kepada DW. Namun apa lacur, Fredy meninggal dunia di penjara.

Heroisme Baret Merah

Tidak ada kekuatan tempur lain milik TNI yang memancing imajinasi heroik sekental Kopassus. Sejak didirikan pada 16 April 1952 buat menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan, satuan elit Angkatan Darat ini sudah berulangkali terlibat dalam operasi mengamankan NKRI.

Kecil dan Mematikan

Dalam strukturnya yang unik, Kopassus selalu beroperasi dalam satuan kecil dengan mengandalkan serangan cepat dan mematikan. Pasukan elit ini biasanya melakukan tugas penyusupan, pengintaian, penyerbuan, anti terorisme dan berbagai jenis perang non konvensional lain. Untuk itu setiap prajurit Kopassus dibekali kemampuan tempur yang tinggi.

Mendunia Lewat Woyla

Nama Kopassus pertamakali dikenal oleh dunia internasional setelah sukses membebaskan 57 sandera dalam drama pembajakan pesawat Garuda 206 oleh kelompok ekstremis Islam, Komando Jihad, tahun 1981. Sejak saat itu Kopassus sering dilibatkan dalam operasi anti terorisme di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu pasukan elit paling mumpuni di dunia.

Terjun Saat Bencana

Segudang prestasi Kopassus membuat prajurit elit Indonesia itu banyak dilirik negeri jiran untuk mengikuti latihan bersama, di antaranya Myanmar, Brunei dan Filipina. Tapi tidak selamanya Kopassus cuma diterjunkan dalam misi rahasia. Tidak jarang Kopassus ikut membantu penanggulangan bencana alam di Indonesia, seperti banjir, gempa bumi atau bahkan kebakaran hutan.

Nila di Tanah Seroja

Namun begitu Kopassus bukan tanpa dosa. Selama gejolak di Timor Leste misalnya, pasukan elit TNI ini sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat. Tahun 1975 lima wartawan Australia diduga tewas ditembak prajurit Kopassus di kota Balibo, Timor Leste. Kasus yang kemudian dikenal dengan sebutan Balibo Five itu kemudian diseret ke ranah hukum dan masih belum menemukan kejelasan hingga kini.

Pengawal Tahta Penguasa

Jelang runtuhnya ejim Orde Baru, Kopassus mulai terseret arus politik dan perlahan berubah dari alat negara menjadi abdi penguasa. Pasukan elit yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto ini antara lain dituding menculik belasan mahasiswa dan menyulut kerusuhan massal pada bulan Mei 1998.

Serambi Berdarah

Diperkirakan lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur mengalami perkosaan dan hingga 12.000 orang tewas selama operasi militer TNI di Aceh antara 1990-1998. Sebagaimana lazimnya, prajurit Kopassus berada di garda terdepan dalam perang melawan Gerakan Aceh Merdeka itu. Sayangnya hingga kini belum ada kelanjutan hukum mengenai kasus pelanggaran HAM di Aceh.

Neraka di Papua

Papua adalah kasus lain yang menyeret Kopasus dalam jerat HAM. Berbagai kasus pembunuhan aktivis lokal dialamatkan pada prajurit baret merah, termasuk diantaranya pembunuhan terhadap Theys Eluay, mantan ketua Presidium Dewan Papua. Tahun 2009 silam organisasi HAM, Human Rights Watch, menerbitkan laporan yang berisikan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil oleh Kopassus.

Saat ini Indonesia masih memiliki sekitar 29 tahanan politik, tiga orang tercatat mendekam di penjara Porong, Sidoarjo, enam tapol di Nusakambangan, 10 orang dipenjara di Papua dan 10 lainnya di Ambon. "Mereka semua tidak terlibat kekerasan," kata Andreas. "Mereka hanya menari atau menaikkan bendera. Mereka tidak membawa senjata, tidak mengebom atau memukul orang. Mereka hanya melakukan protes menyuarakan aspirasi politik dengan cara damai."

Pemerintah biasanya menggunakan "pasal makar," yakni Pasal 106 dan 110 KUHP buat memenjarakan aktivis separatisme, meski hanya melakukan aksi demonstrasi secara damai. Banyak yang dipidana karena mengibarkan bendera atau simbol-simbol lainya.

Salah satu kendala kebijakan lunak Presiden Jokowi adalah minimnya dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini satu-satunya jalan bagi presiden buat memulangkan semua tahanan politik adalah dengan memberikan remisi atau grasi yang menyaratkan terpidana mengakui kesalahannya. Namun ini menjadi pokok permasalahan, kata Andreas.

"Karena mereka tidak merasa bersalah dan mereka bukan orang berada. Satu-satunya yang mereka punya adalah harga diri," ujarnya. Kebanyakan tahanan politik menginginkan agar pemerintah memberikan amnesti atau abolisi yang membebaskan terpidana dari semua bentuk kesalahan. Namun hanya DPR yang berhak memberikan pengampunan tersebut.

Sosial

Kurang gizi dan campak

Wabah campak dan kekurangan gizi, serta terjadi di Kabupaten Asmat, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan lainnya. Sudah sekitar 100 orang terutama balita meninggal dunia akibat komplikasi ini.

Sosial

Penanganan lintas sektor

Menindaklanjuti bencana rawan pangan dan kejadian luar biasa campak di Papua, pemerintah mengirimkan bantuan lintas sektor. Pangan dan relawan diterjunkan.

Sosial

Akses dalam menjangkau lokasi bencana terbatas

Lokasi wilayah yang sukar diakses menyulitkan penyaluran bantuan. Posko bantuan dipusatkan di ibukota Kabupaten Asmat, Agats. bantuan berupa makanan dan obat-obatan juga dikirim dengan menggunakan perahu ke desa-desa terpencil.

Sosial

Fasilitas medispun terbatas

Foto yang diambil pada bulan Januari 2018 ini menunjukkan seorang dokter di dinas militer tengah menangani pasien, seorang balita di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan.

Sosial

Beberapa kali tertimpa tragedi kemanusiaan

Masalah malnutrisi bukan pertama kalinya terjadi di Bumi Cendrawasih ini. Sebelumnya juga terjadi berkali-kali bencana kelaparan di Papua. (ap/ml)

Perkaranya "DPR tidak menjawab permintaan presiden, dari bulan Mei 2015 sampai sekarang," katanya. "Sehingga opsi yang dimiliki cuma pengurangan masa hukuman."

Hal ini pernah dirangkum organisasi HAM, Human Rights Watch, dalam kritiknya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia di Papua. Menurut organisasi yang bermarkas di New York tersebut, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan terhadap simpatisan Papua Merdeka menciptakan serangkaian kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Presiden Jokowi tidak berdiam diri. Pada 2016 silam dia membentuk tim terpadu untuk menangani dugaan lebih dari selusin pelanggaran hak asasi manusia paling serius di Papua. Namun HRW mengeluhkan tim tersebut tidak diberikan "kekuasaan dan pendanaan memadai" untuk bisa bekerja secara layak. 

Sempat diperpanjang masa tugasnya apda 2017 silam oleh Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan, Wiranto, kini tim tersebut tidak lagi terdengar sepak terjangnya. Andreas pun mendesak pemerintah melanjutkan kebijakan dialog di Papua dan mulai menanggalkan pendekatan keamanan lewat TNI dan Polri. Menurutnya kebijakan selama ini hanya memperparah situasi.

"Sebagai masyarakat dan sebagai sebuah kebudayaan, Papua sedang sekarat," kata dia.

Sosial

Delapan Kali di Papua

Selama lima jam Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo menumpang pesawat kepresidenan ke Papua. Ini adalah kali ke-delapan presiden mengunjungi provinsi di ufuk timur Indonesia itu sejak dilantik Oktober 2014 silam.

Sosial

Sertifikat Tanda Kemakmuran

Dalam kunjungannya kali ini presiden mendapat agenda ketat. Setibanya di Jayapura, Jokowi dijadwalkan menyerahkan 3.331 sertifikat hak atas tanah kepada penduduk setempat. Ia berpesan agar penduduk menyimpan dokumen penting tersebut dengan aman. "Dimasukkan ke plastik, difotokopi, jadi kalau hilang ngurus-nya lebih gampang," ujar Presiden.

Sosial

Kepemilikan Permudah Pinjaman

Penyerahan sertifikat tanah dinilai penting sebagai pondasi kemakmuran. Kini penduduk bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk menambah pinjaman usaha. "Tapi hati-hati untuk agunan ke bank tolong dihitung, dikalkulasi bisa mencicil, bisa mengembalikan ndak setiap bulan? Kalau ndak, jangan," ucap Presiden.

Sosial

Sertifikat Kurangi Konflik Tanah

Tahun 2017 silam pemerintah membagi-bagikan 70.000 sertifikat kepada penduduk Papua. Tahun ini Badan Pertanahan Nasional menargetkan penyerahan 20.000 sertifikat tanah tambahan.

Sosial

Rombongan Menteri di Jayapura

Selain presiden dan ibu negara, rombongan kenegaraan ini juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Seketaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Sosial

Blusukan Infrastruktur

Selain bertemu penduduk, rombongan presiden juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah proyek infrastruktur vital, antara lain Pasar Mama Mama yang khusus dibangun buat kaum perempuan dan jembatan Holtekamp di atas Teluk Youtefa.

Sosial

Jembatan Memangkas Jarak

Jembatan sepanjang 732 meter ini menghubungkan Jayapura dengan Muara Tami. Keberadaan jembatan di atas Teluk Youtefa memangkas waktu perjalanan dari yang semula 2.5 jam menjadi hanya satu jam saja.

rzn/yf (HRW, Kompas, CNN Indonesia, SuaraPapua, Jubi)