Bagaimana Politik Luar Negeri Jerman di Bawah Hitam-Kuning?

"Dalam politik luar negeri persoalannya bukan hanya kontinuitas, melainkan juga membuka babak baru,“ dikatakan menteri luar negeri baru Guido Westerwelle yang berasal dari Partai Demokrat Liberal FDP, di saat memaparkan kesepakatan koalisi. Jika dicermati, titik berat dalam politik luar negeri, tetap menyangkut kontinuitas. Pilar utamanya tetap stabil seperti sebelumnya. Bagi Jerman, Uni Eropa dan NATO merupakan mitra paling penting. Sementara hubungan erat dengan Amerika Serikat, sekaligus kerjasama yang baik dengan Rusia mutlak diperlukan. Kesepakatan koalisi itu juga menggarisbawahi hubungan khusus antara Jerman dengan Israel, serta menekankan harapan terciptanya solusi dua negara.

Pemerintah baru Jerman akan melanjutkan perundingan atom dengan Iran, namun jika terpaksa dapat ikut serta menjatuhkan sanksi berat terhadap Teheran. Menyangkut keanggotaan Turki dalam Uni Eropa disebutkan tidak ada otomatisme. Sedangkan dialog negara hukum dengan Cina, akan dilanjutkan. Pemerintah baru Jerman juga akan terus melanjutkan usahanya untuk reformasi dan perluasan Dewan Keamanan PBB. Sasarannya adalah sebuah kursi bersama untuk Eropa serta keanggotaan tetap Jerman.

Sementara dalam tema politik keamanan, FDP terutama juga hendak menekankan aksen baru dalam kesepakatan koalisi. “Kami menghendaki, bom atom terakhir yang masih ditempatkan di Jerman, segera ditarik. Untuk itu akan dilakukan perundingannya dengan mitra kita,“ ungkap Westerwelle.

Yang dimaksudkan adalah sekitar 20 bom atom milik AS, yang masih ditempatkan di markas angkatan bersenjata Jerman di kawasan Eifel. Dengan itu Westerwelle hendak memanfaatkan politik perlucutan senjata atom dari Presiden AS Barack Obama. Selain itu FDP hendak mengurangi secara bertahap dan mengakhiri keikutsertaan angkatan laut Jerman dalam misi UNIFIL di Libanon. Fraksi FDP di parlemen, selama ini menentang pengiriman pasukan Jerman ke Timur Tengah dan juga menentang mandatnya dalam UNIFIL. Para pakar keamanan sejak awal mempersoalkan efektivitas misi PBB di Libanon itu.

Akan tetapi kesepakatan koalisi tidak menawarkan hal baru dalam tema penugasan Bundeswehr di Afghanistan. Pemerintahan baru Hitam-Kuning akan melanjutkan penugasan tentara Jerman di Afghanistan dalam motto jejaring keamanan. Dalam kesepakatan koalisi itu tidak disinggung rencana penarikan pasukan Jerman dari Afghanistan, baik dalam jangka pendek, menengah atau juga jangka panjang. Apakah strategi pasukan NATO, ISAF, yang dijalankan selama ini cocok untuk tantangan masa depan di Afghanistan, akan diserahkan kepada keputusan sebuah konferensi internasional. Utusan khusus Jerman untuk Afghanistan yang baru diangkat, akan ikut serta dalam konferensi ini sebagai perwakilan Jerman, yang akan menyelaraskan keputusan dengan mitra dalam aliansi pertahanan tersebut.

Nina Werkhäuser/Agus Setiawan

Editor: Yuniman Farid