Baju Merah Setujui Usulan Pemilu

Penyelesaian damai tampaknya kini semakin nyata dalam krisis politik di Thailand. Setelah tujuh pekan pendudukan kawasan pusat ibukota Bangkok oleh kelompok oposisi Baju Merah, setelah jatuhnya 27 korban jiwa dan bentrokan kekerasan berdarah. Menanggapi usulan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva yang tak diduga sebelumnya untuk menggelar pemilihan umum pada tanggal 14 November mendatang, pihak oposisi kini mulai melonggarkan perlawanannya. "Kami sepakat untuk ambil bagian dalam proses rekonsiliasi yang ditawarkan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva", ujar Veera Musikapon, seorang pemimpin Baju Merah setelah perundingan yang cukup lama Selasa petang waktu setempat (04/05): „Kami bersedia ambil bagian dalam proses rekonsiliasi. Kami ingin mencegah meningkatnya jumlah korban dan semakin banyaknya pertumpahan darah."

"Tetapi kelompok baju merah menuntut bahwa Abhisit menetapkan jadwal pasti bagi pembubaran parlemen dan mengeluarkan pernyataan yang mengikat", tambah pemimpin oposisi lainnya Nattawut Saikeau: „Hasil perembukan kami adalah bahwa kami menuntut jadwal yang jelas dari pemerintah. Waktu yang pasti, terutama bagi pembubaran parlemen. Bila pemerintahan telah mengakhiri perundingannya mengenai tema itu, maka kami akan melanjutkan perembukan kami."

Oposisi: Pengosongan kawasan bisnis setelah pembubaran parlemen

Menurut kalangan pimpinan Baju Merah, sampai saat yang disebutkan tadi, gerakan oposisi akan melanjutkan aksi protesnya di pusat kota Bangkok. Jadwal pembongkaran barikade dan pengosongan kawasan yang diduduki ribuan demonstran di antara kawasan pertokoan Rajprasong dan kawasan perbankan Silom, baru akan ditetapkan secara pasti jika parlemen telah dibubarkan.

Senin malam lalu (03/05) Perdana Menteri Thailand Abhisit mengusulkan agar pemilihan umum digelar tanggal 14 November. Tawaran itu hanya menjawab sebagian dari sederetan tuntutan yang diajukan oposisi kepada pemerintah. Hingga saat ini kelompok Baju Merah menuntut pengunduran diri segera Perdana Menteri Abhisit, pembubaran parlemen dan pelaksanaan pemilu dalam waktu tiga bulan ke depan yang jadwalnya ditentukan oleh Komisi Pemilu Thailand. Selain itu oposisi menuduh pemerintah, bertindak untuk kepentingan kelompok elit.

Komisi Pemilu nyatakan sudah siap

Menurut harian "Bangkok Post", seorang anggota Komisi Pemilu Praphan Naikowit mendesak untuk secepatnya bertindak. Perdana menteri sebaiknya sekarang secepatnya melakukan pembicaraan dengan semua partai. Jika pemilu digelar bulan November, parlemen harus dibubarkan selambatnya akhir September depan, ujar Praphan. Selanjutnya ia mengatakan, Komisi Pemilu sudah siap dan mereka dapat segera mulai mengorganisir pemilihan umum baru.

Jadwal pembubaran parlemen dan jadwal pemilihan umum memiliki arti sangat penting. Menurut keterangan para pakar, pemerintah berupaya untuk tetap berkuasa hingga bulan September sedangkan oposisi menghendaki telah meraih kekuasaan pada waktu itu. Pada bulan September akan diputuskan antara lain mengenai reformasi militer yang sangat kuat dan juga mengenai anggaran belanja negara. Bila kelompok Baju Merah hingga saat itu sudah berada dalam pemerintahan, para pengamat memperkirakan akan terjadi pembersihan besar-besaran, termasuk penggeseran jenderal-jenderal yang setia kepada Raja. Ini adalah skenario yang sangat menakutkan bagi kelompok elit di negeri gajah putih tsb.

Sementara itu, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang berada di pengasingan, mengatakan kepada pendukungnya yaitu wakil-wakil Partai Puea Thai di parlemen, bahwa "rekonsiliasi baik bagi semua pihak". Thaksin yang didukung oleh kelompok Baju Merah menambahkan, hari Rabu ini (05/05)adalah hari peringatan naik tahta Raja Thailand, karena itu cocok untuk melakukan "hal-hal yang baik." Thaksin digulingkan dalam sebuah kudeta militer tahun 2006.

Udo Schmidt/Christa Saloh

Editor: Agus Setiawan