Barat Didesak Cabut Sanksi terhadap Myanmar
17 Januari 2011
Dibebaskannya tokoh opisisi dan penerima hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi setelaj 15 tahun menjalani tahanan rumah mendapat sambutan yang baik dari dunia internasional. Tetapi itu semua belum cukup. Pertemuan negara negara ASEAN tingkat menteri luar negeri sepakat bahwa perlu adanya penghapusan sanksi terhadap Myanmar. Hal ini dianggap penting karena dapat mendorong pembangunan di negara itu.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan, diperlukan adanya rekonsiliasi dan dialog dengan Aung San Suu Kyi juga dengan berbagai partai politik di Myanmar sehingga mereka dapat menjadi bagian dalam perbuhan di Myanmar. Negara-negara ASEAN mendorong diadakannya dialog yang terbuka dan kondusif di Myanmar.
Myanmar, yang berada di bawah cengkraman militer sejak tahun 1962, dikenakan berbagai sanksi dan boykot dari negara-negara barat karena mengabaikan hak asasi manusia. Pertemuan ASEAN tingkat menteri luar negeri tersebut juga melanjutkan seruan sejumlah kelompok etnis Myanmar. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang meminta dicabutnya berbagai sanksi yang dikenakan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa . Sanksi-sanksi tersebut telah menyebabkan berbagai kesulitan dalam perdagangan, ivestasi dan teknologi modern dalam pembangunan di wilayah wilayah etnis.
Miranti Hirschmann
Editor: Hendra Pasuhuk