Cina Berencana Hapus Praktik Kerja Paksa

Sejak dekade 50-an Cina menjalankan praktik hukuman kerja paksa untuk menyingkirkan pelaku kriminal hingga musuh-musuh politik Beijing. Sistem yang dikenal dengan sebutan Laogai itu dapat menjerat pelaku hingga empat tahun penjara tanpa pengadilan.

Hukuman tersebut selama ini kerap mengundang kritik dari negara-negara barat. Kendati demikian, upaya reformasi yang dibawa ke Kongres Rakyat Nasional sejak 2005 berakhir tanpa hasil kongkrit.

Senin (7/1) lalu Ketua Komisi Politik dan Hukum di Partai Komunis, Meng Jianzhu, secara mengejutkan mengklaim akan menghapus praktik kerja paksa tahun ini. Terobosan tersebut akan dibahas pada Kongres Nasional Maret mendatang.

Pernyataan tersebut dikutip oleh stasiun televisi pemerintah Cina di dalam salah satu laporannya. Anehnya, laporan tersebut tidak bisa diakses beberapa jam kemudian. Kantor Berita Xinhua sebaliknya mempublikasikan pernyataan yang sedikit dimodifikasi, yakni " mendorong reformasi resosialisasi melalui kamp kerja paksa."

"Isyarat positif"

Seorang ahli hukum ternama Cina, Zhang Sizhi menilai kabar tersebut sebagai "isyarat positif". Zhang merupakan salah seorang korban sistem Laogai dan pernah menghabiskan 15 tahun di sebuah kamp kerja paksa di era Mao.

"Kritik diri, bahwa Partai Komunis sering mencampuri urusan lembaga yudisial dan pernyataan soal penghapusan praktik kerja paksa, memperjelas betapa pemimpin partai dan negara setidaknya melihat serius masalah ini," kata Zhang kepada DW. Kini tinggal menunggu tindakan kongkrit dari Politbiro.

Aktivis HAM Cina Ye Jinghuan juga menyambut rencana penghapusan hukuman kerja paksa oleh pemerintah. Menurutnya perkembangan itu adalah berkat kerja keras para aktivis dan korban sistem Laogai. 2007 lalu sekitar 69 pengacara, ahli tata negara dan tokoh-tokoh hukum Cina mendesak penghapusan jenis hukuman kerja paksa. "Reformasi politik besar berawal dari langkah kecil," kata Ye kepada DW.

Sejauh ini belum jelas seperti apa bentuk reformasi sistem kerja paksa yang dimaksud Partai Komunis. Fungsionaris Partai yang bertanggungjawab atas masalah hukum, Meng Jianzhu juga tidak menjelaskan, apakah praktik tersebut akan sepenuhnya dihapus atau cuma sebagian, kata Ahli Hukum Teng Biao.

400.000 Hingga Tiga Juta Tahanan

Selain itu penghapusan praktik kerja paksa tidak serta merta memperbaiki status hukum warga. Selain Laogai, pemerintah Cina masih memiliki sejumlah instrumen hukum lainnya untuk menyingkirkan musuh politik tanpa pengadilan, seperti tahanan rumah atau tahanan Psikiater.

Untuk delik prostitusi, obat-obatan terlarang dan jenis tindak kriminal ringan lain, pemerintah Cina dapat menjatuhkan hukuman kerja paksa tanpa pengadilan. 1982 sistem yang sudah dipraktikan sejak 1957 itu dilegalkan dalam konstitusi.

Sejauh ini tidak ada angka statistik resmi soal tahanan kamp kerja paksa. 2011 lalu Aktivis HAM Cina memperkirakan jumlahnya mencapai 400.000 orang yang terbagi di lebih dari 300 kamp. Sebagian bahkan menyebut angka tiga juta tahanan di lebih dari 1000 kamp.