Cina Berpotensi Lancarkan Blokade Militer terhadap Taiwan

Alkisah, semua anggota Pasukan Pembebasan Rakyat Cina, PLA, dilarang mengambil cuti selama perayaan tahun baru Imlek pada 10 Februari lalu. Pada enam hari pertama usai pergantian tahun, setidaknya 43 jet tempur dan 29 kapal perang Cina bermanuver di Selat Taiwan, kata Kementerian Pertahanan di Taipeh.

Beijing mengklaim kedaulatan atas Taiwan yang merdeka sejak 1949. Sejak beberapa tahun terakhir, PLA rutin menggelar "patroli kesiapan tempur" dengan mengirimkan jet tempurnya melintasi "perbatasan" tidak resmi antara kedua negara.

Agresi militer Cina menjadi semakin intenstif sejak 2022, setelah kunjungan Ketua Kongres AS Nancy Pelosi ke Taiwan. Beijing mengharamkan kunjungan kenegaraan di Taiwan, atau lawatan pejabat tinggi negara asing. Partai Komunis Cina menganggap kunjungan resmi sama dengan pengakuan terhadap kedaulatan Taipeh.

Sesaat setelah lawatan Pelosi, Cina menggelar latihan militer terbesar di sekitar Taiwan, antara lain dengan ujicoba peluru kendali balistik, manuver jet tempur dan armada kapal perang.

Analis keamanan di Taiwan dan AS sepakat, patroli dan latihan militer oleh PLA akan meningkat di masa depan. Dikhawatirkan, militer Cina kelak akan mengerahkan kekuatannya untuk mengepung dan mengisolasi Taiwan tanpa melancarkan serangan secara langsung.

Dikawal kubu seteru

Januari silam, Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-te memenangkan pemilu kepresidenan dan bakal dilantik pada tanggal 20 Mei mendatang. Lai dikenal sebagai seorang nasionalis garis keras yang tidak jengah menyuarakan kemerdekaan, sebuah pantangan bagi Partai Komunis Cina.

Di sebrang selat Taiwan, Presiden Xi Jinping sudah mencanangkan reunifikasi sebagai harga mati. Su Tzu-yun, peneliti di Institut Pertahanan Nasional dan Riset Keamanan, INDSR, meyakini Beijing melihat Taiwan sebagai batu loncatan untuk berekspansi di kawasan. Lokasi Taiwan di "gugus kepulauan pertama," di manaLaut Cina Selatan berbatasan dengan Samudera Pasifik, menjadikannya strategis.

"Jika Cina berhasil mencapai sasarannya, Taiwan berpotensi menjadi seperti Hawai bagi Cina," kata Su kepada DW, menekankan posisi strategis Taiwan sebagai gerbang bagi Angkatan Laut PLA.

Su memperkirakan, tekanan militer dari Cina akan "menjadi semakin normal dan lebih rutin," dibandingkan tahun 2022. Amanda Hsiao, analis senior Cina di wadah pemikir International Crisis Group, juga menganggap "ancaman yang paling nyata saat ini bukan invasi pendaratan oleh Cina, melainkan provokasi harian," di laut dan udara.

Di bawah ancaman blokade militer

Dalam sebuah laporan yang dirilis bulan Januari silam, Center for Strategic and International Studies, CSIS, memperkirakan dalam lima tahun kedepan ada kemungkinan lebih besar bagi Cina untuk melancarkan blokade laut dan udara terhadap Taiwan, ketimbang invasi darat.

Laporan itu beranjak dari wawancara dengan lebih dari 80 pakar militer di Taiwan dan Amerika Serikat pada akhir tahun 2023 silam. Lee Hsi-ming, pensiunan admiral Taiwan dan salah seorang partisipan survey, meyakini blokade sebagai "ancaman yang sangat besar bagi Taiwan," katanya kepada DW.

"Saya harus mengakui bahwa kami tidak punya kapabilitas konvensional atau asimetris yang bisa mencegah atau menggagalkan operasi semacam itu," imbuhnya.

Sebagian analis miiliter juga mengamini betapa blokade laut dan udara sebagai opsi paling aman bagi Cina. "Jika Beijing mendeklarasikan perang terhadap Taiwan, satu-satunya hal yang dipedulikan oleh Presiden Xi Jinping adalah risiko kegagalan," tandas Lee. "Cina sadar kemungkinannya kecil bahwa invasi darat berskala besar akan bisa berlangsung lancar."

Kepentingan domestik AS 

Sudah begitu, laporan CSIS turut mencatat keraguan analis di kedua negara terhadap kesediaan pemerintah AS untuk menurunkan kekuatan tempurnya dalam skenario blokade Cina.

Ketidakpastian meningkat terutama menjelang pemilu kepresidenan di AS. Ketika Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat menjanjikan intervensi militer, calon presiden Partai Republik belum mengadopsi komitmen yang sama. Namun begitu, Hsiao dari CSIS meyakini Trump akan mampu menawarkan perlindungan yang lebih kuat bagi Taiwan.

Namun pandangannya itu disanggah Elbridge Colby, bekas asisten menteri pertahanan AS. "Pemerintahan Partai Republik di masa depan pastinya akan lebih memprioritaskan Cina," kata Elbridge Colby, merujuk pada hubungan ekonomi dan perdagangan.

Menurutnya, keterlibatan militer AS akan banyak bergantung kepada keinginan kuat Taiwan untuk mempertahankan diri. "Amerika pada akhirnya hanya akan menolong mereka yang membantu dirinya sendiri," kata dia.

rzn/hp

Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!