1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Cina Gelar Kampanye Anti-Halal di Xinjiang

10 Oktober 2018

Otoritas Cina meluncurkan kampanye melawan produk berabel "halal" dengan alasan untuk memerangi ekstremisme. Cina menuduh labelisasi halal sebagai propaganda kelompok ekstrem

https://p.dw.com/p/36HtU
China Uiguren Polizei in Urumqi
Foto: Getty Images/AFP/Goh Chai Hin

Otoritas Cina di kawasan otonomi Xinjiang hari Senin (8/10) menggelar kampanye "anti halal" dengan alasan untuk "menghentikan penetrasi Islam dalam kehidupan sekuler yang bisa memicu ekstremisme. Mayoritas penduduk Xinjian, yang punya status "daerah otonomi", berasal dari etnis Uighur dan beragama Islam.

Dalam pertemuan hari Senin, para pemimpin Partai Komunis di ibukota Xinjiang, Urumqi, memimpin para kader untuk mendeklarasikan tekdp untuk "bertarung dalam pertempuran melawan pan-halalisasi'".

Cina sering dikecam kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pemerintahan asing karena laporan-laporan tentang tindakan keras dan pelanggaran hak asasu. Sekitar 1 juta warga dari etnis Uighur berada dalam tahanan aparat keamanan.

China Ethnie der Uiguren
Lebih satu juta warga Uighur berada dalam tahanan Foto: picture-alliance/Kyodo

Beijing bantah pelanggaran HAM

Pemerintah Cina di Beijing membantah adanya pelanggaran hak-hak umat Muslim di Xinjiang dan menyatakan, langkah keras diperlukan untuk menindak ekstremisme dan perpecahan di wilayah tersebut.

Harian pemerintah Global Times hari Rabu (10/10) mengatakan, "tuntutan bahwa berbagai hal yang tidak mungkin halal harus mendapat label hal" telah memicu permusuhan terhadap agama dan memungkinkan Islam menembus kehidupan sekuler.

Sebagai bagian dari kampanye anti-halal tersebut, jaksa kepala Uighur di Urumqi lshat Osman menulis sebuah artikel berjudul: "Teman, Anda tidak perlu mencari restoran khusus halal untuk saya".

Percaya pada marxisme, bukan pada agama

Para pemimpin Partai Komunis Urumqi juga mengatakan, pejabat pemerintahan dan anggota partai perlu menegaskan kepercayaan mereka pada Marxisme-Leninisme, dan bukan pada agama. Selain itu, para pejabat pemerintahan dan anggota partai perlu berbicara dalam bahasa Mandarin standar di depan umum.

Warga Cina secara teoritis bebas mempraktekkan agama apa pun, tetapi mereka telah mengalami peningkatan pengawasan karena pemerintah berusaha mengawasi lebih ketat kegiatan ibadah agama.

Partai Komunis Cina bulan Agustus mengeluarkan seperangkat peraturan yang direvisi yang mengatur perilaku anggotanya, mengancam hukuman atau pengusiran bagi siapa pun yang berpegang teguh pada suatu keyakinan agama.

hp/rzn (rtr, afp)