Dewan Pers: Bukti Pemerasan Wartawan Kasus Saham Krakatau Steel Kuat

Dugaan pemerasan yang dilakukan gerombolan wartawan media terkemuka ini berawal dari laporan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam proses penawaran saham Krakatau Steel. Mereka menyampaikan laporannya, bahwa sejumlah wartawan meminta jatah saham perdana Krakatau Steel tanpa melalui prosedur yang berlaku di pasar modal.

Pihak Pimpinan Media Telah Dihubungi

Meski masih menunggu laporan resmi dari pihak pelapor, Dewan Pers sudah menghubungi pimpinan-pimpinan redaksi dari media yang wartawannya diduga melakukan aksi pemerasan saham Krakatau Steel. Dewan pers mengharap ada penyelidikan internal yang dilakukan pimpinan media tersebut, sehubungan dengan dugaan pemerasan saham Krakatau Steel.

Sementara itu, sejumlah nama yang diduga sebagai pelaku sudah dikantongi Dewan Pers, berikut media tempat mereka bekerja, yang terdiri dari media cetak nasional, portal berita ternama dan televisi papan atas. Anggota Dewan Pers Wina Armada mengemukakan, "Bukti-bukti yang diterangkan pada kami, kami nilai cukup valid dan akurat, tetapi karena belum dilaporkan secara formal kepada kami, jadi kami belum bisa menyampaikan secara terbuka. Pelapor ini adalah pihak terkait, salah satu dari underwriter atau Krakatau Steel-nya sendiri, yang belum bisa kami sebut."

Modus Pemerasan

Ditambahkan Wina Armada, menurut pihak pelapor, para jurnalis dari media nasional yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan ini, mengatasnamakan asosiasi wartawan tempat mereka biasa meliput, yaitu di bursa saham. Laporan tersebut masih akan diselidiki lebih lanjut. Lebih jauh Wina Armada menceritakan modus operasi yang dilakukan, "Ketika terjadi perdebatan mengenai harga saham IPO Krakatau Steel, ada beberapa wartawan mencium ini berperan besar untuk kesuksesan atau ketidaksuksesan. Ini dimanfaatkan mereka dengan meminta penjatahan saham perdana. Karena mereka mengetahui secara teknis mekanisme di bursa, sehingga bila mereka mendapat penjatahan saham, tanpa keluar uang, pada hari ke dua sudah memperoleh untung. Itu sebabnya mereka meminta supaya diberi jatah saham, kalau tidak akan diberitakan secara buruk, yang bisa saja menurunkan harga saham."

Para wartawan tersebut disinyalir meminta penjatahan saham perdana sebanyak 1500 lot atau 750 ribu lembar, yang nilainya mencapai ratusan juta Rupiah. Selain itu, menurut Wina Armada, wartawan-wartawan lain juga mencoba memeras uang pada pihak-pihak terkait.

Praktik Puluhan Tahun

Laporan serupa diterima oleh Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta. Sekretaris AJI Jakarta Umar Idris mengakui kongkalikong semacam ini sebenarnya memang sebelumnya pun marak terjadi, namun kasus-kasusnya kerap menguap begitu saja. "Namun mungkin karena kali ini pihak perusahaan tidak tahan lagi, maka melapor. Saya akui setiap kali ada IPO, terutama IPO untuk perusahaan negara, mereka melakukan hal yang sekarang terjadi, ini adalah momennya untuk kita ungkap," tambah Umar Idris.

Dalam waktu dekat, AJI Jakarta akan menggelar diskusi publik untuk kasus ini, dengan mengundang wartawan yang meliput bursa saham dan pihak Bursa Efek Indonesia. Ini penting menurut AJI Jakarta, untuk mengingatkan kembali kepada watarwan bursa akan pentingnya etika jurnalistik ketika meliput pergerakan saham di pasar. Umar Idris berpendapat, "Semua wartawan berhak membeli saham. Tapi ketika wartawan itu membeli saham, ia harus menyatakan hal tersebut kepada atasannya. Ketika ada pemberitaan tentang saham tersebut, maka sang wartawan harus menghindari menulis berita saham perusahaan tersebut agar tidak terjadi konflik kepentingan."

Kasus pemerasan ini berawal ketika terjadi polemik harga saham PT Krakatau Steel. Banyak kalangan pengamat bursa menilai harga saham senilai 850 Rupiah per lembarnya terlalu rendah. Pada penjualan perdana pada 10 November lalu harga sahamnya melonjak hampir 50 persen menjadi 1.270 rupiah.

Ayu Purwaningsih

Editor: Hendra Pasuhuk