G-33 Desak Negara Maju Turunkan Subsidi Produk Domestik

Para menteri dari kelompok negara-negara berkembang G-33 mendesak negara-negara maju segera menyusun tawaran atas penurunan subsidi produk domestik mereka secara lebih rinci. Menteri Perdagangan Indonesia Marie Elka Pangestu, selaku kordinator G 33, menyatakan, langkah ini diperlukan sebagai syarat untuk memulai kembali negosiasi putaran Agenda Pembangunan Doha, yang tertunda sejak Juli 2006 lalu.

Selama ini, kata Pangestu, baru Uni Eropa yang mengisyaratkan penurunan subsidi produksi dalam negerinya. Sementara negara maju lainnya seperti Amerika Serikat belum membuka penawaran. Padahal kelanjutan negosiasi dengan negara-negara berkembang akan sangat tergantung hal itu.

Untuk kepentingan itu, dalam pertemuan di Jakarta ini, negara negara G-33 telah merevisi indikator kriteria Special Products atau Produk khusus menjadi lebih sederhana dan transparan. Ini dilakukan untuk menunjukkan fleksilbilitas negara berkembang dalam negosiasi. Meski demikan, menurut Marie Pangestu, Indonesia akan tetap memasukan empat produk pertanian, yakni beras, gula, jagung dan kedelai sebagai special product, yang tetap harus dilindungi dalam perdagangan bebas.

Pertemuan yang diikuti oleh 29 negara anggota G-33 ini juga mengukuhkan tekad, bahwa pengurangan subsidi dan penurunan tarif produk domestic oleh negara maju adalah harga mati dalam perundingan WTO. Dua tuntutan ini sejak awal diajukan negara berkembang untuk memperoleh kesepakatan perdagangan dunia yang lebih adil. Meski demikian, Peter Mandelson, dari Komisi Perdagangan Uni Eropa, menganggap, pertemuan ini memberi harapan bagi kelanjutan negosiasi Doha.