Gbagbo Belum Mau Serahkan Kekuasaan

Kantor presiden Perancis Nicolas Sarkozy menyatakan, Gbagbo harus mundur, menghentikan kekerasan dan menyerahkan kekuasaan kepada pesaingnya Alassane Ouattara. Sebelumnya, Komunitas Ekonomi Afrika Barat (ECOWAS) menuntut Gbagbo untuk menghentikan penderitaan negara dan rakyatnya.

15 negara anggota ECOWAS juga telah mengakui Ouattara sebagai presiden Pantai Gading yang baru. Sekjen PBB Ban Ki Moon juga mengatakan ia ingin agar Gbagbo menyerahkan kekuasaan kepada Outtara. Ban mengingatkan, bahwa semua yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Pantai Gading akan dituntut pertanggung jawabannya.

Misi PBB di Pantai Gading, UNOCI, juga menyatakan siap untuk memfasilitasi kepergian Gbagbo jika ia menginginkannya. Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari kubu Gbagbo.

"Jangan ganggu Laurent Gbagbo!"

Namun di tengah seruan anti Gbagbo, suara-suara yang mendukung juga semakin nyaring. Seperti Odette Lorougnon, presiden organisasi perempuan partai Gbagbo FPI. Menurutnya, suara Gbagbo mewakili suara rakyat Pantai Gading. "Apa yang terjadi di Pantai Gading tidak adil. Jangan ganggu Laurent Gbagbo. Rakyat lah yang memberikan kekuasaan dan rakyat Pantai Gading tidak akan mengambilnya dari Laurent Gbagbo."

Penasehat Gbagbo, Toussaint Alain yang berada di Paris mengatakan, Gbagbo akan berjuang hingga penghabisan. Gbagbo berencana berpidato di televisi dalam kurun waktu beberapa jam atau hari mendatang. Alain juga mengatakan, Gbagbo bersedia untuk berdialog dengan pihak lawan.

Sementara itu, juru bicara Gbagbo Ahoua Don Mello membantah laporan bahwa Gbagbo telah melarikan diri ke luar negeri. Menurut Don Mello, Gbagbo bersama keluarga saat ini berada di kediamannya di Abidjan.

Seorang pejabat pemerintahan di Paris mengatakan, rumahnya di Abidjan dijaga oleh pasukan pribadi, sementara pasukan Outtara mengelilingi lokasi tersebut. Jumat kemarin (1/4), terdengar ledakan dan tembakan di kota itu.

PBB Ingatkan Soal Pelanggaran HAM

Ratusan orang telah tewas dalam aksi kerusuhan usai pemilihan presiden bulan November lalu. PBB memperkirakan setidaknya satu juta orang telah meninggalkan Abidjan dalam beberapa minggu terakhir karena khawatir akan terjadinya pertumpahan darah.

Juru bicara komisaris PBB urusan HAM, Rupert Coville juga mengatakan ada laporan yang belum diperiksa kebenarannya, bahwa para pejuang dari pihak Outtara juga melakukan pelanggaran HAM. Ia menuntut pasukan Outtara untuk sebisa mungkin tidak terlibat dalam pertempuran.

"Seharusnya tidak terjadi aksi balas dendam. Angkatan bersenjata harus menahan diri. Mereka tidak boleh melupakan bahwa komisi internasional tengah melakukan penyidikan. Mereka juga tidak boleh melupakan bahwa Pengadilan Kejahatan Internasional juga mengurus masalah di Pantai Gading," katanya.

Jumat sore (1/4) waktu setempat, Amerika Serikat akhirnya juga menuntut agar Laurent Gbagbo mengundurkan diri. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga berharap agar PBB dan Perancis segera mengambil langkah pasti yang dianggap perlu untuk menghentikan penderitaan warga Pantai Gading.

Vidi Legowo-Zipperer / afp / rtr
Editor : Rizki Nugraha