Gbagbo Usir Duta Besar Asing dari Pantai Gading

Juru bicara pemerintahan Gbagbo, Ahoua Don Mello membacakan pernyataan yang memerintahkan pemulangan paksa duta besar Inggris Nicholas James Wescott dan duta besar Kanada Marie Isabelle Massip. Kekebalan diplomatik tetap mereka miliki hingga mereka meninggalkan Pantai Gading atau hingga waktu yang tersedia bagi mereka untuk pergi telah habis.

Inggris dan Kanada bulan lalu mengatakan mereka tidak lagi mengakui duta besar yang ditunjuk oleh Gbagbo dan hanya akan mengakui perwakilan baru yang ditunjuk oleh pesaingnya Alassane Ouattara yang diakui oleh dunia internasional. Keputusan Inggris sejalan dengan keputusan yang diambil oleh anggota negara Uni Eropa lainnya. Pemerintah Gbagbo bereaksi dengan mengatakan akan mengusir perwakilan yang negaranya tidak mengakui perwakilan Pantai Gading.

Kanada telah menolak perintah pengusiran Gbagbo dan mengatakan hanya akan mengakui pernyataan yang dikeluarkan oleh pemenang pemilu Ouattara. Begitu juga dengan Inggris. Menteri Luar Negeri Kanada Lawrence Cannon menegaskan, negaranya tidak mendapat permohonan dari pemerintahan yang sah untuk menghentikan fungsi duta besarnya disana.

Tekanan dari dunia internasional membuat presiden terpilih Pantai Gading Alassane Ouattara yakin, bahwa tinggal menunggu waktu saja hingga Gbagbo mengakui kekalahannya. Dalam wawancara dengan BBC, Ouattara mengatakan baginya masa perundingan telah berakhir. "Saya yang berkuasa di negeri ini. Laurent Gbagbo menguasai istana presiden dan beberapa gedung karena milisi dan tentara sewaan. Bagi saya masalahnya sudah selesai. Tentu saya siap menerima Gbagbo dan memberikannya kepastian tentang syarat untuk tinggal disini. Tetapi ini baru akan saya lakukan, setelah ia mengakui kekalahannya dalam pemilu, bahwa saya lah presiden yang terpilih dan saya yang berhak menduduki kantor kepresidenan."

Ouattara juga mengatakan, bahwa tentara elit Afrika Barat harus melakukan langkah yang diperlukan termasuk menggunakan kekuatan yang sah untuk menangkap Gbagbo dan 'membawanya ke tempat lain'. Usaha terakhir yang dilakukan ECOWAS, blok regional negara-negara Afrika Barat, dan Uni Afrika untuk menengahi krisis yang telah menewaskan 210 orang ini gagal Selasa lalu (04/01). Nigeria dan Afrika Selatan masih meneruskan usaha perundingan untuk membujuk Gbagbo agar mau mengundurkan diri.

Gbagbo dan pengikutnya telah dilarang untuk bepergian ke Amerika Serikat dan memperoleh sanksi dari Uni Eropa. Kamis kemarin (06/01), pemerintah Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru bagi Gbagbo, istrinya dan pejabat tinggi lainnya. Departemen keuangan membekukan semua aset milik Gbagbo di bawah yurisdiksi Amerika Serikat dan melarang warga Amerika untuk melakukan bisnis dengan mereka. Dalam pernyataannya, departemen keuangan Amerika Serikat menyebut Gbagbo sebagai 'mantan' presiden Pantai Gading.

Vidi Legowo-Zipperer / afp / dpa

Editor : Hendra Pasuhuk