Golput Jadi Poros Ketiga? Sosok Cawapres Ma'ruf Amin di Mata Pegiat HAM

Keputusan Joko Widodo memilih KH. Ma'ruf Amin sebagai cawapres menyita perhatian pegiat HAM. Sosok yang aktif mengupayakan kriminalisasi minoritas agama dan seksual ini dipandang sebagai jalan mundur penegakan HAM

Hingga Juli silam Direktur Lokataru, Haris Azhar masih mengkampanyekan untuk tidak memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden jika tidak menjawab permasalahan rakyat. Usai penetapan dua pasangan calon, terutama pilihan KH. Ma'ruf Amin oleh Presiden Joko Widodo dan Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo Subianto, apakah pegiat HAM itu mengubah pikirannya?

"Masih sama. Malah semakin terbukti kan?" jawabnya saat dihubungi DW. "Dari perspektif HAM, semua calon adalah pelanggar Hak Azasi Manusia. Jadi menurut saya keempat calon itu sama, tidak ramah pada HAM, tidak ramah pada lingkungan."

Haris tidak menganjurkan pemilih jadi golongan putih. Dia sebaliknya mengkampanyekan #CoblosSamping yang mendorong pemilih menihilkan suara sendiri dengan tidak mencoblos kotak berisi gambar paslon yang menjadi syarat berlakunya surat suara. Menurutnya kampanye #CoblosSamping penting untuk menyuarakan penolakan terhadap politik identitas.

"Yang penting adalah menunjukkan kepada mereka suara-suara yang menolak." Ketika ditanya apakah kelompok masyarakat yang menolak dua paslon tersebut akan mampu membangun kekuatan pengimbang, Haris menjawab dirinya "cukup optimis bahwa #CoblosSamping atau golput akan tinggi."

Golput diramal akan naik

Sikap Haris sedikit banyak mewakili kelompok yang kecewa terhadap pilihan Presiden Joko Widodo. Hal serupa disampaikan pegiat HAM dari Human Rights Watch, Andreas Harsono. "Saya kira (Golput) akan naik lagi karena para pemilih, terutama yang berpendidikan, tidak puas dengan sosok Sandiaga Uno atau Ma'ruf Amin. Saya kira kemungkinan Golput akan membesar."

Andreas mengatakan kepada DW KH. Ma'ruf Amin punya "reputasi panjang dalam pelanggaran Hak Azasi Manusia."  Dia termasuk figur yang paling vokal menyuarakan kriminalisasi kaum minoritas agama dan seksual dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP).

"LGBT itu kan memang haram. Jadi memang sudah seharusnya itu masuk ke delik pidana," tutur KH. Ma'ruf saat diwawancara harian konservatif, Rakyat Merdeka, Januari 2018 silam. Ia bahkan menyuarakan terapi reparatif untuk 'menyembuhkan' kaum LGBT. "Mereka ini masih harus dibina lagi, jangan dibiarkan begitu saja. Mereka harus diberikan tun­tunan. Jangan sampai mereka melakukan lagi berulang-ulang kegiatan LGBT-nya itu. "

Live
01:13 menit
Indonesia | 10.08.2018

Jokowi dan Ma'ruf Daftar Capres dan Cawapres ke KPU

KH. Ma'ruf juga punya pandangan serupa terkait kelompok Syiah, Ahmadiyah atau terkait kewajiban umat Muslim memilih pemimpin seagama yang memperkuat politik identitas pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. Fatwa-fatwa yang dibidani Ma'ruf, menurut Andreas, turut melahirkan tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Tunggu program kerja

Tidak heran jika sejumlah pegiat HAM yang sebelumnya cendrung mendukung pemerintahan Joko Widodo kini dibuat meradang. "Rekam jejak Kyai Ma'ruf dalam beberapa isu memang terkadang bersebrangan, seperti misalnya dalam hal minoritas agama atau minoritas seksual," imbuh Ricky Gunawan, Direktur LBH Masyarakat.

Namun dia menilai terlalu dini untuk menentukan golput. "Memang dalam tatanan figur kita kecewa," ujarnya kepada DW. Tapi masyarakat masih harus menunggu program kerja dan figur dalam kabinet bayangan yang akan diusung kedua paslon.

Ricky juga menegaskan tantangan bagi pegiat HAM tidak berubah dengan kehadiran sosok Ma'ruf Amin atau Sandiaga Uno di Pilpres 2019. "Masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan HAM punya tanggungjawab yang sangat berat untuk mengawal siapapun yang terpilih," ujarnya kepada DW. "Adalah hal yang mengkhawatirkan jika di lima tahun kedepan narasi pemerintahan kita didominasi oleh konservatisme, karena nanti di 2024 kita akan sulit memutarbalik tren politiknya", tandas Ricky.

Menurutnya, jika Jokowi berhasil mengamankan masa jabatan kedua, KH. Ma'ruf Amin bisa ditugaskan memimpin "rekonsiliasi sosial politik" untuk menyembuhkan "luka lama" yang hingga kini masih tersisa dari Pilkada DKI Jakarta dan Pemilu Presiden 2014.

Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Terrorisme

Pemerintah mengklaim sebanyak 999 eks-jihadis berhasil mengikuti program deradikalisasi. Sejumlah pengamat juga menghargai satuan anti teror Densus 88 yang kini lebih sering menangkap terduga teroris, dan tidak lagi menembak di tempat. Pendekatan lunak ala Indonesia juga mengundang pujian dunia. Tantangan terbesar adalah RUU Anti Terorisme yang bakal melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sejak awal menjadi jurus pamungkas Jokowi. Berbagai proyek yang tadinya mangkrak kembali dihidupkan, antara lain jalan Trans-Papua, infrastruktur kelistrikan berkapasitas 35.000 megawatt yang baru tuntas 40% dan transportasi. Di bawah pemerintahannya anggaran infrastruktur digandakan dari 177 triliun Rupiah pada 2014 menjadi 401 triliun untuk tahun anggaran 2017.

Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Demokrasi

Indeks demokrasi Indonesia banyak menurun di era Jokowi. Pemerintah berkilah, berlangsungnya pilkada ikut mempengaruhi peringkat Indonesia. Sejumlah pengamat menyoroti wacana Ambang Batas Kepresidenan sebesar 20% dan Perppu Ormas yang dinilai bermasalah. Selain itu Indeks Kebebasan Pers selama tiga tahun terakhir juga mencatat kemerdekaan media di Indonesia cenedrung berjalan di tempat.

Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Intoleransi

Ujaran kebencian dan kabar hoax menemani kepresidenan Jokowi sejak Pemilu 2014 dan memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu dia mulai aktif memberangus media-media hoax, mengeluarkan Perppu yang membidik organisasi intoleran seperti HTI, menggandeng Facebook dan Twitter buat menghalau fitnah dan membentuk unit anti intoleransi.

Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Hubungan Internasional

Sejauh ini Istana Negara banyak menitikberatkan kerjasama internasional untuk membantu program pembangunan di dalam negeri seperti diplomasi maritim. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah menjadi poros penyeimbang antara kekuatan regional Cina dan negara ASEAN, terutama menyangkut konflik Laut Cina Selatan.

Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Hak Azasi Manusia

Ada masanya ketika Jokowi menggariskan penuntasan pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Namun cita-cita tersebut menyurut seiring berjalannya roda pemerintahan. RUU Penyiaran misalnya mendiskriminasi kaum minoritas seksual. Sementara rekonsiliasi pembantaian 1965 cendrung berjalan di tempat dan penggunaan hukuman mati yang masih marak menjadi catatan hitam pemerintahan Jokowi.

Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Ekonomi

Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%. Selain 16 paket kebijakan, pemerintah juga dinilai sukses meningkatan pemasukan pajak, memperbaiki kemudahan berbisnis, rating investasi dan mempertahankan inflasi. Namun begitu rendahnya konsumsi domestik menjadi catatan muram perekonomian Indonesia.

Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Lingkungan

Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat 400 konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan. Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak.

rzn/as

Ikuti kami