Hamas Akan Boikot Pemilu Palestina
30 Oktober 2009
Perpecahan meruncing antara kedua kelompok Palestina, Fatah dan Hamas. Komisi Pemilihan Presiden dan Parlemen Palestina, yang tengah mempersiapkan pemilu 24 Januari mendatang, dilarang bekerja di Jalur Gaza. Siapa yang terlibat dalam Komisi akan ditangkap. Begitu pernyataan pemerintahan Hamas di Jalur Gaza. Mahmud Abbas tidak lagi memiliki hak untuk menentukan jadwal pemilihan umum, karena mandatnya sebagai presiden otonomi Palestina berakhir Januari mendatang. Begitu alasan Ketua Parlemen dari fraksi Hamas di Gaza City, Ahmad Bahar.
Sebelumnya, perundingan antara Fatah dan Hamas untuk rekonsiliasi nasional gagal. Sebagai konsekwensi, pekan lalu Presiden Palestina Mahmud Abbas mengeluarkan dekrit mengenai pemilu, tepat waktu 3 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dalam perundingan yang ditengahi Mesir itu, Hamas menyatakan bahwa tanpa terjadinya rekonsiliasi tak mungkin ada pemilu. Dengan begitu, Hamas berharap dapat menghindari tanggung jawabnya kepada rakyat. Lalu apa yang akan terjadi di Gaza apabila pada 24 Januari mendatang, pada hari H perpecahan di Palestina belum teratasi?
"Pemilu ini tidak akan terjadi, karena seluruh rakyat Palestina dan para pejuang perlawanan Hamas akan menentang berlangsungnya pemilu itu," demikian menurut Ketua Parlemen dari fraksi Hamas, Ahmad Bahar.
Sementara itu, sulit untuk mengetahui tingkat popularitas Hamas di Jalur Gaza dan di Tepi Barat Yordan. Lembaga-lembaga penelitian independen yang ingin menyelenggarakan jajak pendapat menghadapi hambatan besar. Banyak penduduk yang ketakutan untuk mengatakan pendapatnya secara terbuka. Pun terlalu besar ketakutan mereka, akibat intimidasi dan ancaman hukuman dari pihak Hamas yang berkuasa. Namun anggota parlemen, Khamis Najjar dari Gaza City, menepis pendapat seperti itu dan menuding Fatah di Tepi Barat, berusaha menjegal Hamas. Tapi menurut anggota parlemen fraksi Fatah, Ibrahim Musaddar dari Gaza, tudingan itu tidak benar. Disebutkannya, puluhan anggota Fatah ditangkap dan dihilangkan oleh Hamas.
Presiden Abbas memiliki tanggung jawab untuk mengumumkan jadwal pemilu, sebelum masa tugas empat tahun parlemen berakhir. Apabila Hamas terus menentang pemilu, maka pemilu hanya dapat dilakukan di Tepi Barat. Begitu ungkap Ibrahim Musaddar. Ia memprediksi itulah yang akan dilakukan Mahmud Abbas apabila tidak ada jalan lain.
Clemens Verenkotte/Edith Koesoemawiria
Editor: Yuniman Farid