Hidup Karena Jargon, Mati Karena Jargon

Politik merupakan dunia yang ditempeli jargon di sana-sini. Dan sulit menyalahkan semata para politikus untuk bergerlapannya tempelan di jagatnya. Perlukah jargon-jargon? Ikuti opini menarik Geger Riyanto berikut ini.
Geger Riyanto
Geger Riyanto

"Winter is coming." Anda tentu ingat kata-kata Jokowi yang disampaikannya dalam pembukaan Rapat Pleno Pertemuan IMF-Bank Dunia 2018. Jokowi nampak gagah menyampaikannya. Warganet menaburinya dengan pujian selepasnya. Ia melekatkan pada dirinya citra Ned Stark, Raja dari Utara di jagat Game of Throne, yang tengah mengingatkan dengan karismatik bahaya yang tak terbilang akan datang.

Bagaimana menurut Anda?

Klik di sini untuk mengikuti diskusi

Namun, omong-omong, apakah yang persisnya dibicarakan Jokowi dalam pertemuan tersebut? Perang dagang? Kalau iya, ingatkah kita sebagai pemerhati awam dengan posisi Indonesia yang ditawarkan Jokowi dalam pidato tersebut.

Indonesien Geger Riyanto Autor, Essayist und Aktivist

Penulis: Geger Riyanto

Saya curiga, tidak.

Skor, Jokowi satu, masyarakat sipil yang kritis, nol

Sekarang jargon yang lebih kolosal lagi: revolusi mental. Pada hari-hari menjelang pemilu 2014, idiom revolusi mental mengiringi Jokowi ke mana-mana dan membumbungkan imajinasi orang-orang tentang bakal presiden kita tersebut. Bakal presiden kita itu terbalur dengan citra sang pendobrak karenanya. Ia akan mendobrak kemandekan negara, dan memenangkan politik kembali untuk warga Indonesia.

Hari ini? Tentu, kita menjadi saksi atraksi sang presiden yang dengan lincah mendirikan infrastruktur di sana-sini. Ia juga berdinas ke daerah satu dan daerah lain lebih sering dibandingkan presiden yang sudah-sudah dan menggugah masyarakat di daerah-daerah dengannya.

Akan tetapi, revolusi mental sudah menjadi idiom masa silam. Ia sudah menunaikan fungsinya dan masuk dalam tenggat kadaluwarsanya. Anda akan menemukannya dalam program-program pemerintahan, betul. Sayangnya, bukan program pemerintahan yang terbukti manjur merevolusi watak dan tabiat orang-orang. Situs revolusi mental sendiri, wajah paling depannya, bahkan, dalam tiga tahun hanya menghasilkan enam infografis dan 294 dukungan. Keleletan ini terjadi terlepas pengelolaannya sepanjang sembilan bulan terakhir mencapai Rp 450 juta.

Idiom yang menjadi urat nadi janji Jokowi mengatasi labirin berbelit-belit birokrasi tenggelam dalam labirin berbelit-belit birokrasi itu sendiri. Ironis. Dan Jokowi sendiri nampak tak pernah mengacuhkannya lagi.

Politik

1. Joko Widodo

Presiden Joko Widodo kokoh bertengger di puncak elektabilitas dengan 38,9% suara. Popularitas presiden saat ini "cendrung meningkat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.

Politik

2. Prabowo Subianto

Untuk sosok yang sering absen dari kancah politik praktis pasca pemilu, nama Prabowo masih mampu menarik minat pemilih. Sebanyak 12% responden mengaku akan memilih mantan Pangkostrad itu sebagai presiden RI.

Politik

3. Anies Baswedan

Selain Jokowi dan Prabowo, nama-nama lain yang muncul dalam survey belum mendapat banyak dukungan. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya hanya mendapat 0,9%.

Politik

4. Basuki Tjahaja Purnama

Nasib serupa dialami bekas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sosok yang kini mendekam di penjara lantaran kasus penistaan agama itu memperoleh 0,8% suara. Jumlah yang sama juga didapat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Politik

5. Hary Tanoesoedibjo

Pemilik grup MNC ini mengubah haluan politiknya setelah terbelit kasus hukum berupa dugaan ancaman terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Hary yang tadinya beroposisi, tiba-tiba merapat ke kubu Presiden Joko Widodo. Saat inielektabilitasnya bertengger di kisaran 0,6%

Politik

6. Agus Yudhoyono

Meski diusung sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan, saat ini popularitas Agus Yudhoyono masih kalah dibanding ayahnya Soesilo Bambang Yudhoyono yang memperpoleh 1,9% suara. Agus yang mengorbankan karir di TNI demi berpolitik hanya mendapat 0,3% dukungan.

Politik

7. Gatot Nurmantyo

Jumlah serupa didapat Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan terkesan berusaha membangun basis dukungan. Nurmantyo hanya mendapat 0,3%. Meski begitu tingkat elektabilitas tokoh-tokoh ini akan banyak berubah jika bursa pencalonan sudah mulai dibuka, klaim SMRC.

Skor, Jokowi banyak, masyarakat sipil yang kritis, nol

Kita terus-menerus menyerukan bahwa kita seyogianya kritis dalam memeriksa para bakal pejabat kita. Mari kita cermati kemasukakalan, dampak dan keberpihakan dari rancangan kebijakan mereka, batin kita. Namun, selagi kita berusaha melakukannya, yang terus-menerus kita temukan adalah jargon-jargon membius.

Kita meyakinkan diri bahwa jargon yang tak kunjung habis membentengi mereka tersebut merupakan isyarat impotensi nalar mereka. Kendati demikian, percayalah, para bakal pejabat lebih cerdas dari yang kita duga. Dan maksud saya dengan lebih cerdas: lebih penuh siasat.

Mereka sadar siapa yang mereka hadapi dalam ajang pemilu, satu-satunya ajang yang berarti untuk mereka. Pakar hanya segelintir, warga awam membeludak. Kalau Anda adalah pakar, Anda tidak akan tampak di mata mereka dan mereka punya pembenaran untuk berpikir demikian.

Walhasil, tidak ada alasan buat mereka untuk berumit-rumit ria dengan data dan angka kecuali data dan angka survei yang mengisyaratkan peluang keterpilihan mereka.

Dan mereka pun sadar, mereka hidup karena jargon, mereka juga dapat mati karena jargon. Kritik yang paling mengancam Jokowi, katakanlah, bukanlah kritik yang komprehensif terhadap kebijakan dan manuver kekuasaannya. Kritik "pemimpin kalajengking," yang sempat bergaung di mana-mana, berpijak dari pidato Jokowi yang hanya mengangkat bisnis racun kalajengking sebagai guyonan.

Kritik "penista agama," katakanlah, yang menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta petahana waktu itu bahkan bukan hanya beranjak dari selip lidah sang gubernur. Tak sedikit dari antara orang-orang yang menggebu-gebu menjatuhkan sang gubernur tak tahu asal-muasal peristiwanya, dan tergugah semata lantaran identitas "penista agama" yang keburu melekatinya.

Tema

Kita berharap jargon akan kehilangan tempatnya dalam jagat politik. Sayangnya, harapan semacam itu adalah harapan yang akan membuat kita kalah sangat banyak. Kalah telak.

@gegerriy

Esais dan peneliti yang tengah menyelesaikan Ph.D. di Institut Etnologi, Universitas Heidelberg.

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.

*Silakan bagi komentar Anda atas opini di atas pada kolom di bawah ini.

Politik

Jawa Timur: Khofifah Sang Srikandi NU

Pernah takluk dari pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada Pilgub Jawa Timur 2013 lalu, Khofifah Indar Parawansa yang pertamakali diorbitkan oleh Almarhum Abdurrahman Wahid kini sukses membalas kekalahan dengan menggeser Gus Ipul pada Pilkada 2018. Khofifah dikabarkan mendapat restu Presiden Joko Widodo yang mengizinkannya mundur dari jabatan Menteri Sosial untuk bertarung di kampung halamannya itu

Politik

Jawa Timur: Emil Dardak yang Muda dan Berprestasi

April silam harian Hong Kong, South China Morning Post, menurunkan laporan mengenai Emil Dardak yang dianggap sebagai politisi masa depan Indonesia. Emil yang merupakan cucu dari kyai NU, KH. Mochamad Dardak, sempat memenangkan pemilihan bupati di Trenggalek dengan lebih dari 75% suara. Terutama perbaikan ekonomi dan kualitas layanan publik membuat reputasi Emil di Trenggalek nyaris tak berbanding

Politik

Jawa Tengah: Kuasa Ganjar di Kandang Banteng

Berbekal tingkat kepuasan publik sebesar 71%, Ganjar Pranowo harus menghadapi berbagai tudingan, termasuk dugaan korupsi e-KTP. Namun hal tersebut tidak menghalangi sosok petahana yang gemar menampung keluhan lewat media sosial ini untuk mengalahkan Sudirman Said dalam Pilkada 2018. Namun Ganjar juga diuntungkan oleh profil pemilih Jawa Tengah yang sejak lama dianggap kampung halaman PDIP.

Politik

Jawa Tengah: Gus Yasin Yang Agamis

Diutus oleh Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi Ganjar di Pilkada Jateng 2018, Taj Yasin diproyeksikan mendulang suara kaum NU. Pria kelahiran Rembang ini merupakan putra ulama kharismatik KH. Maimoen Zubair. Ayahnya pula yang mengajukan namanya kepada PDIP untuk dipasangkan dengan Ganjar. Kini Yassin termasuk pemimpin daerah paling muda bersama Emil Dardak dan Andi Sudirman Sulaiman.

Politik

Jawa Barat: Kang Emil Naik Pangkat

Serupa Jokowi, sosok Ridwan Kamil memicu euforia publik tentang pemimpin daerah yang memiliki visi dan bersih dari korupsi. Lantaran popularitasnya di Jawa Barat, ia pernah didorong untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta 2017, namun ia menolak. Pria yang akrab disapa kang Emil ini juga sempat ingin diduetkan dengan Dedy Mulyadi buat Pilkada Jabar 2018, sebelum berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum.

Politik

Jawa Barat: Uu Ruzhanul Wakil Umat

Sehari setelah mempertahankan jabatannya sebagai Bupati Tasikmalaya pada 2016 silam, Uu Ruzhanul Ulum sudah digadang-gadang bakal bersaing di Pilgub Jabar. Padahal hingga pertengahan 2017 silam elektabilitas Uu hanya sebesar 3%. Beruntung Ridwan Kamil memilih tokoh PPP ini sebagai pendampingnya lantaran sosoknya yang dekat dengan kaum agamis. (rzn/hp: detik, tirto, kompas, tempo)