HRW Serukan Uni Eropa Mendesak Reformasi HAM di Indonesia

Sehari sebelum pertemuan bilateral Uni Eropa-Indonesia yang berlangsung hari ini di Jakarta terkait masalah HAM, sebuah surat dilayangkan organisasi HAM internasional, Human Rights Watch kepada Uni Eropa. Dalam surat itu, HRW mendesak delegasi Uni Eropa memanfaatkan pertemuan ini untuk meminta komitmen Indonesia dalam menegakan kebebasan berekspresi, berkeyakinan dan hak-hak pekerja, terutama pekerja perempuan. Selain itu HRW juga mengingatkan pentingnya reformasi dan akuntabilitas militer di Indonesia.Reed Brody dari HRW menjelaskan: "Agenda untuk dialog ini adalah untuk mencermati tantangan dan pencapaian hak azasi manusia baik di Uni Eropa maupun di Indonesia. Catatan penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah meningkat dalam satu dekade terakhir, namun reformasi masih lambat dan bahkan tak terjadi di sejumlah wilayah. Kami berharap Uni Eropa dapat mendorong Indonesia untuk menghasilkan kemajuan yang nyata di bidang hak asasi manusia.“

Lepaskan Tahanan Politik

Lebih rinci dalam surat tersebut, HRW juga menyerukan Uni Eropa agar memperingatkan pemerintah Indonesia untuk melepas tanpa syarat para tahanan politik di penjara. Brody memaparkan:´"Kami ingin Uni Eropa menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera melepaskan tanpa persyaratan sekitar 100 orang aktivis dari Papua dan Maluku yang dipenjara karena mengekspresikan pandangan mereka secara damai. Kami juga ingin melihat Indonesia menggelar penyelidikan yang netral dan transparan terhadap keluhan penyiksaan dan perlakuan buruk di penjara-penjara.“

Cabut Peraturan yang Bertentangan dengan Kebebasan Berekspresi

Disamping itu, delegasi Uni Eropa juga dihimbau mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut beberapa undang-undang, peraturan yang membatasi kebebasan beragama. Dan yang tidak kalah penting, pemerintah Indonesia diharapkan mengambil langkah signifikan untuk menjamin agar polisi melindungi kelompok minoritas dari serangan milisi Islam, seperti Front Pembela Islam FPI.

Hak Buruh Migran

Hak-hak buruh juga menjadi poin surat desakan HRW. Perlindungan terhadap buruh migran dan membangun perjanjian bilateral dengan negara yang menerima buruh migran, menjadi agenda yang mengundang perhatian besar HRW.

Reformasi Militer

Terkait dengan masalah reformasi militer, Indonesia diharapkan membantuk badan investigasi kredibel untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota militer serta mewujudkan reformasi yang memungkinkan agar anggota militer yang melakukan pelanggran HAM terhadap warga sipil, juga dapat dikenai sanksi hukum pidana. Sementara pasal pencemaran nama baik menurut HRW sebaiknya diamandemen, karena kerap melanggar kebebasan berekspresi.

Mainkan Peran di ASEAN

Lebih jauh HRW juga memohon agar delegasi Uni Eropa menyerukan Indoensia untuk lebih memainkan peranan yang kuat di badan ASEAN yang baru terbentuk yaitu AICHR atau Komisi Antar Pemerintah untuk HAM ASEAN. Saat ini keberadaan AICHR menurut HRW memiliki mandat yang lemah dalam perlindungan HAM dan juga mengalami kekurangan dana serta staf pendukung.

Ayu Purwaningsih

Editor: Hendra Pasuhuk