Hubungan AS Turki Tegang Akibat Resolusi Parlemen AS

Berdasarkan hukum internasional, Turki modern diakui sebagai penerus dari kerajaan Usmaniyah. Ankara langsung melontarkan protes keras ke Washington. Turki juga menarik duta besarnya dari Amerika Serikat untuk melakukan konsultasi. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan, keputusan ini dikahawatirkan akan mempengaruhi hubungan diplomatik kedua mitra NATO tersebut.

Pemerintah Barack Obama sebelumnya juga sudah melontarkan peringatan kepada Parlemen, resolusi itu akan dipandang sebagai penghinaan oleh Turki, yang merupakan anggota NATO dan mitra terpenting AS di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah.

Menanggapi resolusi kontroversial dari Parlemen AS itu, seorang anggota Parlemen Turki, Suat Kiniklioglu, mengatakan, “Pada prinsipnya, warga Amerika Serikat juga akan merasakan hal yang sama, jika kami menyepakati resolusi yang mengecam perlakuan terhadap warga Indian di negara itu. Menurut saya, menafsirkan sejarah sudah melewati kewenangan parlementer. Khususnya jika negara bersangkutan menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat, dan saat ini juga sedang berjalan proses rekonsiliasi antara Turki dan Armenia.“

Pemerintah Turki juga menuntut dilakukannya koreksi secepatnya atas resolusi Parlemen AS itu. Namun ketua komisi luar negeri di Parlemen AS, Howard Berman, menolak tuntutan Ankara. Disebutkannya, bagi Turki kini tiba saatnya untuk mengakui kenyataan telah dilakukannya genosida terhadap warga Armenia pada saat Perang Dunia I. Berman juga mengajukan argumen tambahan, Jerman saja sudah mengakui tanggung jawabnya atas peristiwa Holocaust.

Presiden Turki Abdullah Gül menyebutkan, pernyataan ketua komisi luar negeri di parlemen AS itu tidak ada harganya di mata warga Turki. Gül juga menekankan, resolusi itu bahkan dapat berdampak kontra produktif, berkaitan dengan pendekatan Turki dengan Armenia yang sedang digencarkan saat ini. Presiden Turki juga kembali menegaskan ancamannya, akan munculnya masalah dalam hubungan dengan AS sebagai mitra NATO. Saat ini AS memanfaatkan pangkalan udara di Turki untuk memasok logistik dan persenjataan bagi pasukannya yang ditempatkan di Irak.

Berkaitan dengan peristiwa penindasan terhadap warga Armenia pada saat Perang Dunia pertama di tahun 1915-1916, berdasarkan taksiran yang berbeda-beda, diperkirakan tewas antara 200 ribu hingga 1,5 juta orang. Pemerintah Turki juga sudah mengajukan argumennya, kaum Kristen Armenia sudah mengakui dalam Perang Dunia I berpihak kepada Rusia yang merupakan musuh kerajaan Usmaniyah. Pemerintah di Ankara juga menyatakan, di saat perang, korban tewas di kedua pihak amat banyak. Dipertanyakan, mengapa hanya korban tewas di kalangan warga Armenia yang ditonjolkan.

AS/AR/dpa/afp