"Ibu Meiliana, Maafkan Aku" - Ekspresi Muram Saksi Ahli Kasus Penistaan Agama

Vonis terhadap Meiliana yang dipenjara 18 bulan karena mengeluhkan volume adzan disayangkan Dr. Rumadi Ahmad, salah satu saksi ahli yang meringankan terdakwa. Dia meminta maaf karena keterangannya tidak didengar hakim.

Dengan nada lirih DR. Rumadi Ahmad menanggapi vonis Pengadilan Negeri Medan yang menjebloskan Meiliana ke penjara lantaran mengeluhkan volume suara adzan. "Ibu Meiliana, maafkan aku," tulisnya dalam status di Facebook. Rumadi adalah Dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah yang dihadirkan sebagai saksi ahli untuk meringankan terdakwa.

"Saya berusaha supaya ibu Meiliana dibebaskan dari tuntutan. Tapi ternyata keterangan saya tidak jadi pertimbangan hakim. Jadi saya merasa perlu meminta maaf ke ibu Meiliana. Karena apa yang saya lakukan untuk dia tidak membuahkan hasil," ujarnya ketika dihubungi Deutsche Welle. "Ya sedih aja."

Menurutnya Pengadilan Negeri Medan gagal menjaga netralitas dalam memutus perkara. Hakim, tulisnya, tidak tahan dengan tekanan massa.

"Putusan hakim bukan saja tidak adil, tapi menerapkan tuduhan penodaan agama dalam kasus ini menurut saya terlalu berlebihan," imbuhnya lagi.

Meiliana diputus bersalah pada Selasa (21/8) silam dan harus mendekam selama 18 bulan di penjara lantaran "terbukti melakukan penodaan agama" ketika mengeluhkan volume suara adzan di lingkungan tempat tinggalnya di Tanjungbalai. Terdakwa pun hanya bisa menangis mendengar putusan tersebut.

"Dia trauma sekali," kata Rumadi yang sempat menemui Meiliana. "Dia mengatakan sama sekali tidak punya niat melakukan penodaan agama dan ini hanya spontan." Meiliana adalah ibu dari 4 orang anak. Sejak percekcokan bereskalasi menjadi kerusuhan 2016 silam, dia dan keluarganya terpaksa pindah dari Tanjung Balai karena rumahnya dirusak.

Tekanan FUI dan HTI

Kini Meiliana ditahan di LP Tanjung Gusta. Menurut laporan Detik.com, kejadian tersebut menyisakan rasa takut pada keluarga. "Anaknya trauma melihat orang banyak," kata kuasa hukum Meiliana, Ranto Sibarani.

Sejak awal proses persidangan sudah diwarnai intimidasi kelompok garis keras. "Waktu saya jadi saksi ahli, begitu ibu Meiliana masuk ke ruang persidangan, ibu-ibu dari kelompok ini sudah meneriaki hal-hal yang tidak enak didengar," kisah Rumadi. Bahkan sebelum proses persidangan dimulai, MUI sudah lebih dulu mengeluarkan fatwa yang menegaskan Meiliana telah melakukan penodaan agama.

Berdasarkan keterangan Siswo Mulyartono, peneliti Paramadina yang ikut mengawal kasus Meiliana, di situs berita Tirto.id, Majelis Ulama Indonesia di kota Tanjubngbalai menyerah atas desakan sejumlah ormas Islam seperti FUI, HTI dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Wasliyah. Fatwa itu akhirnya digunakan Aliansi Ormas Islam Peduli Kasus Penistaan Agama untuk menekan Pengadilan Negeri Medan.

"Kasus ini menjelaskan dua hal," tutur Rumadi. "Pertama, di dalam masyarakat sendiri ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan semacam ini semakin menyempit. Kedua, aparat penegak hukum selalu tunduk pada tekanan massa dalam menangani kasus seperti ini."

Sebelumnya PBNU dan PP Muhamadiyah telah menerbitkan pernyataan yang mengritik putusan pengadilan. NU melalui Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Robikin Emhas menilai keluhan Meiliana bukan penistaan agama.

"Saya tidak melihat ungkapan 'suara azan terlalu keras' sebagai ekspresi kebencian atau sikap permusuhan terhadap golongan atau agama tertentu. Sebagai muslim, pendapat seperti itu sewajarnya kita tempatkan sebagai kritik konstruktif dalam kehidupan masyarakat yang plural," kata Robikin seperti dikutip Detikcom.

Pendapat serupa juga diungkapkan Rumadi. Menurutnya penggunaan pasal penodaan agama dalam kasus Meiliana membuktikan "pemahaman yang rendah terhadap substansi penodaan agama itu sendiri." Dia meyakini jika ada "tokoh yang bisa menjembatani" antara Meiliana dan umat muslim di Tanjungbalai, "kasus seperti ini tidak akan terjadi."

rzn/hp

Inilah Aturan Volume Toa Masjid di Negara Muslim Lain

Arab Saudi

Sejak 2015 silam Kementerian Agama Islam di Arab Saudi melarang masjid menggunakan pengeras suara di bagian luar, kecuali untuk adzan, sholat Jumat, sholat Idul Fitri & Adha, serta sholat minta hujan. Kebijakan ini diambil menyusul maraknya keluhan warga ihwal volume pengeras suara yang terlalu besar. Arab News melaporkan tahun lalu masjid-masjid diperintahkan mencabut toa dari menara.

Inilah Aturan Volume Toa Masjid di Negara Muslim Lain

Mesir

Keputusan pemerintah Mesir melarang pengeras suara masjid digunakan untuk selain adzan juga didukung oleh Universitas al-Azhar. Larangan ini terutama mulai diawasi sejak bulan Ramadan 2018 lalu. Al-Azhar mengatakan, pengeras suara bisa mengganggu pasien di rumah sakit atau manula dan sebabnya bertentangan ajaran Islam.

Inilah Aturan Volume Toa Masjid di Negara Muslim Lain

Bahrain

Belum lama ini Kementerian Agama Islam di Bahrain memperpanjang larangan penggunaan pengeras suara di masjid selain untuk adzan. Lantaran banyak keluhan, pemerintah juga meminta masjid menurunkan volume pengeras suara. "Islam adalah soal toleransi, bukan mempersulit kehidupan orang lain dengan mengganggu lewat pengeras suara," kata Abdallah al-Moaily, seorang pejabat lokal kepada GulfInsider.

Inilah Aturan Volume Toa Masjid di Negara Muslim Lain

Malaysia

Di Malaysia aturan ihwal pengeras suara masjid bergantung pada negara bagian masing-masing. Penang, Perlis dan Selangor termasuk negara bagian yang melarang pengeras suara digunakan selain untuk adzan. Dalam fatwanya mufti Perlis, Datuk Asri Zainul Abidin, menegaskan larangan tersebut sudah sesuai dengan ajaran nabi Muhammad S.A.W untuk tidak mengganggu ketertiban umum.

Inilah Aturan Volume Toa Masjid di Negara Muslim Lain

Uni Emirat Arab

Pemerintah setempat tidak menerbitkan ketentuan khusus mengenai pengeras suara masjid. Namun penduduk didorong untuk menyampaikan keluhan jika volume pengeras suara terlalu tinggi. UAE menggariskan suara adzan tidak boleh melebihi batas 85 desibel di kawasan pemukiman agar tidak mengganggu aktivitas warga setempat.

Inilah Aturan Volume Toa Masjid di Negara Muslim Lain

Indonesia

Kementerian agama tidak membatasi volume pengeras suara masjid, melainkan hanya mengatur penggunaan toa untuk keperluan ibadah. Dalam instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, masjid diperkenankan menggunakan pengeras suara untuk adzan dan pembacaan ayat Al-Quran maksimal 15 menit sebelum waktu sholat. Selama sholat masjid hanya boleh menggunakan pengeras suara di bagian dalam.

Inilah Aturan Volume Toa Masjid di Negara Muslim Lain

India

Pemerintah mengawasi penggunaan pengeras suara yang tak berizin di masjid-masjid. Aturan nasional antara lain membatasi volume pengeras suara di ruang publik menjadi maksimal 10 desibel di atas volume derau di sekitar atau 5dB di atas volume bunyi-bunyian di ruang pribadi. Aturan yang juga didukung ulama Islam India ini diterbitkan untuk menjamin ketertiban umum. (rzn/hp: dari berbagai sumber)


Ikuti kami