Indonesia Sepakati Produksi Vaksin Flu Burung

Pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan farmasi Amerika Serikat, Baxter Healthcare SA, untuk memproduksi vaksin flu burung. Dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang ditandatangi hari Rabu (07/02) ini, disebutkan, Departemen Kesehatan akan menyediakan specimen klinis virus H5N1. Sementara Baxter menyediakan alih teknologi, mulai formulasi, pengisian, hingga penyelesaian produksi vaksin itu. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyebut, pemilihan Baxter didasarkan pada prospek alih teknologi untuk bangsa Indonesia.

"Tujuan kerja sama semacam ini harus diarahkan bukan cuma pada riset atau produksi. Tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan bangsa. Saya mengharapkan Indonesia nantinya bisa menguasai teknologi untuk mengembangkan vaksin sendiri. Karena itu saya menghargai kesediaan Baxter dalam alih teknologi pemrosesan vaksin itu di Indonesia."

Kesepakatan ini terjadi ketika Badan kesehatan dunia WHO menyampaikan keprihatinan atas keputusan Indonesia menghentikan pengiriman sampel virus kepada WHO. Langkah itu diambil, sebagai protes Indonesia atas apa yang dinilai sebagai komersialisasi vaksin dari spesimen virus yang dikirim Indonesia. Yang dimaksud adalah langkah perusahaan Australia CSL, yang dua pekan lalu mendaftarkan hak cipta vaksin flu burung. Kembali Menteri kesehatan Siti Fadilah Supari:

"Selama ini sample yang kita kirimkan ke luar hanya untuk diagnostik bukan untuk yang lain. contohnya Australia telah siap dengan vaksin strain indonesia, saya kaget, saya gak pernah memberi ijin untuk dibuat vaksin di negara itu. Ini tidak fair, mulai sekarang setiap virus itu dikelurkan akan disertai MTA Material Transfer Agreement."

Perundingan Indonesia dengan Baxter sudah dilakukan sejak tahun 2005, ketika program vaksinasi dirasa sebagai kebutuhan mendesak. Kini, perusahaan farmasi Amerika itu merupakan pemilik izin tunggal untuk memproduksi vaksin flu burung strain Indonesia. Nantinya, Indonesia akan diberi hak untuk memproduksi sendiri vaksin itu, melalui perusahaan Biofarma dan menjualnya, di dalam maupun di luar negeri. Untuk tahap awal, Indonesia memerlukan sedikitnya 2 juta dosis vaksin untuk keperluan vaksinasi massal.

Namun kesepakatan ini tak luput dari kecaman. Lo Wing-lok, seorang ahli virus Hong Kong, menyebut, jika Indonesia hanya memberikan sample virus kepada satu perusahaan dan membiarkan perusahaan itu memonopoli vaksin, yang jadi korban adalah seluruh dunia. Sementara yang menarik keuntungan terbesar bukanlah Indonesia, melainkan püerusahaan farmasi Amerika itu.