Indonesia Tidak Berminat Tambahan Kuota IMF

Tidak seperti Turki, Cina atau Meksiko yang gencar menuntut penambahan kuota formal dan hak suara di IMF. Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan tidak berminat untuk menambah kuota suaranya dan ingin lebih memfokuskan diri kepada pembayaran utang. Sebelumnya, Indonesia telah membayar separuh utangnya kepada IMF sebesar 3,7 miliar US Dolar pada bulan Juni lalu dan berencana akan membayar sisanya pada akhir tahun ini.

Penambahan porsi suara tersebut sebenarnya menguntungkan negara yang bersangkutan untuk memperkuat posisi tawarnya dalam perumusan kebijakan IMF. Selain itu negara yang memiliki porsi suara besar dapat menentukan seberapa besar dana pinjaman yang berhak diterima oleh negara tertentu.

Indonesia Belum Siap

Meskipun demikian, langkah pemerintah untuk tidak terlibat jauh dalam reformasi IMF itu dinilai tepat oleh Aviliani, pakar ekonomi dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan (INDEF).

“Indonesia belum siap untuk itu. Jadi kalau Indonesia ikut, justru merugikan. Menurut saya, Indonesia harus melakukan konsolidasi di negaranya sendiri. Terutama yang harus dipikirkan adalah pengentasan kemiskinan. Sehingga kalau Indonesia itu sendiri sudah siap, misalnya dengan kondisi ekonomi yang kita tahu daya saing kita terus menurun. Itu yang harus kita bereskan terlebih dahulu.”

Berbeda dengan pendapat pengamat ekonomi Didin S. Damanhuri. Menurut Damanhuri, reformasi di tubuh IMF harus dilihat sebagai peluang untuk mengimbangi dominasi negara industri maju.

“Ini kesempatan yang hilang. Kita harus sangat berminat. Kita kan anggota sah. Walaupun kita lebih banyak dirugikan oleh kebijakan IMF. Jadi penambahan itu merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki IMF yang terlalu tunduk kepada kepentingan Amerika. Kalau ada opportunity untuk memperbaiki IMF dari dalam adalah supaya kekuatan luar yang mengkritik dari luar langsung d sambung dengan kekuatan dari dalam.”

Reformasi IMF

Keputusan dewan eksekutif IMF untuk menggulirkan reformasi di tubuh organisasinya akan menjadi tema pembahasan dalam pertemuan IMF di Singapura pertengahan September ini. Inti dari reformasi tersebut adalah penambahan kuota bagi sejumlah negara anggota. Yang dimaksud dalam penambahan kuota adalah peningkatan iuran dan sekaligus hak suara.

Saat ini, dana yang dimiliki IMF adalah sebesar 282 miliar US Dolar. Lebih dari 60 persen dari dana tersebut adalah iuran yang dibayarkan negara industri maju. Sementara sisanya, atau sekitar 38 persen, merupakan modal milik negara-negara berkembang. Kuota modal juga menentukan besarnya pengaruh negara tertentu dalam merumuskan kebijakan IMF. Di atas kertas, penambahan kuota bagi Cina, Korea Selatan, Turki, dan Mexiko merupakan langkah maju bagi perekonomian dunia.

Suara Terkuat Masih Tetap Milik Negara G7

Namun rencana reformasi tersebut ditanggapi dingin oleh Drajat Wibowo, wakil ketua komisi 11 DPR RI, yang juga akan menjadi pembicara dalam pertemuan IMF di Singapura. Menurut Drajat, reformasi di tubuh IMF tidak akan berdampak apapun terhadap konstelasi kekuatan politik di organisasi tersebut. Lebih lanjut Drajat juga mengajak semua pihak agar melupakan perdebatan tentang penambahan kuota Indonesia di IMF.

“Saya rasa, tambahan kuota untuk Indonesia itu tidak terlalu krusial. Karena tetap saja dominasi suara akan dipegang oleh negara-negara G7. Dan tambahan itu hanya akan menambah biaya untuk Indonesia dan tidak akan menambah peranan yang signifikan. Seperti pemegang saham minoritas, hanya menambah sedikit suaranya, jadi tidak akan dominan.”

IMF Turut Bertanggung Jawab

Setidaknya para pengamat ekonomi itu sepakat dalam satu hal: kesalahan diagnosa yang dilakukan IMF telah membawa perekonomian Indonesia ke jurang kebangkrutan. Selama 7 tahun program monitoringnya , IMF kerap dituding sebagai alat kapitalis negara-negara maju yang hanya memikirkan bagaimana Indonesia mampu mengembalikan pinjaman. Namun tidak menyentuh masalah utama yang menjadi inti dari krisis ekonomi di Indonesia. Pengamat ekonom INDEF, Aviliani mengatakan:

“Yang kita tahu, bahwa program-program IMF, selama krisis ekonomi sampai sekarang, banyak tidak menguntungkan Indonesia. Bahkan justru banyak merugikan. Kebijakan-kebijakan IMF itu ongkosnya sangat mahal yang harus dibayar Indonesia.”

Mekanisme IMF Tetap

Sayangnya kesalahan diagnosa yang dilakukan IMF di Indonesia tidak mendapat pertanggung-jawaban yang sesuai. Indonesia seharusnya berhak mendapat keringanan utang sebagai akibat dari kegagalan IMF. Dalam hal ini, Drajat Wibowo menyesalkan tidak adanya langkah reformasi yang menentukan perubahan mekanisme kerja IMF itu.

“Selama ini kan IMF itu seperti dokter tanpa kode etik, tanpa permintaan pertanggung jawaban. Kalau kita dokter dan ternyata resepnya keliru, itu kan ada semacam mekanisme kontrol yang membuat sang dokter dihukum. Dan IMF sebagai dokter, kalau mereka memberikan resep yang salah, mereka bisa saja begitu saja melenggang kangung meskipun salah.”

Pelunasan Hutang Indonesia

Usaha pemerintah Indonesia untuk keluar dari jerat IMF baru akan mencapai hasilnya, jika Indonesia membayar lunas hutang-hutangnya kepada IMF. Pemerintah memang sudah berencana untuk membayar sisa hutangnya akhir tahun ini. Namun kuatnya pengaruh IMF di kalangan ekonom pemerintahan membuat beberapa kalangan menjadi khawatir, bahwa pelunasan utang IMF tidak akan mengeluarkan Indonesia dari jerat kepentingan Dana Moneter Internasional itu. Seperti yang diungkapkan Drajat.

“Sebenarnya Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan renegosiasi tentang hutang dengan negara CGI yang notabene negara yang megang power juga di IMF. Namun kesempatan itu disia-siakan. Karena apa, karena siapapun Presidennya, tim ekonomi di kabinet itu selalu dipegang oleh orang-orang yang pro IMF dan Bank Dunia.”

Indonesia Harus Pandai Memanfaatkan Situasi

Para pengamat ekonomi juga sepakat, bahwa Indonesia harus mengurangi pengaruh Amerika Serikat dan IMF dalam menetapkan strategi pinjaman luar negerinya. Indonesia selama ini sangat bergantung kepada negara-negara kreditor yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI). Hampir sebagian besar hutang Indonesia, yang berjumlah 131 miliar USD, didapatkan melalui CGI. Negara-negara donor CGI antara lain adalah Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Bank Dunia, IMF, dan Bank pembangunan Asia (ADB).

Pengamat Ekonomi Indef, Aviliani, mengatakan, Indonesia seharusnya memanfaatkan celah di kancah politik internasional untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat dan IMF. Jika Amerika terlalu mengekang, maka akan lebih bijaksana jika melirik negara lain untuk dijadikan tempat berhutang.

“Kita harus cari lawan. Maka lawannya Amerika itu adalah negara-negara Timur Tengah. Jadi konflik antar negara itu bisa kita manfaatkan demi kepentingan kita. Nah itu sebagai kiat. Bahkan dengan Timur Tengah secara emosional kita lebih banyak, karena mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim.”

Sumber Dana Lain

Saat ini rasio hutang Indonesia terhadap produk domesti brutto berada di kisaran 45 persen. Pemerintah berencana untuk mempercepat laju penurunan rasio hutang menjadi sebesar 31,8 persen pada tahun 2009. Artinya masyarakat masih akan terbebani dengan hutang luar negeri Indonesia yang tidak seluruhnya dapat dipergunakan.

Memang tidak dapat dipungkiri, Indonesia membutuhkan dana dari luar negeri untuk menggerakkan roda perekonomiannya. Namun sebisa mungkin pinjaman yang diterima tidak mengikat kebijakan pemerintah. Didin S. Damanhuri menyebut penanaman modal asing (PMA) sebagai sumber keuangan yang dapat diandalkan. Sementara Aviliani menilai Surat Utang Negara (ORI) sebagai kemandirian pemerintah dalam mengatasi masalah defisit anggaran. Apapun kiat yang digunakan, pemerintah tetap harus menggunakan utang-utang tersebut untuk menopang strategi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.