Indonesia Tunda Kirim Pasukan ke Libanon

Semula Pemerintah Indonesia berencana memberangkatkan pasukannya pada tanggal 28 September 2006. Menteri Pertahanan Indonesia, Juwono Sudarsono, di Belanda mengatakan kepada reporter DW Radio Rizki Nugraha kesiapan kontingen Garuda 23 A yang akan diberangkatkan sudah cukup matang.

Selain mengirimkan pasukan, Indonesia juga memutuskan untuk membeli 32 kendaraan angkut lapis baja VAB dari Prancis senilai 200 miliar rupiah untuk melengkapi kontingen Garuda 23 A. Menurut Juwono Sudarsono, pembelian tersebut terkait dengan syarat kekuatan pasukan pemantau perdamaian untuk Libanon (UNIFIL) yang ditetapkan PBB.

Pengadaan kendaraan tempur milik Prancis itu sempat memicu kontroversi di kalangan anggota Komisi I DPR. Komisi I terutama mengkritik mekanisme pembelian tanpa tender yang dilakukan pemerintah. Akan tetapi kritik tersebut ditepis oleh Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono.

Di Libanon, kontingen Indonesia akan bergabung dengan sejumlah negara lain seperti Prancis, Italia, Ghana dan India. Tugas yang diemban pasukan perdamaian tersebut adalah memantau proses gencatan senjata antara Israel dan Hisbullah. Pasukan helm biru PBB nantinya akan membangun wilayah penyangga perdamaian di sepanjang perbatasan Libanon dan Israel. Selain menjaga perdamaian, UNIFIL juga akan ditugaskan menjaga perbatasan dari usaha penyeludupan senjata untuk Hisbullah.

Selama ini, jalur penyeludupan diduga menggunakan perbatasan Suriah. Krisis terbaru di Timur Tengah memang akhirnya memaksa PBB untuk melengkapi UNIFIL dengan mandat yang lebih kuat dan pasukan yang lebih besar. Menurut resolusi 1701 yang dikeluarkan PBB, UNIFIL akan diperkuat oleh sekitar 15.000 pasukan.

Indonesia telah terlibat di hampir seluruh misi perdamaian PBB. Biaya yang dianggarkan pemerintah untuk mengirimkan pasukan ke Libanon diperkirakan sebesar 380 miliar Rupiah. Sejauh ini PBB telah menjanjikan bantuan senilai 170 miliar Rupiah. PBB juga akan membiayai seluruh ongkos operasi pasukan UNIFIL selama bertugas di Libanon.