Irak Ambil Langkah Konkret Tanggapi Referendum Kemerdekaan Kurdi

Irak ambil sejumlah langkah konkret setelah referendum di wilayah otonomi Kurdi di utara Irak, tunjukkan hasil mayoritas warga ingin kemerdekaan. Sementara itu Iran dan Turki mulai khawatir.

Warga Kurdi Irak menyambut dengan sorak sorai pengumuman resmi hasil referendum kemerdekaan Kurdi yang diselenggarakan Senin 25 September. Dinyatakan pengumpulan suara menunjukkan 92,73% warga ingin merdeka dari Irak. Walaupun referendum tidak mengikat dan tidak otomatis menghasilkan kemerdekaan Kurdi, pemerintah Irak mengecam dan menuntut agar referendum dan hasilnya dibatalkan.

Politik

Orang Kurdi dan tempat tinggalnya

Populasi Kurdi besarnya sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh juta orang. Orang-orang ini tinggal di daerah pegunungan yang tersebar di lima negara, yaitu Irak, Suriah, Turki, Iran dan Armenia.

Politik

Hubungan tidak harmonis

Kaum Kurdi tidak memiliki negara sendiri yang terpisah. Tapi mereka sejak lama telah berkampanye untuk otonomi atau kemerdekaan. Itulah sebabnya hubungan mereka dengan pemerintah negara Turki, Irak, Suriah dan Iran tidak harmonis

Politik

Kurdistan

Pada tahun 1992, Pemerintah Daerah Kurdistan dibentuk di Irak. Majelis Nasional Kurdistan, parlemen pertama yang dipilih secara demokratis di wilayah Kurdistan Irak, membentuk pemerintah ini.

Politik

Punya militer

Kurdistan memiliki parlemen sendiri, juga pasukan yaitu Peshmerga. Para pejuang Peshmerga sering jadi kepala berita, terutama karena sukses melawan kelompok teror ISIS. Pemerintah Kurdistan juga memiliki kebijakan perbatasan dan luar negerinya sendiri.

Politik

Keyakinan agama

Kebanyak orang Kurdi memeluk Islam Suni. Tetapi ada juga juga yang memeluk agama-agama lain, seperti Kristen, Yazidi, Alevi dan agama etnis Kurdi.

Politik

Mimpi dari negara yang berbeda

Setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman di masa Perang Dunia Pertama, koalisi negara-negara Barat yang menang perang memecah belah Kurdistan dan menempatkannya dalam beberapa negara. Itu didasari kesepakatan yang disebut Traité de Sèvres dari 1920.

Politik

Kekhawatiran negara tetangga Irak

Turki dan Iran khawatir bahwa karena referendum kemerdekaan yang diadakan di Irak Utara, Senin 25 September 2017, warga minoritas Kurdi di negara mereka akan menuntut kebebasan juga. Kini kedua negara itu mengancam akan menghentikan hubungan bisnis mereka dengan kawasan otonomi Kurdi di Irak Utara.

Politik

Bagaimana hubungan dengan Amerika Serikat?

Banyak negara barat juga menolak untuk menerima referendum orang Kurdi. Mereka mengatakan itu bisa memperburuk situasi Timur Tengah yang saat inipun sudah tidak stabil. Foto: polisi anti huru-hara dikerahkan ketika warga pro Kurdi berdemonstrasi di Istanbul (26/10/2017). Penulis: Ashok Kumar (ml/as)

Baca juga: Ketegangan Meningkat di Irak Akibat Referendum Warga Kurdi

Juru bicara pemerintah Irak, Saad al Hadithi mengatakan, "Posisi kami dalam hal referendum jelas." Dipaparkannya, pemerintah di Baghdad menentang karena tidak sejalan dengan konstitusi, tidak punya landasan hukum dan tidak punya legitimasi. Dia menambahkan, hasil referendum tidak punya kekuatan mengikat terhadap pemerintah federal Irak, dan tidak miliki konsekuensi hukum apapun.

Langkah konkret pemerintah Irak

Pemerintah Irak sudah mengambil beberapa langkah konkret antara lain melarang penerbangan internasional ke wilayah otonomi Kurdi di Irak utara. Mereka juga menuntut agar semua orang yang bertangungjawab atas referendum, termasuk pemimpin Kurdi Marsud Barzani ditindak secara hukum.

Perdana Menteri Irak, Haider al Abadi mengatakan, ia ingin menjaga kesatuan negaranya tanpa harus menggunakan kekerasan. Tetapi parlemen Irak sudah memberikan mandat kepadanya untuk menggerakkan militer, termasuk ke wilayah yang kaya minyak di sekitar kota Kirkuk. Abadi mengatakan, mereka akan menggunakan semua cara yang dibenarkan konstitusi dan hukum. Parlemen juga menyerukan penutupan semua perwakilan diplomatis di kawasan otonomi Kurdi.

Sementara itu Turki dan Iran yang jadi engara tetangga Irak sudah mulai khawatir bahwa referendum Kurdi di Irak akan menyulut aksi perlawanan minoritas Kurdi yang tinggal di wilayah Turki dan Iran.

ml/as (rtr, afp)

Konten terkait

Tema