Irak bantah laporan HAM UNAMI

Meski tanpa data korban, gambaran situasi hak asasi manusia di Irak sangat kelam. Begitu laporan Misi PBB yang menangani bantuan Irak, UNAMI. Laporan UNAMI itu menunjukan, kekerasan sektarian terus menghantui, dengan terjadinya pembunuhan warga-warga sipil di komunitas Sunni dan Shiah di Irak.

Laporan setebal 30 halaman itu juga mencatat kegagalan pemerintah Irak dan pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengatasi kekerasan. Disebutkan, hingga kini korban terus berjatuhan, seringkali mencapai lebih dari 20 orang dalam satu hari.

Di pihak lain, pemerintah Irak menuduh laporan itu tidak tepat dan tidak seimbang. Pemerintah Irak memperingatkan, laporan UNAMI itu melemahkan kredibilitas PBB di Irak. Disebutkan, publikasi laporan ini tidak membantu memecahkan persoalan, tapi justru memicu krisis kemanusiaan di Irak.

Sengketa antara pemerintah Irak dan PBB terjadi, setelah UNAMI memutuskan untuk tidak menyebutkan jumlah warga sipil yang tewas dalam gelombang kekerasan selama kwartal pertama 2007.

Menurut Jurubicara PBB Michelle Montas, ini disebabkan tidak adanya data dari pemerintah Irak. Montas mengatakan,

„Ini terjadi karena pemerintah Irak memutuskan untuk tidak memberikan akses kepada UNAMI untuk mendapatkan datanya. Hal yang amat kami sesalkan, karena laporan UNAMI selama ini dianggap sebagai sumber informasi yang kredibel untuk isyu perkembangan situasi hak asasi manusia di Irak.“

Para pejabat dan diplomat PBB menekankan tidak bergunanya menutupi angka-angka korban itu, karena setiap hari media massa di seluruh dunia memberitakan peristiwa bom bunuh diri dan jumlah korban terus meningkat. Badan internasional ini mengaku telah mengajukan permasalahannya kepada pemerintah Irak.

Menunjuk pada kurangnya proses hukum bagi para tahanan di negara itu, laporan UNAMI juga mempertanyakan rekor hak asasi pemerintahan Irak. UNAMI menggambarkan kemunduran dalam hak berekspresi. Misalnya pada media dan bagi pekerja media, kelompok minoritas dan kaum profesional seperti akademisi yang kerap didijadikan target oleh kelompok fanatik dan milisi bersenjata.

Terkait Rancangan Keamanan Baghdad, laporan itu menyebut bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah Irak meliputi upaya mengatasi kekerasan dan pelanggaraan hukum di seluruh Irak, termasuk dalam menjaga stabilitas dan keamanan jangka panjang.

Disamping kritik terhadap pemerintahan Irak, laporan UNAMI mengritik kelompok milisi bersenjata karena tidak membedakan antara warga sipil dan militer dalam aksi-aksi terornya yang termasuk meledakan bom bunuh diri, penculikan dan eksekusi di luar hukum.

UNAMI memperingatkan, bahwa serangan sistematis yang meluas seperti ini sama dengan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran perang.