Jalan Panjang Masyarakat Adat untuk Berkontribusi Aktif dalam Aksi Perubahan Iklim

Masyarakat adat masih dimarjinalkan dalam peran penting upaya perubahan iklim. Padahal masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang dapat membantu upaya adaptasi dan mitigasi. Opini Eka Melisa.

"Tadinya saya ingin berbagi lebih banyak, tapi sayang waktunya sedikit,” demikian kata Pak Niko setelah sesi traditional wisdom for adaptation and mitigation di Pavilion Indonesia, dalam konrenesi iklim internasional COP 23 yang berakhir sore itu di bulan November 2017, di kota Bonn, Jerman. Salah satu pejuang perlindungan hutan adat dari masyarakat adat Tapang Semadak itu terlihat sangat antusias bercerita tentang kearifan lokal yang mereka miliki dan besarnya keinginan untuk berpartisipasi dalam mencapai komitmen Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim. Waktu selama 20 menit yang diberikan kepadanya untuk berbagi, dirasa sangat tidak cukup.

Bisa dimengerti, mengingat saat ini masih sangat sedikit forum internasional yang memberikan kesempatan pada mereka untuk berbagi layaknya pemangku kepentingan lainnya. Masih besarnya persepsi bahwa masyarakat adat itu keras kepala dan tidak paham isu terkini, sering kali menghalangi keinginan Pak Niko dan teman-temannya untuk berbagi aksi nyata tanpa dituduh ‘punya agenda lain'.

Penulis: Eka Melisa

Saya ingat pernah membaca studi oleh peneliti CSIS (Setiati dkk, 2017) yang mengatakan adanya penurunan angka masyarakat miskin di Indonesia secara signifikan dari 16,7 % di tahun 2004 menjadi 10,7 % di tahun 2016. Sebagian besar mereka yang tersisa hidup di daerah pedesaan atau kawasan hutan. Temuan yang sangat melegakan, kalau saja saya tidak membaca studi lainnya yang menyatakan ketimpangan penguasaan aset di negara ini semakin besar, hanya1 % penduduk Indonesia menguasai 50% kekayaan penduduk (Credit Suisse, 2016).

Tertarik dengan data yang bertolak belakang ini, saya kemudian bertanya pada teman-teman LSM yang banyak melakukan pendampingan dalam isu ini. Ternyata ketimpangan ini semakin terlihat pada provinsi yang memiliki sumber daya alam yang masih besar, seperti Kalimantan Barat. Sebanyak 55,67% lahan di sana dikuasai oleh konsesi perusahaan besar (Kemitraan dan Auriga, 2017).

Live
01:14 menit
Sosbud | 10.11.2017

Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim

Baca:

Pengelolaan Oleh Masyarakat, Cara Terbaik Hadapi Penebangan Hutan

"Pembangunan dari pinggiran”

Lalu, apa kabar paradigma baru Pemerintah Joko Widodo yang dikenal sebagai "pembangunan dari pinggiran”? Sebagai bagian dari Nawacita, paradigma ini dikenalkan sebagai upaya mengurangi ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat yang hidup di pedesaan dan daerah terisolasi lainnya, termasuk masyarakat adat yang tinggal dalam kawasan hutan.  Sayangnya, sebagian besar menerjemahkan paradigma ini sebagai ketimpangan pembangunan fisik atau infrastruktur, seperti kurangnya akses jalan, jembatan, dan bangunan. Akibatnya dana desa yang dikucurkan setiap tahun dialokasikan sebagian besar untuk hal tersebut. Para pemangku kebijakan lupa kalau ada yang jauh lebih penting, yaitu pengembangan kapasitas masyarakatnya sendiri untuk bisa jadi mandiri dengan tetap menjaga sumber daya alam disekitarnya. Pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan, dan bukan hanya sebagai obyek yang menerima tanpa ada hak suara.

Tentunya, ketika bicara tentang peningkatan kapasitas, maka masalah aset/kepemilikan menjadi sangat penting. Tanpa adanya hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, maka sulit untuk memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif. Salah satu teman dari Papua pernah bercerita soal gencarnya kampanye penanaman padi di merauke yang mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Alasannya sederhana, mereka selama ini makan dari tanaman sagu dan sayur-sayuran yang di tanam di hutan di belakang rumah tanpa harus repot repot mengurus sawah. Mereka tentunya akan memilih mengembangkan perkebunan buah pala dan coklat, serta peternakan babi hutan, yang jelas jelas pasarnya mereka kenal dan kuasai. Kalau ada argumentasi yang mengatakan komoditas yang mereka pilih kurang berkelanjutan, maka penting untuk melakukan konsultasi dengan mereka sebagai pelaku usaha dan bukan penerima bantuan yang mengikuti apapun yang diberikan para investor atau penyandang dana.

Live
01:04 menit
Iptek | 14.11.2017

Berani Merusak Lingkungan? Hukum Adat Akan Bertindak

Perhutanan Sosial dan Kearifan Lokal untuk Pelestarian Lingkungan dan Perubahan Iklim

Untungnya, di era Jokowi juga ada kebijakan yang pro perhutanan sosial atau hutan yang di kelola oleh masyarakat, termasuk masyarakat adat. Dari 12,7 juta ha obyek perhutanan sosial yang akan dikeluarkan oleh KLHK, telah di identifikasi sebanyak 2,8 juta ha berada di area hutan adat. Meskipun implementasi pemberian perijinan hutan adat cenderung lebih lama dari jenis perhutanan sosial lainnya seperti hutan desa, namun hal ini dianggap dapat memperlancar jalan bagi masyarakat adat untuk mendapatkan hak mengelola tanahnya sendiri.

Bukan tidak banyak yang kontra atas kebijakan ini. Saya dengar sendiri komentar miring yang meragukan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola hutan miliknya. Bisa jadi karena minimnya kesempatan berinteraksi dengan teman-teman seperti Pak Niko atau para penggiat AMAN. Masyarakat adat sebenarnya lebih dulu menyadari bahwa pemberian hak atas pengelolaan hutan dan/atau hak tenurial melalui reformasi agraria bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Pemanfaatan yang benar dan ramah lingkungan adalah hal yang lebih penting, selain memastikan ketersediaan sumber daya yang lestari bagi anak cucu mereka. Negara seharusnya tidak berhenti dengan hanya memberikan hak pengelolaan, tetapi juga membantu mereka dalam membangun bisnis alternatif yang memperhatikan kesehatan lingkungan dan iklim.

Mengabadikan Kekuatan Supranatural

Bromo, Jawa Timur, 2009

Kawah Tengger, Gunung Bromo, Gunung Batok dan Semeru di malam hari, sebelum puncak perayaan Hindu Yadnya Kasada, dimana orang-orang Tengger memohon berkah dari Hyang Widi Wasa, dengan melemparkan sesajen berupa makanan dan hasil panen mereka ke kawah Gunung Bromo.

Mengabadikan Kekuatan Supranatural

Merapi, Jawa Tengah, 2008

Seorang pria berjalan di puncak gunung. Puncak Gunung Merapi, dengan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing sebagai latar belakangnya. Gunung Merapi merupakan salah satu dari lebih 100 gunung berapi aktif di Indonesia.

Mengabadikan Kekuatan Supranatural

Bromo, Jawa Timur, 2012

Para peziarah tengah beristirahat di pinggiran kawah Gunung Bromo. Masyarakat setempat sangat menghormati gunung di pulau Jawa yang dianggap sakral ini.

Mengabadikan Kekuatan Supranatural

Bromo, Jawa Timur 2009

Para pemuka adat Tengger mengumpulkan air suci di air terjun Madakaripura sebagai bagian dari ritual perayaan Yadnya Kasada. Selama festival berlangsung, para warga memohon berkat dari Hyang Widi Wasa dengan memberikan sesajen.

Mengabadikan Kekuatan Supranatural

Yogyakarta, 2009

Para wisatawan di pantai Parangtritis menikmati matahari terbenam. Di pantai ini diyakini sebagai wilayah kekuasaan Nyai Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Para pengunjung biasanya tidak disarankan memakai pakaian berwarna hijau, karena ada kepercayaan bahwa mereka yanag berpakaian hijau akan diambil oleh Ratu Pantai Selatan.

Mengabadikan Kekuatan Supranatural

Yogyakarta, 2009

Warga Yogyakarta bersembahyang di Pantai Parangkusumo, dalam upacara Labuhan Alit. Mereka memohon jalan keluar dari masalah-masalah kehidupan yang dihadapi. Mulai dari masalah keuangan, karir, keluarga, percintaan dan lain-lain.

Mengabadikan Kekuatan Supranatural

Bali, 2008

Seorang pria di pantai Batubolong Bali sedang mencuci topeng tradisional di laut untuk upacara penyucian. Emas dan mutiara hiasan topeng ini dicuri beberapa waktu sebelumnya. Jadi warga lokal ingin membuang sisa-sisa kejahatan itu dengan melarungkannya di laut.

Mengabadikan Kekuatan Supranatural

Jepara, 2012

Parade perahu nelayan di pantai Jepara dalam ritual “Sedekah Laut“, merupakan tradisi rutin memberikan sesajen kepada penguasa laut. Ritual dipercaya dapat memberikan berkah bagi musim mencari ikan berikutnya.

Simak:

Masyarakat Adat, Pakar Pengelolaan Hutan

Terbalik dengan dugaan mereka yang kontra tadi, sebagian besar masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang dapat membantu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Struktur masyarakat adat umumnya malah mendukung pelestarian hutan dan meminimalisir deforestasi. Mereka memandang hutan primer sebagai tempat yang sakral, dimana para leluhur hidup dan menjaga mereka, dan oleh karenanya sangat penting untuk menjaganya dari upaya pelebaran konsesi perusahaan perusahaan besar, hal mana memicu banyaknya konflik horisontal di area hutan adat.

Salah satu contoh adalah apa yang diyakini oleh Pak Niko dan masyarakat Tapang Semadak lainnya. Dengan pengaturan fungsi lahan yang jelas, mereka akan memaksimalkan aset produktif mereka dengan melakukan intensifikasi dan optimalisasi pada lahan yang digunakan sebagai ladang dan sawah. Tidak ada kosa kata ekstensifikasi untuk kebutuhan ekonomi pada hutan primer bagi mereka. Tidak ada juga keinginan untuk menjaga hutan karena iming-iming pendanaan REDD+.

Berbalik dengan anggapan umum, masyarakat adat sebenarnya mungkin berada lebih maju dari sebagian penduduk Indonesia. Ketika kebanyakan orang masih menghitung berapa biaya listrik yang harus dikeluarkan setiap bulan, AMAN sudah memulai studi mengenai bagaimana menghitung potensi penyimpanan karbon di hutan adat. Ketika kebanyakan orang di kota besar masih sulit mencerna beda efek gas rumah kaca dengan fungsi kaca di gedung bertingkat, Pak Niko sudah mulai mencari tahu bagaimana kearifan lokal dalam melakukan adaptasi perubahan iklim bisa mendapatkan bantuan pendanaan. Sayangnya, peran mereka dalam upaya pemenuhan komitmen Indonesia masih diminimalkan. Masyarakat adat masih dimarjinalkan dalam peran penting upaya perubahan iklim.

"Saya mau sekali membantu, tapi bagaimana caranya?”, lanjut Pak Niko setelah mendengar bahwa pemenuhan komitmen penurunan emisi Indonesia akan dilakukan bersama sama oleh semua pemangku kepentingan. Pertanyaan yang sama sulitnya dengan pertanyaan Mina Setra dari AMAN: "Protecting Forest is indigenous people's strongest motivation to contribute on global climate change, what's yours?”

Penulis: Eka Melisa (ap/vlz) – Pengamat Perubahan Iklim, sedang tertarik untuk melihat kontribusi mayarakat adat dalam upaya penanggulangan perubahan iklim.

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWnesia menjadi tanggung jawab penulis

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya - Miskin Amat Dalam

1. Rusia

Rusia tempati posisi pertama negara dengan ketimpangan ekonomi terbesar sejagad. Dalam penelitian Credit Suisse ditemukan 74,5% kekayaan negara dikuasai 1% orang-orang termakmur di negeri itu. Di negara ini terdapat sekitar 96 milyarder - total yang hanya dilampaui oleh Cina dengan 244 orang dan Amerika Serikat dengan 582 orang.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya - Miskin Amat Dalam

2. India

India berada di posisi ke-2 negara yang kesenjangan ekonominya terbesar. 58,4% kekayaan dimiliki 1% orang terkaya. Kekayaan pribadi didominasi oleh properti & aset riil lainnya. Meski kekayaan perorangan telah meningkat di India, tidak semua orang mendapat bagian dari pertumbuhan ekonominya. 2260 orang diketahui memiliki kekayaan lebih dari US$ 50 juta dan 1.040 orang lebih dari US$ 100 juta.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya - Miskin Amat Dalam

3. Thailand

Dalam laporan Global Wealth Report 2016 lembaga riset Credit Suisse, negara di Asia Tenggara ini berada di urutan ketiga negara ketimpangan ekonomi terbesar sedunia, dimana hanya satu persen orang terkaya yang menguasai 58 persen aset kekayaan di negara gajah putih ini.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya - Miskin Amat Dalam

4. Indonesia

Kekayaan per orang meningkat 6 kali lipat selama periode 2000- 2016. Namun menurut standar internasional, kekayaan rata-rata orang di Indonesia masih rendah. Setengah aset kekayaan di Indonesia dikuasai hanya 1% orang terkaya. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin di Indonesia mencapai 49%, yang menempatkan Indonesia di posisi keempat negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya - Miskin Amat Dalam

5. Brazil

Untuk melindungi diri dari inflasi, banyak warga Brasil mempertahankan aset riil, khususnya dalam bentuk tanah. Kesenjangan pendapatan di negara ini berhubungan dengan ketidakmerataan akses pendidikan serta pembagian tajam antara sektor ekonomi formal dan informal. 47,9 persen kekayaan di negara ini hanya dimiliki satu persen kelompok orang paling tajir di negara ini.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya - Miskin Amat Dalam

6. Cina

Di Cina terdapat 1,6 juta jutawan. Negara ini paling banyak punya penduduk dengan kekayaan di atas US$ 50 juta dibanding negara manapun, kecuali Amerika Serikat. Namun ketimpangan ekonomi di negara tirai bambu ini tinggi yakni 43,8% kekayaannya dikuasai 1 persen orang terkaya. Ketimpangan ekonomi semakin tinggi sejak tahun 2000.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya - Miskin Amat Dalam

7. Amerika Serikat

Perekonomian dan pasar keuangan AS terus membaik di tahun 2015 – 2016. Dibandingkan dengan banyak negara OECD lainnya, AS memiliki lebih banyak aktivitas ekonomi di sektor swasta dibanding publik. Jumlah individu dengan kekayaan di atas US% 50 juta enam kali lebih banyak dibanding Cina. Satu persen orang terkaya di negara adi daya ini menguasai aset kekayaan sebesar 42,1%.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya - Miskin Amat Dalam

8. Afrika Selatan

Sejak tahun 2007 kemajuan ekonomi melambat. Namun pertumbuhan segera pulih dan rata-ratanya meningkat 9,4% per tahun sejak tahun 2010. Di negara ini, 41,9% kekayaaan negara dikendalikan oleh hanya satu persen total orang terkaya, yang menempatkan negara ini di posisi nomor 8 negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia. Ed: ap/rzn(Credit Suisse/independent)

Ikuti kami