Jerman Kabulkan Permintaan Suaka Anggota Militer Turki

Langkah pemerintah Jerman, yang mengabulkan permintaan suaka politik sejumlah anggota militer Turki dan keluarga mereka yang memegang paspor diplomatik, diambil di tengah makin tegangnya hubungan antara kedua negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Kementrian Dalam Negeri Jerman mengungkapkan, bulan lalu pihaknya telah menerima 262 permintaan suaka politik dari warga negara Turki yang memegang paspor diplomatik. Namun tidak memperinci lebih jauh berapa jumlah pemohon suaka dari anggota militer Turki yang ditempakan di basis militer NATO di Jerman.

Efek kudeta gagal

Sejak Juli 2016, setelah gagalnya percobaan kudeta  di Turki, tercatat seluruhnya 414 anggota militer, diplomat, hakim dan pejabat tinggi Turki lainnya yang mengajukan mengajukan permintaan suaka di Jerman. Jumlkah pemohon suaka ditambah dengan anggota keluarga.

Dua gelombang permintaan suaka terjadi setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mulai melancarkan operasi besar-besaran, menangkapi mereka yang diduga terkait dan mendukung upaya kudeta terhadapnya. Hingga sekarang lebih dari 100.000 orang pegawai pemerintah Turki dipecat tanpa alasan, dibebastugaskan atau ditahan karena dituduh tersangkut kudeta atau mendukung milisi Kurdi.

Pekan lalu, Turki mengumumkan telah memecat 100 hakim dan jaksa. Sementara akhir pekan sebelumnya sudah membebastugaskan hampir 4.000 pegawai negeri berdasarkan situasi darurat yang masih berlaku sampai sekarang. Sebelumnya, tanggal 26 april, pemerintah sudah membebastugaskan 9.100 polisi.

Sejumlah anggota militer Turki yang mengajukan suaka bercerita, bahwa mereka dipanggil pulang oleh pemerintah beberapa bulan setelah upaya kudeta, dengan tuduhan terkait aksi makar. Awalnya mereka berniat pulang untuk membela diri. Namun mereka mendengar bahwa rekan-rekan yang sudah pulang ditahan.

Sejumlah besar anggota militer Turki yang ditugaskan di kantor pusat NATO di Brussel sudah mengajukan permintaan suaka di Belgia. Hingga sekarang mereka belum mendengar keputusan pemerintah Belgia. Sementara Erdogan sudah memberikan peringatan kepada negara mitra anggota NATO itu.

Hubungan Jerman-Turki sudah tegang

Hubungan antara Jerman dan Turki sudah tegang sejak Erdogan menggelar gelombang kampanye politik di Eropa untuk menggalang pendukung bagi referendum amandemen UUD yang diusulkannya. Perubahan konstitusi Turki bertujuan memperluas kekuasaan presiden dan mengurangi wewenang parlemen.

Untuk menggalang pendukung di Jerman, Erdogan mengirim sejumlah politisi puncak, termasuk beberapa orang menteri kabinetnya, untuk berbicara dalam berbagai acara di Jerman dan Eropa.Beberapa negara Eropa, termasuk Jerman. menolak memberikan ijin bagi sejumlah acara tersebut, Akibatnya, Erdogan melancarkan sejumlah kritik tajam dan menyebut Jerman menjalankan politik NAZI.

ml/as (afp, dpa)