Kartelisasi Politik di Indonesia

Banyak pihak mencemaskan kedudukan Aburizal Bakrie yang dianggap bakal memegang kendali apabila Presiden Susilo Yudhoyono tak bisa lagi mempengaruhi partai-partai koalisi. Meski dari pihak Partai Demokrat menandaskan rencana pembentukan sekretariat itu sudah sejak awal dirancang, berbagai pihak mencium dugaan pembentukan sekretariat gabungan ini dilakukan berkenaan kasus Bank Centrury. Mitra koalisi pemerintah, suaranya terpecah dalam skandal tersebut. Pengamat menyatakan tawar-menawar politik ini berujung dengan bagaimana ketua umum partai Golkar berusaha menyingkirkan menteri keuangan Sri Mulyani yang kini bekerja untuk Bank Dunia. Sri Mulyani banyak bertentangan dengan Ical, terkait kasus Lapindo, pencabutan suspensi perusahaan-perusahaan Bakrie, dan rencana Bakrie untuk menguasai PT. Newmont Nusa Tenggara.

Tak urung penunjukan Bakrie memunculkan opini telah terjadi tawar-menawar politik antara Golkar dengan Demokrat. Demokrat kelabakan menghadapi Century, sementara Aburizal Bakrie mengahadapi berbagai masalah terkait skandal Lapindo, dugaan penunggakan pajak, dan lain-lain. Pembentukan sekretariat gabungan ini dianggap oleh berbagai kalangan sebagai ongkos politik yang harus dibayar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bebas dari gangguan politik dan dapat menangkal manuver yang mengancam keberlangsungan pemerintahannya. Pakar politik dan tata negara dari Univ. Gajah Mada, Ari Dwipayana bicara soal kartelisasi politik di Indonesia.

Pendengar, setujukah anda dengan pembentukan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi dan penunjukan Aburizal Bakrie sebagai ketua hariannya?

Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid