Koalisi Jepang Menang Mutlak
22 Juli 2013
Menyusul kemenangan besar koalisi pemerintahan Jepang pada pemilu parlemen, Majelis Tinggi Jepang hari Minggu (21/7), Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan untuk segera melaksanakan kebijakan politik dan ekonominya. Kemenangan itu disambut pasar bursa secara positif. Indeks Nikkei mencatat kenaikan 0,5 persen.
Dengan demikian, partai dari PM Abe yang kini menguasai kedua majelis parlemen Jepang, dapat menyelesaikan blokade di parlemen yang sudah berjalan selama enam tahun terakhir ini. Pemilu parlemen semacam ini baru akan digelar lagi tahun 2016, bila dilakukan pemilihan anggota Majelis Rendah. Pada tahun-tahun terakhir, kebijakan perekonomian ketiga terbesar di dunia ini tampak tidak stabil akibat seringnya pergantian pemerintahan.
Pada pemilu hari Minggu, partai konservatif LDP dan mitra koalisinya partai Budhhis, Komeito berhasil mengakhiri kekuasaan oposisi yang sebelumnya mendominasi Majelis Tinggi, dengan meraih 135 kursi dari 242 yang tersedia. "Kemenangan kami berarti bahwa rakyat menghendaki pemerintah yang stabil dan tegas", kata Abe kepada pemancar TV Jepang, NHK.
Reformasi Struktural, Agenda Nasionalis?
Pemerintahan Abe jelas mengambil keuntungan dari ketidakpuasan warga terhadap pemerintahan sebelumnya dan peningkatan anggaran belanja negara. Melalui kebijakan finansial yang agresif, yaitu dengan pelonggaran pengetatan dana, Abe hingga kini berhasil memicu kembali perekonomian Jepang.
Sekarang semua harapan ditumpukan pada Abe, apakah setelah pemilu Majelis Tinggi dia juga akan mampu melakukan reformasi struktural yang diperlukan segera, misalnya dalam sektor kesehatan dan pertanian.
Seandainya perdana menteri Jepang ini berhasil menundukkan perlawanan kelompok-kelompok lobby yang sangat berpengaruh, perekonomian Jepang bisa pulih. Demikian menurut para pengamat. Namun, Abe juga bisa jadi akan hanyut terbawa agenda nasionalisnya. Misalnya, dia hendak mengubah konstitusi pasifis dari tahun 1946 yang rumusannya saat itu ditentukan oleh Amerika Serikat. Kini, bersama pelindungnya AS, Jepang mengharapkan akan menjadi bangsa yang secara militer dan internasional kembali kuat dan percaya diri. Pertikaian teritorial dengan China dan ancaman Korea Utara juga memberikan dukungan rencana kontroversial Shinzo Abe untuk mengubah konstitusi.
Sementara itu, terkait hubungan Jepang dengan China, Abe mengatakan hari Senin (22/7): "Kami sebaiknya melakukan pembicaraan yang terbuka, pada tingkat menteri luar negeri dan kepala pemerintahan. Pintu untuk perundingan terbuka." Demikian dilaporkan kantor berita Jiji Press.
csf/hp (afp, dpa, rtr)