1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Kesempatan Terakhir Bagi Jokowi

Vidi Athena Dewi Legowo-Zipperer
17 April 2019

Dalam masa jabatan keduanya, Jokowi harus lebih berani. Tidak ada lagi yang dipertaruhkan. Ia harus membenahi isu-isu HAM yang telah diabaikannya sejak 2014. Opini pemimpin redaksi DW Indonesia Vidi Legowo-Zipperer.

https://p.dw.com/p/3GyHB
Joko Widodo
Foto: Getty Images/M. Sharma

Sejujurnya, kemenangan calon presiden petahana, Joko Widodo bukanlah kejutan. Semua hasil survei yang dilakukan sebelum pemilihan presiden sudah memprediksikan Jokowi sebagai pemenang.

Tapi, sejak kemenangan Donald Trump dalam pilpres Amerika Serikat pada tahun 2017, kita telah belajar untuk tidak meremehkan kekuatan para pemilih yang belum memutuskan. Selama beberapa hari terakhir kampanye, Jokowi melakukan segala cara untuk meyakinkan golongan putih alias golput agar pergi memilih.

Sebelum debat presiden terakhir, Jokowi kembali menampilkan imejnya sebagai rockstar. Di depan ratusan ribu pendukungnya di Gelora Bung Karno, penampilannya mengingatkan kembali akan sosok Jokowi lima tahun yang lalu.

Vidi Athena Dewi Legowo-Zipperer DW-Mitarbeiterporträt
Vidi Legowo-Zipperer, pemimpin redaksi Indonesia DWFoto: DW/P. Böll

Selama masa kampanye 2014 silam, Jokowi mendapat dukungan kuat pemilih milenial dan disebut oleh media asing sebagai "Barack Obama dari Indonesia." Dia dipandang sebagai perwakilan generasi muda dan orang luar yang tidak berasal dari kalangan elit pemerintahan Indonesia yang lama. Imej inilah yang membuatnya terpilih sebagai presiden Indonesia pada pilpres saat itu.

Tapi dalam pilpres kali ini, Jokowi bukan lagi sosok yang baru. Selama masa jabatan pertamanya, ia menerima banyak kritik dari para pendukungnya, karena dianggap cenderung mengakomodasi kepentingan kelompok elit.

Keputusan Jokowi untuk memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pasangannya juga mengejutkan banyak orang. Jokowi dianggap mengkompromikan nilai-nilai yang selama ini diyakininya, untuk memenangkan poin politik.

Walau demikian, kita tidak boleh menutup mata dan mengabaikan fakta, bahwa Jokowi juga mencapai sukses di banyak sektor. Dia telah berhasil menggiatkan kembali pembangunan infrastruktur yang mandeg. Tahun ini, Indonesia membuka jalur kereta bawah tanah pertama di ibu kota, Jakarta.

Ditambah lagi program Kartu Indonesia Sehat, yang disebut-sebut sebagai program pemerintahan Joko Widodo yang paling sukses dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat golongan bawah.

Masa jabatan kedua Jokowi, sesuai aturan akan menjadi masa jabatannya yang terakhir. Jokowi memperoleh kesempatan kedua untuk memenuhi janjinya dari lima tahun yang lalu.

Jokowi memulai masa jabatan  presiden pada tahun 2014 dengan catatan hukum kurang menggembirakan, dengan menandatangani eksekusi mati delapan pelaku kejahatan narkoba. Ia mengabaikan permohonan para pemimpin asing untuk membatalkan eksekusi.

Dia juga tidak mengabulkan tuntutan pegiat HAM untuk penyelesaian komprehensif pembunuhan massal atas aksi kekerasan pada tahun 1965 dan 1966.

Jokowi memilih untuk diam ketika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur DKI Jakarta yang menggantikannya, yang vokal menentang radikalisme dan giat memberantas korupsi, masuk penjara karena tuduhan pasal karet penistaan agama. Dan di masa jabatannya pula, komunitas LGBT dan minoritas agama makin ditindas.

Banyak masalah hak asasi manusia di Indonesia masih perlu ditangani dan dituntaskan oleh Jokowi. Namun, banyak aktivis HAM yang tidak lagi terdengar suaranya di tahap akhir kampanye pemilu. Ada anggapan, ini sengaja dilakukan agar tidak membahayakan peluang Jokowi dalam pemilihan presiden 2019.

Jika asumsi ini benar, berarti masyarakat Indonesia masih memiliki harapan, bahwa Jokowi masih dapat memenuhi janji-janjinya sebelum ia lengser di tahun 2024. Ini adalah masa jabatan terakhir Jokowi. Tidak ada lagi yang harus dipertaruhkan untuk era kepemimpinan berikutnya. Jadi, inilah saaatnya bagi Jokowi untuk bersikap lebih berani dan bersuara tegas mengangkat masalah HAM di Indonesia.