1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Keuangan Gereja Katolik Dikritik

Günther Birkenstock17 Oktober 2013

Renovasi rumah dinas uskup kota Limburg menelan biaya puluhan juta Euro. Gereja di Jerman sekarang disorot karena keuangan yang tidak transparan.

https://p.dw.com/p/1A1Xn
Foto: picture-alliance/dpa

Renovasi rumah dinas uskup Limburg, Tebartz van Elst, tadinya dianggarkan sekitar 3 juta Euro. Tapi biayanya terus membengkak dan terakhir mencapai lebih 30 juta Euro. Kritik bermunculan dari masyarakat dan kalangan gereja. Pada awalnya, Uskup Limburg menampik semua tuduhan pemborosan dana. Tapi gayanya yang dianggap arogan malah menyulut kritik makin luas.

Berbagai media di Jerman lalu menyoroti gaya hidup Tebartz van Elst yang disebut-sebut gemar menunjukkan kemewahan. Anggota gereja Katolik di Limburg juga mengajukan protes dan meminta agar uskup itu mengundurkan diri saja. Tebartz van Elst bersikeras, ia tidak melakukan kesalahan besar. Ia menuduh media melakukan kampanye untuk memaksanya mundur.

Tapi sorotan publik makin lama makin besar, terutama tentang situasi keuangan di gereja-gereja. Sampai saat ini, gereja memang tidak punya kewajiban mempublikasi berapa hartanya. Penggunaan dana gereja diawasi oleh komisi internal. Gaya hidup mewah para pemimpin gereja membuat banyak anggotanya kecewa.

Dari Mana Dana Gereja?

Setiap anggota Gereja Katolik dan Protestan di Jerman membayar "pajak gereja" (Kirchensteuer). Istilah "pajak" sebenarnya tidak tepat, sebab Kirchensteuer adalah semacam iuran keanggotaan bagi anggota gereja. Tingginya tergantung dari besarnya pajak pendapatan yang harus dibayar setiap orang ke kantor pajak. Saat ini, Kirchensteuer besarnya sekitar 9 persen dari pajak pendapatan. Oleh kantor pajak, dana ini disalurkan langsung ke organisasi gereja.

Selain itu, gereja di Jerman mendapat tunjangan dana dari negara. Untuk tahun 2012, Gereja Katolik dan Protestan menerima tunjangan dana 460 juta Euro. Pembayaran tunjangan ini punya latar belakang sejarah. Pada awal abad ke-19, banyak tanah milik gereja yang disita oleh negara selama kekuasaan Napoleon. Sejak itu, negara membayar semacam "ganti rugi" kepada gereja yang disebut Dotation. Besarnya berbeda-beda di setiap negara bagian.

Uskup Limburg, Tebartz-van Elst
Uskup Limburg, Tebartz-van ElstFoto: picture-alliance/AP

Tapi sekarang, banyak yang mengkritik tunjangan dana ini. Mereka menganggap, kerugian yang dialami gereja pada abad ke-19 sebenarnya sudah mendapat kompensasi yang cukup besar. Jadi negara tidak perlu lagi membayar tunjangan untuk gereja.

Gereja Sebagai Badan Usaha

Dana yang didapat gereja dari pajak gereja mencapai sekitar 9 miliar Euro setiap tahun. Dana inilah yang digunakan untuk mengelola berbagai kegiatan gereja. Selain itu, gereja juga mengelola rumah sakit, sekolah dan sarana sosial lainnya. Menurut pengamat Carsten Frerk, sumber dana gereja berasal dari tiga bidang: tunjangan negara dan pajak gereja, pemasukan dari rumah sakit, sekolah dan yayasan sosial, pemasukan dari properti milik gereja yang disewakan.

Menurut Frerk, organisasi bantuan yang dikelola oleh gereja, seperti Caritas (Katolik) dan Diakonie (Protestan) sebenarnya dibiayai sebagian besar oleh negara. Juga gaji para pegawai gereja ditanggung oleh negara. Di negara bagian Bayern misalnya, ada 700 gereja yang mendapat tunjangan dana sekitar 40 juta Euro. Gaji untuk para pegawai gereja yang dibayar oleh pemerintah mencapai 90 juta Euro.

Politisi SPD Ingrid Matthäus Meier mengeritik, keuangan gereja sangat tidak transparan. Di Nordrhein Westfalen, Gereja Katolik mendapat tunjangan 6 juta Euro, tapi tidak ada yang tahu pasti berapa biaya yang habis untuk gaji pegawai gereja, dan berapa pemasukan gereja dari unit-unit usaha lain atau berapa biaya yang harus dikeluarkan.

Selama ini, jarang ada yang menggugat keuangan gereja. Tuduhan terhadap pemborosan yang dilakukan uskup Limburg Tebartz van Elst sekarang membuat keuangan gereja menjadi sorotan publik.